KOLOM PEMBACA, SriwijayaAktual.com – Setelah lama tak terdengar,
rencana pemindahan ibukota kembali digaungkan pemerintah. Presiden Joko
Widodo ( Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) Tindak Lanjut Rencana
Pemindahan Ibu Kota. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar ibu kota
negara dipindahkan di luar pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi bicara
soal kondisi di pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan
ibu kota negara.
rencana pemindahan ibukota kembali digaungkan pemerintah. Presiden Joko
Widodo ( Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) Tindak Lanjut Rencana
Pemindahan Ibu Kota. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar ibu kota
negara dipindahkan di luar pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi bicara
soal kondisi di pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan
ibu kota negara.
Selepas rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut Presiden memastikan ibu kota
Jakarta akan pindah ke luar Pulau Jawa. Kepastian itu diputuskan usai
rapat pembahasan ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat,
Senin (29/4/2019).
Lebih lanjut ia mengatakan keputusan ini didasari oleh berbagai
pertimbangan yang sudah dikaji oleh kementeriannya. Pertama, ibu kota
baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yaitu berada di
tengah wilayah Indonesia. Kedua, luas lahan daerah yang akan menjadi
calon ibu kota mencukupi, baik lahan tersebut milik pemerintah maupun
milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga, wilayah harus bebas
bencana alam atau setidaknya paling minim risiko, serta tersedia sumber
daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.
Keempat, untuk meminimalisir kebutuhan pembangunan infrastruktur baru,
pemerintah ingin ibu kota baru berada di kota yang sudah cukup
berkembang. Kelima, dekat dengan pantai. Menurutnya, hal ini harus ada
karena identitas Indonesia merupakan negara maritim, sehingga sebaiknya
ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi
pantai itu sendiri.
Keenam, ada akses dan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan
komunikasi yang memadai. Ketujuh, memiliki risiko konflik sosial yang
minim dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Dan
terakhir, tidak dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga.
Sayangnya, Bambang belum ingin menyebut kota mana atau pulau apa yang
akan dijadikan lokasi ibu kota baru.
Dengan berbagai pertimbangan yang dikemukanan oleh Bambang, sudah hampir
dipastikan jika Ibukota baru yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi ada
di Pulau Kalimantan. Ditambah lagi, dengan menggunakan data jumlah
penduduk Nasional, saat ini Pulau Jawa populasinya mencapai 57 persen
dari total populasi di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk di Pulau
Sumatera tembus 21 persen.
Sementara itu, jumlah penduduk di Pulau Kalimantan cuma sekitar 6
persen, Sulawesi 7 persen, dan Maluku serta Papua hanya tiga persen. “Di
Kalimantan 6 persen, nah ini masih 6 persen, baru 6 persen.
Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen. Ada yang 6
persen, 7 persen, dan 3 persen,” ujar Jokowi di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
Seperti diketahui, beberapa hari sebelumnya 23 Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/Mou) antara pebisnis Indonesia dan China
telah diteken setelah pembukaan KTT Belt and Forum Kedua di Beijing,
Jumat (26/4/2019). Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar
Pandjaitan mengatakan, dengan ditekennya MoU ini, berarti proyek kerja
sama Indonesia dan China One Belt One Road (OBOR) atau yang dikenal
dengan sebutan empat koridor siap dilaksanakan.
OBOR merupakan proyek pemerintah China untuk membangun kejayaannya
melalui upaya penyambungan urat nadi perdagangan dunia. Sebuah proyek
membangun megainfrastruktur dalam rangka memperkuat fasilitas
perdagangan, dengan fokus pada penghapusan hambatan dagang (trade
barriers), guna mengurangi biaya perdagangan dan investasi.
Luhut menegaskan bahwa nilai tersebut bukanlah hutang yang harus
ditanggung pemerintah. Karena itu, Luhut mengatakan pihaknya akan
berusaha maksimal untuk mempermudah perizinan kepada pengusaha Cina yang
berminat menanamkan modal di Indonesia. Dari 23 proyek yang diteken,
nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$14,2 miliar. Sementara
itu, total proyek yang ditawarkan berjumlah 28 dengan nilai mencapai
US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun.
ditanggung pemerintah. Karena itu, Luhut mengatakan pihaknya akan
berusaha maksimal untuk mempermudah perizinan kepada pengusaha Cina yang
berminat menanamkan modal di Indonesia. Dari 23 proyek yang diteken,
nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$14,2 miliar. Sementara
itu, total proyek yang ditawarkan berjumlah 28 dengan nilai mencapai
US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun.
Dari 28 proyek yang ditawarkan kepada investor China ini, lebih dari
50%-nya berada di Kalimantan. 13 proyek diantaranya ada di provinsi
Kalimantan Utara. Kebetulan ini tampak terlalu klop dengan rencana
Presiden yang tetiba memastikan Ibukota Indonesia akan dipindah. Jika
Presiden mengumumkan Ibu Kota baru Indonesia akan menempati wilayah di
provinsi ini, maka jelas sudah pemindahan Ibu Kota ini demi proyek Obor
China. Sementara apabila wilayah di Kalimantan Utara tidak dipilih
sebagai Ibu Kota baru (ada alasan relatif dekat dengan perbatasan
negara), maka bisa jadi untuk mempersiapkan infrastruktur wilayah di
sekitarnya.
Selain itu, proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, yang masuk jalur maritim
dalam rencana OBOR, juga telah resmi menjadi bagian dari proyek jalur
sutra China. Dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road
Initiatives (GMF –BRI), China sudah menyiapkan rancangan Framework
Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatera Utara (Sumut)
sebagai proyek tahap pertama. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek
kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei
Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu
untuk tahap kedua.
Pemerintah seharusnya melihat risiko gagal bayar proyek-proyek yang
diinisiasi OBOR ini. Lihatlah Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar
utang, akhirnya Pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota
sebesar US$1,1 triliun. Jika Ibu Kota baru negeri tercinta ini dibangun
dengan menggunakan dana dari OBOR, ketika gagal bayar maka Ibu Kota
Indonesia akan menjadi milik China???. (end/kompasiana)
diinisiasi OBOR ini. Lihatlah Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar
utang, akhirnya Pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota
sebesar US$1,1 triliun. Jika Ibu Kota baru negeri tercinta ini dibangun
dengan menggunakan dana dari OBOR, ketika gagal bayar maka Ibu Kota
Indonesia akan menjadi milik China???. (end/kompasiana)
