Pasang Iklan Murah disini
Berita  

PDIP ‘Tagih Hutang’ Setya Novanto

Setya Novanto & Megawati Soekarno Putri (dok/Ilust}

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan,
Ahmad Basarah, membuka kembali janji yang dilontarkan sejumlah ketua
umum partai politik yang berencana mengusulkan revisi Undang Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Salah satu
ketua umum yang disebut adalah Setya Novanto.
Basarah mengatakan, revisi UU MD3 bisa saja dimunculkan kembali seiring ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto
sebagai tersangka kasus e-KTP. Usulan tersebut kembali diingatkan,
lantaran pembahasan itu rencananya digodok oleh Badan Legislatif (Baleg)
dan ditargetkan rampung pada masa sidang tahun ini.
“Karena waktunya tinggal dua tahun lagi periode ini berakhir. Jangan
sampai akhirnya tercatat sejarah demokrasi di Indonesia bahwa terjadi
anomali yang sangat luar biasa,” kata Basarah saat dikonfirmasi VIVA,
Jumat, (24/11/2017).
Basarah mengungkapkan, janji mendorong
revisi UU MD3 ini pernah disampaikan Novanto yang juga Ketua Umum
Partai Golkar pada pertengahan tahun lalu. Saat itu, Novanto didampingi
Idrus Marham, menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
membahas komposisi pimpinan parlemen dengan memasukkan kader PDI
Perjuangan.
“Ketika bertemu Ibu Megawati tahun 2016 bulan Juni atau Juli,
(Novanto) yang mengatakan Golkar ingin bayar utang kepada PDI
Perjuangan. Kenapa bayar utang, ‘Iya bu gara-gara Golkar, PDI Perjuangan
tidak punya pimpinan di DPR dan MPR’,” kata Basarah menirukan
perbincangan Novanto dengan Megawati.

Baca Juga:  Nah! Jokowi Jadi Ketua Umum Partai Golkar?

Tidak hanya itu, Basarah pun mengatakan, komitmen ingin mengubah
komposisi pimpinan parlemen juga datang dari Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Zulkifli
yang merupakan Ketua Umum PAN tersebut, berpendapat hal senada dengan
Novanto tentang perlunya mengubah UU MD3 lantaran posisi PDI Perjuangan
sebagai pemenang pemilu tak memiliki perwakilan.
“Kedua, Pak
Zulkifli hasan juga menyatakan demikian pada saat ketemu Ibu Mega.
Menyampaikan hal yang sama agar Fraksi PAN menginisiasi perubahan MD3
supaya di dalam unsur DPR/MPR ada unsur Fraksi PDI Perjuangan,” ujarnya.
Di
sisa periode anggota dewan yang tinggal dua tahun lagi, Basarah meminta
keseriusan partai-partai untuk menindaklanjuti terkait penambahan kursi
pimpinan DPR.
Sebab jika tidak, ia beranggapan, sistem demokrasi
Indonesia akan tercoreng karena sepanjang sejarah baru kali ini tidak
ada perwakilan partai pemenang pemilu dalam lembaga legislatif. (ase/viva)

Spesial Untuk Mu :  Ada-ada Saja!, Gara-gara Tulis Soal Ahok Digerobak Dagangannya, Penjual Keliling ini Alami Hal yang Mengecutkan!, DUM Cek ke TKP.....🚔