Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Pemindahan Ibu Kota RI Dari Masa ke Masa

SriwijayaAktual.com – Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan sesungguhnya telah bergulir
sejak puluhan tahun silam. Jauh sebelum Presiden Joko Widodo
mengintruksikan pindah, Ketua Umum PKI Semaun dan Soekarno pernah
mewacanakannya.
Kalimantan secara historis memiliki irisan sejarah penting bagi
Nusantara. Di tempat itu, dulu pernah berdiri negara republik pertama di
Indonesia. Berikut sejarah pemindahan ibu kota Indonesia dari masa ke
masa.
Ibu Kota Lan Fang di Kalimantan
Tahun 1777 seorang pendatang dari Cina Daratan (Hakka) bernama Lo
Fang Pak mendirikan sebuah negara republik pertama bernama Lan Fang di
Singkawang, Kalimantan Barat. Ini menyusul tahun 1764 terjadi gelombang
besar-besaran imigran dari Cina Daratan ke Singkawang dan sekitarnya
untuk menambang emas dan mencari kehidupan.
Seiring perkembangan waktu, populasi mereka meningkat tajam. Untuk
mengorganisir puluhan ribu imigran Cina Daratan ini, dibentuklah negara
Lan Fang. Kao Chung Xi dalam bukunya tentang orang Hakka, berjudul Jews of the Orient
menjelaskan bahwa Lan Fang yang berawal dari sebuah kongsi tambang
orang Tionghoa dari etnis Hakka tumbuh menjadi semacam “negara di dalam
negara.”
“Lan Fang yang berdiri pada 1777 itu memang masih membayar upeti
tanda tunduk kepada Kesultanan Sambas dan Mempawah di Kalimantan Barat,
tapi sehari-hari mereka sangat otonom,” ujar  Kao Chung Xi.
Karena tata pemerintahannya sangat demokratis dibanding kongsi-kongsi
lain yang umumnya bergaya feodal, secara tak langsung negara Lan Fang
pun mendaulatkan diri sebagai negara republik. Dengan kata lain, bumi
Kalimantan sesungguhnya pernah menjadi ‘ibu kota’ negara Lan Fang,
sebuah negara republik pertama yang ada di Indonesia.
Ibu Kota Batavia (Jakarta)
Setelah negara Lan Fang di Kalimantan Barat dibubarkan Belanda tahun
1884, ibu kota Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda
‘diboyong’ ke Sunda Kelapa atau Batavia atau Jakarta.
Belanda menciptakan pusat kekuatan baru di sebuah kawasan rawa-rawa
yang jauh dari kata ideal. Muhidin M Dahlan (2017) mengatakan bahwa
kemenangan Belanda atas semua imperium yang singgah di Nusantara adalah
berkah bagi eksistensi Jakarta yang dihubungkan oleh rel kereta api.
Ia juga menyebut, sejak Hindia dalam genggaman Belanda nyaris
seluruhnya, Jakarta menjadi tanah harapan; menjadi kekuatan baru.
Sementara itu, pasca agresi Belanda, sebagian penduduk negara Lan Fang
ada yang bermigrasi ke daratan Singapura, sekalipun masih banyak yang
menetap di Singkawang. Para etnis Hakka asal Kalimantan ini yang
disebut-sebut sebagai salah satu cikal bakal berdirinya negara Kota
Singa tersebut.
Ibu Kota Yogyakarta
Sementara itu tercatat sejak Indonesia dinyatakan merdeka melalui
deklarasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta tanggal 17
Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam VIII
mengirimkan surat ucapan selamat atas kemerdekaan RI. Tanggal 5
September 1945 Sultan dan Pakualam menyatakan bergabung dalam NKRI.
Namun saat Belanda kembali datang ke Indonesia ketika membonceng
Sekutu, keamanan Jakarta sebagai ibukota Indonesia terancam. Belanda
bahkan bisa menduduki Jakarta 29 September 1945. Tanggal 2 Januari 1946
Sultan HB IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota
NKRI dipindah ke Yogyakarta. Tawaran Sultan diterima oleh Soekarno,
sehingga tanggal 4 Januari ibukota NKRI resmi pindah ke Yogyakarta.
Ide Semaun Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Pasca kemerdekaan, orang pertama yang menginisiasi pemindahan ibu
kota ke Kalimantan, setelah perpindahannya dari Jakarta ke Yogyakarta
pada medio 1940-an adalah Semaun. Semaun menginginkan agar ibukota
Indonesia dipindah ke Kalimantan Tengah.

