Pasang Iklan Murah disini
Berita  

PDIP Restui TNI Terlibat dalam Berantas Terorisme!, Namun…

Pasukan Elit TNI (Dok)

JAKARTA, SriwijayaAktual.comAnggota Pansus Terorisme
dari Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska mengatakan sikap fraksinya
terkait pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme hanya sebatas
perbantuan saja, sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

“Sekarang kami fokus pada fungsi penindakan yang jadi domainnya Densus
88 Anti-teror dan penyidik Polri,” kata Risa Mariska di Gedung Nusantara
II, Jakarta, Rabu, (7/6/2017), dikutip dari harianterbit.

Dia mengatakan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu
lalu ingin pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, maka Pansus
masih menunggu rumusannya seperti apa dari pemerintah.

Menurut dia, kalau dalam revisi UU Terorisme membuat kewenangan baru
bagi TNI, maka harus dipikirkan fungai penegakkan hukum yang selama ini
sudah berjalan di Polri.

“Karena di negara kita memakai sistem penegakan hukum sehingga kalau
TNI masuk dalam pemberantasan terorisme maka tidak bisa menggunakan
sistem tersebut,” ujarnya.

Risa mengaku setuju dengan sistem penegakan hukum dalam pemberantasan
terorisme, namun ada ruang-ruang tertentu yang tidak bisa seperti
terorisme di pesawat, di istana Presiden dan perbatasan.




Menurut dia ruang-ruang itu tidak bisa dijangkau oleh Densus 88
Anti-teror dan Kepolisian sehingga menjadi domain kewenangan TNI.




“Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah dengan pelibatan TNI asal sesuai
dengan UU No. 34 2004. Kita tidak bisa tabrak UU, selama ini mengacu
pada UU itu sehingga kita harus patuh,” tuturnya dikutip Antara.




Sementara itu, Risa mengatakan perkembangan pembahasan revisi UU
Terorisme telah menyepakati perubahan masa waktu penahanan bagi terduga
teroris.




Menurut dia dalam rapat Pansus pada Rabu (7/6/2017) membahas Pasal 25
mengenai penangkapan disetujui penangkapan 14 hari dan dapat
diperperpanjang tujuh hari sehingga totalnya 21 hari.




“Aturan sebelumnya, masa penahanan terduga teroris hanya tujuh hari.
Singkatnya waktu itu, membuat petugas tidak optimal dalam mengusut
jaringan terorisme yang diamankan,” ujarnya.




Selain itu, menurut dia perubahan lain pada dimensi preventif dalam
pembahasan RUU Antiterorisme adalah penguatan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk berkoordinasi dengan beberapa
instansi terkait.




Dia mencontohkan koordinasi BNPT dengan Densus 88 Anti-teror,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan lain-lain.




“Formulasi tersebut sesuai daftar inventaris masalah (DIM) yang
diusulkan pemerintah dengan tujuan kerja-kerja BNPT untuk mencegah
terorisme dari tingkat dasar lebih maksimal,” imbuhnya.


Baca juga: 36 Tahun Mengenang Kehebatan Pasukan Elit Indonesia Bebaskan Sandera di Pesawat DC-9 Woyla oleh Teroris!

Sementara itu menurut dia, perluasan kewenangan penyidik tidak ada
karena selama ini yang sering menjadi kendala adalah proses penggalian
informasi dari terduga terorisme yang telah diamankan.
Spesial Untuk Mu :  wiiiHH Unik!! Ada Es Krim Rasa Belalang, Loe Mau? Disini...!

Dia mencontohkan seorang terduga tidak mau langsung berbicara setelah
ditangkap, namun menunggu beberapa waktu sehingga butuh pendekatan
emosional. (Hanter)