Pemerintah
Diam Soal Uighur, HMI UBK Ajak Masyarakat Boikot Produk China
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Membantu sesama umat
muslim sudah menjadi tugas wajib setiap umat Islam di dunia, tak terkecuali
soal kedzoliman yang dialami minoritas muslim di Uighur yang dilakukan oleh
pemerintah China.
muslim sudah menjadi tugas wajib setiap umat Islam di dunia, tak terkecuali
soal kedzoliman yang dialami minoritas muslim di Uighur yang dilakukan oleh
pemerintah China.
Atas dasar itu,
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Bung Karno
menggelar aksi merespons tindakan semena-mena pemerintah China terhadap muslim
Uighur Xinjiang.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Bung Karno
menggelar aksi merespons tindakan semena-mena pemerintah China terhadap muslim
Uighur Xinjiang.
Setidaknya, ada lima
tuntutan HMI Komisariat Hukum UBK kepada pemerintah Indonesia terkait kezoliman
yang dialami umat muslim Uighur.
tuntutan HMI Komisariat Hukum UBK kepada pemerintah Indonesia terkait kezoliman
yang dialami umat muslim Uighur.
“Pertama,
mendesak presiden menetukan sikap terhadap kejahatan kemanusiaan yang
menimpah umat muslim Uighur dan merespons penindasan umat muslim Uighur oleh
China,” bunyi pernyataan sikap yang diterima redaksi
Senin (23/12/2019).
mendesak presiden menetukan sikap terhadap kejahatan kemanusiaan yang
menimpah umat muslim Uighur dan merespons penindasan umat muslim Uighur oleh
China,” bunyi pernyataan sikap yang diterima redaksi
Senin (23/12/2019).
Tuntutan kedua,
mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk boikot atau stop impor produk
China.
mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk boikot atau stop impor produk
China.
Ketiga, mengecam
pemerintah China yang telah membantai umat muslim Uighur karena telah melanggar
HAM yang disepakati oleh PBB.
pemerintah China yang telah membantai umat muslim Uighur karena telah melanggar
HAM yang disepakati oleh PBB.
“Keempat,
memintah pemerintah Indonesia mendesak pemerintah China untuk segera
menghentikan aksinya. Dan kelima, Kedubes China harus segera angkat kaki dari
Indonesia atau putuskan hubungan bilateral dengan China,” demikian bunyi
sikap HMI Komisariat Hukum UBK.
memintah pemerintah Indonesia mendesak pemerintah China untuk segera
menghentikan aksinya. Dan kelima, Kedubes China harus segera angkat kaki dari
Indonesia atau putuskan hubungan bilateral dengan China,” demikian bunyi
sikap HMI Komisariat Hukum UBK.
Hingga saat ini,
belum ada langkah kongkret dari pemerintah Indonesia terkait Uighur. Bahkan
baru-baru ini, pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengaku
tak akan ikut campur terhadap kebijakan China.
belum ada langkah kongkret dari pemerintah Indonesia terkait Uighur. Bahkan
baru-baru ini, pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengaku
tak akan ikut campur terhadap kebijakan China.
“Pemerintah RI
tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu
prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional,” kata Moeldoko. [rmol]
tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu
prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional,” kata Moeldoko. [rmol]
