Pasang Iklan Murah disini
Berita  

PDIP ‘Tuding’ Anies-Sandi Acak-Acak Kerja Jokowi, Ahok dan Djarot

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritisi berbagai kebijakan
Gubernur dan Wakil Gubernur di 100 hari kepemimpinan Anies
Baswedan-Sandiaga Uno sejak dilantik 16 Oktober 2017 lalu. Ketua Fraksi
PDIP Gembong Warsono menilai kerja tiga gubernur selama lima tahun
terakhir diacak-acak.
“Hasil kerja yang sebelumnya sudah bagus itu sekarang berubah 180
derajat mengatasnamakan kemanusiaan dan istilah yang sering dipakai
Anies yakni ‘keperpihakan dan keadilan’,” kata Gembong saat
dikonfirmasi, Kamis (25/1/2018).
Gembong menganggap, kebijakan
yang selama ini dibuat Anies dan Sandi tidak berdasarkan tahapan yang
sistematis sehingga terlihat garis benang merah arah tujuan pembangunan
Kota Jakarta. Kebijakan yang dibuat cenderung responsif dan tidak
memiliki tahapan yang runtun sehingga tidak berkesinambungan.
Beberapa
hal yang dicatat Fraksi PDIP dalam 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi
yakni terkait pernyataan ‘pribumi’ dalam pidato pertama Anies usai
dilantik menjadi gubernur. Gembong menyesalkan itu muncul dalam pidato
politik Anies di Balai Kota. Ia menilai tak seharusnya ada dikotomi
antara pribumi-nonpribumi, pendukung dan bukan pendukung. 
Kebijakan lainnya adalah membuka Kawasan Monas untuk kegiatan umum.
Menurutnya, kawasan Monas merupakan Ring 1 yakni Istana Kepresidenan dan
Pusat Pemerintahan. Ia menilai, kawasan itu sebisa mungkin steril dari
kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak.
Selain
itu, Fraksi PDIP juga mengritisi pagar pembatas Monas yang dicopot.
Padahal, kata Gembong, sebelumnya lapangan rumput dibatasi dengan pagar
pembatas dengan sling besi agar rumput tidak diinjak oleh para
pengunjung Monas yang mencapai ribuan tiap harinya.
Poin
keempat yang disoroti PDIP yakni jumlah Tim Gubernur untuk Percepatan
Pembangunan (TGUPP) yang dianggap fantastis. Anggaran dari APBD 2018
dialokasikan sebesar Rp 28 miliar untuk 73 orang TGUPP. Ia menganggap
fungsi TGUPP saat ini tumpang tindih dengan SKPD.
Kelima
adalah terkait penataan kawasan Tanah Abang. Menurut Gembong, Anies lupa
bahwa saat era Jokowi para PKL ditertibkan dan masuk ke Blok G.
Sekarang, kata dia, kawasan Pasar Tanah Abang semakin kumuh, dan
kemacetan semakin parah. Ia menyebut, trotoar di Tanah Abang sampai saat
ini pun masih dikuasai PKL.
Keenam yakni kebijakan tentang
pencabutan aturan larangan motor melintas di Jalan MH Thamrin. Kali
ini, Fraksi PDIP menyesalkan lambatnya eksekusi kebijakan yang harusnya
dilakukan cepat oleh Anies pasca dibatalkannya Pergub Nomor 195 Tahun
2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Mahkamah Agung.
“Kami
mendukung upaya menertibkan kendaraan roda dua dengan diberikannya
jalur khusus di Jalan Thamrin dengan simbol berupa karpet kuning. Tapi
yang terjadi saat ini adalah sejumlah pengemudi sepeda motor yang
melintasi Jalan Thamrin enggan menggunakan jalur karpet khusus kuning,”
ujar dia.
Gembong juga mengatakan, pembiayaan rusunami
berkonsep Rumah DP Nol Rupiah yang diluncurkan Anies menjiplak program
sejuta rumah Presiden Joko Widodo. Namun, harga yang dijual justru jauh
lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat
berpenghasilan rendah.
Poin kedelapan yang dikritik Fraksi
PDIP yakni pelaksanaan program OK OTrip. Gembong menilai program ini
diterapkan setengah hati. Gembong lebih mendukung semua yang ber-KTP DKI
digratiskan. “Manfaatkan APBD yang ada jadi dimaksimalkan subsidinya
buat rakyat,” katanya.
Selanjutnya adalah kebijakan terkait
boleh beroperasinya kembali becak di tempat-tempat tertentu. Meski
direncanakan becak akan dijadikan angkutan lingkungan, Fraksi PDIP
menilai hal itu tidak diperlukan. Karena sudah ada transportasi
alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan kota modern dan
megapolitan.
Kritik kesepuluh Fraksi PDIP di 100 Hari
Anies-Sandi yakni terkait pencabutan HGB Pulau Reklamasi. Gembing
mengatakan, HGB itu muncul karena ada rekomendasi dari pemerintah
provinsi yakni DKI Jakarta. Kalaupun ingin mencabut, kata dia,
Anies-Sandi harus mengajak duduk DPRD DKI untuk membahas rekomendasi
pencabutan HGB kepada BPN sesuai dengan janjinya ketika paripurna
perdana.
Poin terakhir atau kesebelas kritik dari Fraksi
PDIP yakni terkait program OK OCE. Gembong menilai OK OCE tak berpihak
pada pelaku UMKM. Ia menganggap Anies-Sandi tidak konsisten karena
pemberian modal untuk peserta ternyata bukan dana bergulir melainkan
dana dari bank dengan bunga 13 persen.
“Padahal selama ini,
selama kepemimpinan Jokowi, Ahok dan Djarot, para pelaku UMKM diberikan
kemudahan mendapatkan bantuan modal. Bahkan sudah dua tahun, Pemprov
DKI gencar memaksa semua pelaku usaha membuka rekening di bank,” Tandasnya
Gembong. [republika]
*100 Hari Kerja, Ini 29 Kebijakan yang sudah di Kerjakan Anies – Sandi

Masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Sandiaga Uno
hari ini, Rabu (24/1), genap 100 hari. Anies-Sandi dilantik oleh
Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 lalu di Istana Kepresidenan.
Spesial Untuk Mu :  Viral Heboh! Video Ricuh Sweeping di KRL, Polisi Keluarkan Pistol ke Pelajar STM
Mereka lalu menjalani serah terima jabatan di Balai Kota dan pidato di hadapan pendukungnya. Selama tiga bulan, Anies dan Sandi sudah mengeluarkan 29 Kebijakan. 
Klik & Lihat Gambar ini

Sementara itu, Sandiaga Uno mengaku masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan untuk menata Kota Jakarta.
“Banyak banget PR. Belum ada (capaian). Menurut saya pribadi, bukan
saatnya kita untuk menepuk-nepuk dada,” kata Sandiaga di Balai Kota
Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Menurut Sandiaga Uno, masalah di Jakarta semakin hari
semakin kompleks. Oleh karena itu, ia tak mau mengukur masa kerja selama
100 hari pemerintahannya saja.
“Kita kerja masih banyak sekali. Problem di Jakarta semakin hari
semakin kompleks. Kita tidak mengukur hanya 100 hari tapi kita ingin ke
depan, kerjanya lebih semangat lagi,” kata Sandi (ak/beng)