Sebagai lulusan dari Uni Soviet (Rusia), Ketum Pertama Partai Komunis
Indonesia (PKI) itu paham betul dengan potensi Kalimantan. Sosok
Semaun memang terkenal visioner di masanya. Ia juga termasuk konseptor
yang terlibat dalam pembangunan tata ruang kota-kota satelit Uni Soviet
di wilayah Asia Tengah.
Soekarno Ingin Kalimantan Jadi Ibu Kota
Medio tahun 50-an, kembali wacana pemindahan ibu kota kembali
bergulir. Sekalipun bukan murni ide pribadi, Soekarno mewacanakan
pemindahan ibu kota Indonesia ke jantung pulau Kalimantan. Sejarawan
Baskara T. Wardaya dalam bukunya berjudul Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah menyinggung sosok Semaun sebagai inisiator di balik wacana Soekarno untuk memindahkan ibu kota Indonesia.
“Otak dari gagasan pemindahan Ibukota ini adalah Semaun. Semaun kala
itu menjadi penasihat pribadi Sukarno,” tulis Baskara T. Wardaya dalam
buku Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah.

Begitupun, Pramoedya Ananta Toer dalam essainya yang ditulis tahun
1991 juga menjelaskan Semaun yang kala itu menjadi penasihat pribadi
Presiden Soekarno pernah membisiki agar ibukota dipindah keluar dari
pulau Jawa ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Sementara itu, penulis buku Sukarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya,
Wijanarka, menyatakan bahwa alasan Soekarno mencuatkan ide pemindahan
ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya pada periode tahun 1957-1958
diantaranya, Soekarno ingin memiliki ibukota sendiri bukan ibukota
peninggalan Belanda.
Ambisi Soekarno ini bukan sekedar wacana. Ia benar-benar membuat
seluruh jalan Palangkaraya menjadi lurus-lurus dan menuju satu bunderan
besar di pusat kota. Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo dalam sebuah artikelnya yang di muat di harian Sindo
menjelaskan jalan-jalan tersebut diperlebar sampai empat belas jalur
untuk pendaratan pesawat MIG buatan Uni Soviet. Namun proyek jalan baru
dibangun 40 km dari rencana awal 174 km berhenti akibat pergolakan
politik 1965.
Soekarno Putuskan Jakarta Sebagai Ibu Kota
Setelah situasi Indonesia normal, kembali Ibu Kota Indonesia dipindah
dari Yogyakarta ke Jakarta. Secara konstitusional, Jakarta ditetapkan
sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.
Dilansir dari Historia, Pada 28 Agustus 1961 terbit Penetapan
Presiden (Penpres) No. 2/1961. Penpres ini menjadi dasar terbentuknya
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Tapi Penpres tak
mengakhiri wacana pindah ibukota.
Ia tak bicara mengenai fungsi dan kedudukan Jakarta sebagai ibukota
negara tapi lebih pada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan
pemerintah Jakarta dalam membangun kota itu agar “memenuhi syarat-syarat
minimum dari kota internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.”
Soekarno lalu mengambil sikap. Dalam pidato peringatan ulang tahun
ke-435 Jakarta pada 22 Juni 1962, dia mengatakan, sejak bertahun-tahun,
kalangan pucuk pemerintahan mempersoalkan di mana kedudukan ibu kota
negara.

“Kami pertimbang-timbangkan ini, dan saya sendiri persoonlijk
mengambil pendirian: barangkali Jakarta yang paling tepat untuk jadi
ibukota Republik Indonesia. Dan ini nanti akan saya usulkan kepada
rakyat Indonesia, ‘resmi’,” ujar Sukarno

Baca Juga: Republik Cina di Kalbar, Kisah ‘NEGARA DALAM NEGARA’

Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Wacana pemindahan ibu kota Indonesia kembali mencuat pada Juli 2017
silam. Wacana itu mencuat pertama kalai melalui pembantu presiden, yakni
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Sebelum akhirnya diperjelas oleh Presiden Jokowi melalui akun twitter
resminya pada 13 Juli 2017. Dua tahun kemudian tepatnya 26 Agustus 2019,
Presiden Jokowi secara terang-terangan sudah memutuskan Kalimantan
Timur sebagai ibu kota Indonesia yang akan datang.
Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo
mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur. [Romandhon ]
Spesial Untuk Mu :  [VIDEO] Syahrini Sangat Bahagia Bisa Bertemu Ustadz Abdul Somad