 |
| Istana Merdeka/Istana Negara, Jakarta (Ist) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Keputusan penetapan pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya diperkirakan akan dilakukan pada 2019.
“Pada 2019
mungkin penetapannya saja. Tapi kalau ini kan enggak mungkin dalam
waktu pendek membangunnya. Ini kan, membangun kota dari nol. Kami
inginnya membangun dari nol bukan kota yang sudah ada.” Kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/4/2017).
mungkin penetapannya saja. Tapi kalau ini kan enggak mungkin dalam
waktu pendek membangunnya. Ini kan, membangun kota dari nol. Kami
inginnya membangun dari nol bukan kota yang sudah ada.” Kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/4/2017).
Ia mengatakan sampai saat ini kajian masih dilakukan salah satunya dengan melihat contoh kasus dari negara lain.
“Kami melihat contoh dari negara lain,
kondisi Jakarta saat ini terus perlunya kita menyeimbangkan perekonomian
lebih ke luar Jawa. Beban Jakarta dan Jawa itu sudah terlalu berat,”
katanya.
kondisi Jakarta saat ini terus perlunya kita menyeimbangkan perekonomian
lebih ke luar Jawa. Beban Jakarta dan Jawa itu sudah terlalu berat,”
katanya.
Pada intinya pihaknya akan terus membantu Presiden dalam persoalan ini dengan melakukan pengkajian.
Bambang juga membantah bahwa pemindahan
ibukota akan berdampak pada ekonomi karena yang dipindahkan hanya pusat
pemerintahannya atau administrasi pemerintahannya.
ibukota akan berdampak pada ekonomi karena yang dipindahkan hanya pusat
pemerintahannya atau administrasi pemerintahannya.
Sementara Jakarta tetap diposisikan sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia.
Menurut Bambang, lama pemindahan akan sangat tergantung pada keputusan pemerintah.
“Itu kan, tergantung keputusan
pemerintah. Berapa lamanya tergantung skema pembiayaan yang sedang
dilakukan. Kami pakai skema yang tidak memberatkan APBN,” katanya.
pemerintah. Berapa lamanya tergantung skema pembiayaan yang sedang
dilakukan. Kami pakai skema yang tidak memberatkan APBN,” katanya.
Soal skema, Bambang menyatakan sudah mempersiapkan seluruhnya dengan baik.
Sedangkan soal rencana pembangunan Istana di Palangkaraya, menurut dia, hal terpenting adalah adanya pusat pemerintahan sehingga tidak penting bentuknya istana atau bukan.
“Pokoknya ada kantor presiden, tempat tinggal presiden dan kementerian-kementerian. Sama seperti di Jakarta sinilah,” katanya.
Bambang menilai Palangkaraya
dilihat sebagai opsi paling memungkinkan karena berada di luar Jawa
sementara Pulau Kalimantan diunggulkan karena tidak rawan gempa.
dilihat sebagai opsi paling memungkinkan karena berada di luar Jawa
sementara Pulau Kalimantan diunggulkan karena tidak rawan gempa.
Berita Terkait: Ibu Kota Negara Indonesia Pindah ke Palangkaraya, Jakarta Jadi New York
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkaji kemungkinan
pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan
Tengah.
pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan
Tengah.
Terbukti dengan adanya permintaan dari Presiden Jokowi kepada Menteri
PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk melakukan kajian teknis perihal
pemindahan ibu kota tersebut.
PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk melakukan kajian teknis perihal
pemindahan ibu kota tersebut.
Hal itu diungkapkan Menteri Bambang saat membuka Musrenbang Kalteng
2017 di Palangkaraya, Kamis 6 April 2017. “Kita perlu kajian-kajian itu
dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (Pemindahan Ibu Kota Negara)” ujar dia. (DBS)
2017 di Palangkaraya, Kamis 6 April 2017. “Kita perlu kajian-kajian itu
dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (Pemindahan Ibu Kota Negara)” ujar dia. (DBS)
