Pasang Iklan Murah disini
Berita  

PDIP Cela Rumah DP Rp.0 Hanya Buang Lahan Milik Pemda DKI saja, Wakil Ketua DPRD: “Itu Buat Wong Cilik Bos!”

Ilustrasi

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik tak terima dengan
tudingan politisi PDI-P, ‎Pandapotan Sinaga yang menuding, program DP
nol rupiah ala Anies-Sandi hanya buang-buang aset lahan milik Pemda DKI.
Menurut Taufik, justru program tersebut merupakan bentuk keberpihakan
Gubernur DKI Anies Baswedan kepada wong cilik di Ibu Kota, yang
sebagian besar belum memiliki rumah hunian layak.
“Ini (DP 0 Rupiah) untuk rakyat kecil kok. Saya heran kalau itu
dibilang buang-buang lahan, itu berarti tandanya dia tidak mau berpihak
kepada rakyat kecil,” kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPRD DKI,‎
Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Taufik juga menyayangkan jika koleganya sesama anggota dewan di Kebon Sirih itu tidak peka terhadap kesulitan rakyat Jakarta.
“Saya kira, dia yang bilang begitu (buang-buang lahan) karena dia
tidak memahami kesulitan rakyat. Mungkin karena dia sudah tinggal di
rumah mewah,” sembur Ketua DPD Gerindra DKI itu.
Mohamad Taufik
“Sudah lah, kalau buat rakyat jangan dipersulit. Saya heran, giliran
buat rakyat kecil kok kayaknya mau dipersuit dan dihalang-halangi
begitu?,” kata Taufik penasaran.
Taufik menambahkan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak
mensuport program DP 0 Rupiah yang hari ini baru saja diresmikan Anies
dengan simbol peletakan batu pertama (ground breaking) di Klapa Village,
kawasan Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).
“Ini kan baru yang pertama, saya minta nanti ini harus diperbanyak.
Harus lanjut ke lima wilayah‎ di seluruh wilayah Jakarta,” ujar Taufik.

Berita Terkait: Ciputra ke Pemprov DKI: DP Rp 0 Jangan Timbulkan Kegaduhan, Karena…

Diketahui, sebelumnya anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Pandapotan Sinaga
menyebut, dimulainya program DP nol rupiah ala Anies-Sandi sama dengan
dimulainya era Pemprov DKI membuang-buang aset lahannya.
Rumah lapis itu akan berdiri di atas lahan milik PT Pembanguban Sarana Jaya, salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
“Kan sayang kalau lahan aset milik Pemprov DKI lalu nanti dijual jadi
milik perorangan,” kata Pandapotan ketika dihubungi‎, Kamis
(18/1/2018).
Pandapotan lebih setuju lahan-lahan milik Pemprov DKI dan BUMD
sebaiknya dibangun rumah susun sewa (Rusunawa) ketimbang rumah lapis DP
nol persen.
“Kalau Rusunawa jelas fungsinya untuk merelokasi warga dan
orang-orang yang tak berdaya. Seperti orang tua atau yang sama sekali
tidak mampu membeli rumah tinggal,” kata Pandapotan.
Menurut Pandapotan, Pemprov DKI saja sampai sekarang masih butuh
banyak unit Rusunawa untuk memindahkan warga korban penggusuran
normalisasi kali.
“Itu antreannya panjang yang mau masuk Rusunawa. Belum lagi permohonan warga miskin lainnya,” ucap Pandapotan.
Oleh karena itu, menurut dia, kebijakan Anies membangun rumah DP nol persen justru seperti kebijakan tanpa arah.

Berita Terkait: Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah DP Rp 0, Anies: Kami Beguyur Mulai Lunasi Janji!

Pandapotan dan anggota dewan lainnya mempertanyakan warga Jakarta yang mana sasaran rumah lapis DP nol persen.
“Kalau warga miskin sudah tak mungkin. Mana mampu dengan sederet
syarat dari Perbankan. Belum lagi harus mencicil yang besarannya juga
tak kecil,” kata Pandapotan.
Untuk itu, Pandapotan meminta Anies memikirkan ulang mengenai arah kebijakan dari program DP nol persen.
“Saya rasa sih lebih baik lanjutkan saja rumah susun sewa era Ahok
(Basuki Tjahaja Purnama). Sudah jelas keberpihakannya kepada penghidupan
rakyat miskin yang lebih baik,” tandasnya. (leo.ak/ts) ‎
Spesial Untuk Mu :  Anggota DPR Minta Pajero Berseragam Aparat Yang Menganiaya Truk Kontainer Segera Ditangkap!