oleh

Papua Minta Saham “Freeport”

-Berita-225 Dilihat
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Melimpahnya kekayaan sumber daya alam di Papua
membuat banyak perusahaan dan negara memperebutkannya. Namun miris,
masyarakat Papua yang tidur di atas emas justru hanya mendapatkan
tekanan dan ketidakadilan. 
Oleh sebab itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta kepada
pusat memberikan 20 persen saham dari 50 plus 1 persen saham milik
pemerintah untuk otoritas dan rakyat Papua. 
“Kami yang punya gunung, kamu minta bayar (divestasi saham dari PT
Freeport Indonesia), 17 gunung kami dirusak apa gantinya, 20 persen itu
terlalu kecil,” kata Eltinus saat meluncurkan buku “Papua Minta Saham”
di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Juma’t (3/3/2017). 
Eltinus menambahkan dari 20 persen saham itu nantinya akan
dibagi, 10 persen untuk masyarakat adat di seluruh Papua, khususnya
masyarakat adat Amungme dan Komoro sementara 10 persen lainnya akan
dialokasikan ke sejumlah pemerintah daerah dan provinsi. Menurutnya,
sejauh ini pembagiannya tidak jelas dan sangat tidak berkeadilan serta
tidak berkontribusi besar bagi kesejahteraan dan pembangunan Papua. 
“Kami cuma dapat 1 persen, 1 persen itu kami juga bingung itu
hitungannya dari mana, asalnya apakah dari hasil kotor atau bersih,
berapa banyaknya juga gak tahu, kita cuma dibagi gula-gula (permen)
saja,” jelasnya. 
Selain meminta saham 20 persen, Eltinus juga meminta pemerintah
dan PT Freeport untuk menghormati hak ulayat (hutan dan lahan yang
dimiliki masyarakat adat) dengan memberikan ganti rugi atas tanah dan
gunung-gunung yang telah dirusak. 
“Kemudian, libatkan kami masyarakat adat dalam melakukan kontrak karya,” Terangnya Eltinus. 
Berita Terkait: –  ‘Menteri ESDM Ignatius Jonan itu Seperti Singa’
– Presiden IIBF sebut, Bisnis Dengan “9 Naga” Bikin Bangkrut
 
Sementara itu, Tokoh adat Amungme, Janes Natkime menambahkan 50 tahun masyarakat
Papua tidak pernah merasakan keadilan dari pengerukan sumber daya alam
tersebut.
“Sebagai korban kami selang waktu 50 tahun tidak pernah dapat
keadilan, tempat buruan kus-kus, berburu tempat (lahan untuk berburu)
itu sudah tidak ada, sudah diduduki oleh penambang perusahaan besar
(Freeport),” kata tokoh adat Amungme. 
Lanjutnya Janes,  mengatakan,  akibat limbah kimia yang dialirkan ke sungai
melalui hutan dari Freeport sekarang masyarakat adat susah untuk hidup,
hewan yang ada di sungai dan hutan sudah habis karena mati keracunan
limbah kimia tersebut. 
“Akibat dari kimia, luka-luka di tangan, kaki, kalo orang injak
masuk di sungai, susah untuk hidup, kodok, katak segala macam, ular yang
merayap sudah habis, pohon-pohon di pinggir sungai, burung-burung yang
terbang pun mati, bagaimana keberlanjutan kehidupan anak Amungme ini,”
tuturnya. 
Menurutnya, keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang
menghargai hal yang besar dan kecil, memikirkan dan melindungi rakyat
yang jauh dari pemerintah.
“Kalau pemerintah pusat dapat (saham) jangan lupakan masyarakat
adat, sama juga dengan pemerintah daerah, jangan lupakan hak adat,” Tandasnya Janes. (*) 

Sumber, rimanews

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya