oleh

Pakar Hukum Pidana: ini Pasal Penghinaan Presiden Harus Dihapus!

-Berita-243 Dilihat

JAKARTA, SriwijayaAktual.com –  Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar
menegaskan, pasal penghinaan presiden dalam Pasal 219 dan Pasal 241
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)  harus dihapus.
Sebab, norma tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dahulu mengapa KUHP mengaturnya, karena aslinya ‘penghinaan terhadap
Ratu’ di mana Belanda adalah kerajaan, Ratu sebagai lambang negara harus
dihormati dan dijaga nama baiknya,” terang Fickar, Rabu (4/9/2019).

Untuk itu, ia mengatakan, pasal tersebut sudah tidak relevan karena pada
zaman demokrasi presiden bukan lambang negara dan jabatan presiden
boleh dikritik dan dikritisi kebijakannya. Adanya pasal tersebut justru
berpotensi disalahgunakan untuk membungkam lawan politik.

“Apalagi, dikaitkan dengan Konstitusi UUD 45 Pasal 7A  tentang
pemakzulan, yaitu mekanisme menjatuhkan Presiden jika melakukan
perbuatan tercela. Jadi sangat mungkin digunakan untuk membungkam lawan
politik,” kata dia.

Fickar juga khawatir, pasal peghinaan presiden bisa digunakan untuk
menjerat insan pers yang memuat pemberitaan mengarah kritik kepada suatu
kebijakan yang merupakan ide presiden. Sebab, pemberitaan tersebut bisa
dianggap mencemarkan dan menghina presiden.

“Itu yang menjadi bahaya. Mesti hati-hati, merumuskan atau kriminalisasi
perbuatan yang mestinya bukan perbuatan kriminal,” tegas dia.

PR periode 2014-2019 percaya diri dapat menyelesaikan Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum masa kerja mereka berakhir
bulan depan. Namun, RKUHP masih menyisakan beberapa isu krusial. Salah
satunya adalah pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
dalam Pasal 219 dan Pasal 241 RKUHP.

Pada Senin (2/9/2019) lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly
mengatakan, terkait Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden dalam
RKUHP kekinian pasal tersebut merupakan delik aduan dan sebelumnya
telah dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, kata dia, tidak
bertentangan dengan keputusan MK.

“Pasal tersebut menjadi delik aduan. Jadi ini memang kita buat mengakomodasi sebaik mungkin,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota panitia kerja (Panja) RKUHP Arsul Sani menyebut,
bahwa Panja tak akan menghapus pasal penghinaan presiden. Namun, akan
memperbaiki substansi dan rumusan redaksional pasal tersebut.

Draf terakhir RKUHP memang tetap mempertahankan pasal penghinaan
presiden dan Wakil Presiden. Namun, penghinaan presiden dan wakil
presiden berupa delik aduan yang dilakukan langsung oleh presiden dan
wakil presiden. [rep]

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya