Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Pemerintah Bayar Sewa Gedung Kantor Ibu Kota Baru RI yang Dibangun Swasta

foto/net: Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Pemerintah bakal menggunakan seminimal mungkin dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan ibu kota baru.
Untuk itu, pemerintah mengajak keterlibatan badan usaha (BU) dalam
pembangunan ibu kota dalam skema KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan
Usaha).
Pemerintah tentu mesti memikirkan bagaimana caranya agar Badan Usaha
yang sudah berinvestasi dapat balik modal untuk proyek pembangunan ibu
kota baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan salah satu skema kerjasama yang bakal digunakan adalah availability payment.
“Namanya availability payment,” kata dia, saat ditemui, di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Dalam skema itu, jelas Menteri Bambang, badan usaha akan membangun
gedung. Nantinya pemerintah akan membayar fee kepada badan usaha
tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Berita Terkait: Pemindahan Ibu Kota RI Dari Masa ke Masa

Dia mencontohkan, misalnya badan usaha membangun dan mengelola gedung
dengan masa konsesi selama 20 tahun. Dalam kurun waktu 20 tahun itu
pemerintah akan membayar fee kepada badan usaha.
“Jadi swastanya yang mengelola misalnya gedungnya, selama 20 tahun
dan dalam 20 tahun itu pemerintahan membayar fee dari pemakaian gedung
itu,” ungkapnya.
Setelah masa konsesi selesai, maka gedung di ibu kota baru tersebut menjadi milik pemerintah. “Sampai nanti gedung itu menjadi milik pemerintah sepenuhnya,” tandasnya. [ bim]
Lihat Juga Video terkait dibawah ini yang woOW!;

Spesial Untuk Mu :  Demi Kesehatan, Orang Yang Golongan Darah O Harus Hindari Makanan Ini!