oleh

Ombudsman: Hati-Hati, Ada Keanehan Dalam Surpres Revisi UU KPK

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Ada keanehan dalam Surat Presiden (Surpres) 42/2019 soal Revisi
Undang-Undang KPK yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, yakni penugasan
Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pertahanan.
Menurut anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, Surpres tersebut seharusnya
melibatkan kementerian atau lembaga terkait. Seperti halnya RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual yang melibatkan Kementerian PPA.

“Kalau melihat kebiasaannya, seharusnya Surpres ini juga memasukkan KPK
sebagai institusi yang terkena langsung dengan pembahasan revisi UU
KPK,” kata Ninik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/9/2019).
Harus hati-hati, jangan sampai ada cacat prosedur,” lanjutnya.
Sesuai pedoman penyusunan perundangan, pembahasan revisi UU KPK juga
seharusnya mempertimbangkan masukan masyarakat sipil dan berbagai pihak,
seperti perguruan tinggi.
“Hal ini untuk menghindari adanya ‘judicial review’ ketika revisi sudah
ditetapkan. Buka ruang dialog yang seluas-luasnya dan tidak
terburu-buru,” demikian Ninik. (rmol)

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya