JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) memaknai tiga pelajaran yang bisa diambil usai pertemuan antara
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra, Prabowo
Subianto Rabu (24/7/2019) kemarin.
(PDIP) memaknai tiga pelajaran yang bisa diambil usai pertemuan antara
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra, Prabowo
Subianto Rabu (24/7/2019) kemarin.
Pertama adalah soal posisi Gerindra pasca pertemuan. Dalam pertemuan
tersebut, Megawati gamblang menjelaskan bahwa tidak ada istilah koalisi
dan oposisi di sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Soal koalisi dan oposisi sudah disampaikan Ibu Mega, itu tidak ada
dalam sistem demokrasi di Indonesia,” kata Wasekjen PDIP, Eriko
Sotarduga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Soal kemungkinan Gerindra merapat ke pemerintah, ia lebih menyerahkan kepada parpol pimpinan Prabowo tersebut.
“Itu kan hak Gerindra, kita tidak bisa mencampuri hal itu,” sambungnya.
Soal lain Kedua yakni tentang kursi kabinet yang merupakan hak sepenuhnya
presiden meski setiap partai politik berhak untuk memintanya.
“Ada rekan kami yang meminta delapan, sembilan, sepuluh. Wajar saya.
Tapi apakah dipenuhi atau tidak, kita memberikan kepercayaan sepenuhnya
kepada Presiden Joko Widodo setelah disepakati semua partai,”
sambungnya.
Berita Terkait: Menakar Pertemuan Mega-Prabowo, Pertanda Koalisi Jokowi-Maruf Retak?
Hal yang ketiga adalah persoalan kursi pimpinan di legislatif. Menurutnya, hal itu merupakan hak masing-masing partai politik.
“Kalau misalnya (Gerindra) ingin bergabung tentu akan menyampaikan,
ibaratnya harus kedua belah pihak. Kami tentu akan sampaikan ke Koalisi
Indonesia Kerja, ada PKB, Nasdem, Golkar, PPP,” tegasnya.
“Jadi, kalau kita lihat gestur kemaren, janganlah kita berprasangka.
Katakan hanya soal cerita kursi, transaksional, tidak seperti itu. Ini
untuk Indonesia Raya,” tutupnya. [md]
