002939600 1499243570 170705 Mencari ibu kota

Ilustrasi

OLEH: DR. AHMAD YANI, SH.MH

KOLOM PEMBACA-OPINI, SriwijayaAktual.com – SAYA mengamati isu pemindahan Ibukota akan menjadi “bara api” baru bagi
perlawanan rakyat. Orang Jakarta (betawi) mulai menuntut kompensasi atas
tanah yang ditempati menjadi Ibukota selama 74 tahun. Ada lagi yang
ingin otonomi khusus, bahwa Jakarta tidak boleh dipimpin oleh orang yang
bukan betawi. Tuntutan ini bisa bertambah, hingga merembet pada hal-hal
lain. Pemindahan Ibukota kini benar-benar menjadi “api” yang akan siap
“menghanguskan” semangat persatuan Indonesia.

Sepertinya tuntutan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
yang berdiri di Padang Sumatera Barat tahun 1949 tidak terlalu
berbahaya, karena hanya menuntut otonomi khusus dan perhatian pemerintah
terhadap daerah di luar Jawa.

Berbeda dengan PRRI, reaksi keras masyarakat terhadap pemindahan Ibukota
bisa memicu disintegrasi. Rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap
pemerintah, hingga kesulitan ekonomi bersatu padu menjadi “tsunami
tuntutan” yang bisa muncul bak air bah yang menghantam keutuhan NKRI.

Beberapa daerah mengalami kecemburuan terhadap sikap dan tindakan
pemerintah. Orang-orang Sumatera juga merasa bahwa daerahnya sangat
layak menjadi Ibukota. Sementara di Papua tuntutan merdeka semakin
menggema, bahkan sudah 1,8 juta jiwa menandatangani referendum yang
telah dibawa ke PBB pada Januari 2019.

Kekacauan Papua masih belum teratasi sepenuhnya, demonstrasi masih
bergejolak di sana, pemerintah hanya sibuk mengurus wacana pemindahan
Ibukota. Disebut wacana, karena kajian tentang pemindahan Ibukota belum
terlihat secara detail dan holistik.

Dengan bermodalkan power point lima lembar, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakinkan masyarakat akan keseriusan
wacana pemindahan Ibukota. Beredar lagi sebuah gambar yang
memperlihatkan dugaan plagiasi dari atas infografis dari negara lain.

Mengutip Prof. Emil Salim, Bappenas tega memberikan kajian yang keliru
cara itu. “Kenapa Bappenas tega berbuat seperti itu? Saya sedih sekali
mendengarnya. Kasihan Presiden yang memikul beban seperti itu”. Reaksi
Emil Salim ini muncul ketika power point disebarkan oleh Bappenas dan
itu memang memalukan.

Kalau dilihat dari kesiapan, pemindahan Ibukota ini hanya sebatas wacana
yang menguras energi bangsa. Saya juga curiga jangan-jangan keributan,
melempar wacana dan semacamnya, memunculkan keributan di masyarakat
menjadi salah satu program pemerintah. Karena setiap hari masyarakat
disibukkan dengan wacana pemindahan Ibukota yang belum tentu terjadi.

Dari segi hukum sedikitnya 7 (tujuh) UU yang harus diubah. Regulasi
terrsebut di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang
DKI Jakarta sebagai Ibukota, UU Pemda, UU tentang pengadaan tanah untuk
Ibukota, UU pengadaan tanah untuk kawasan strategis, UU tata ruang, dan
UU tentang lingkungan. Tidak menutup kemungkinan dibuatkan regulasi
baru. Bisa jadi regulasi baru itu lebih dari satu. Artinya syarat
pemindahan Ibukota dari segi aturan hukum belum terpenuhi.

Menelusuri filosofi Ibukota, maka Jakarta adalah kota yang tidak
tergantikan untuk sebuah Ibukota. Sebab sejarah panjang bangsa Indonesia
telah dirumuskan di Jakarta oleh para founding father bangsa ini. Di
Jakarta penyusunan falsafah bernegara, di Jakarta dibacakan proklamasi
kemerdekaan, di Jakarta diputuskan NKRI, dan semua sejarah kolonialisme
itu berpusat di Jakarta.

Maka sudah sewajarnya Jakarta menjadi Ibukota negara dan tetap menjadi
Ibukota negara. Kalau misalnya pemerintah ingin pemerataan pembangunan
dan membangun Ibukota baru, maka ia Ibukota sebagai pusat bisnis. Tidak
mungkin pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan dengan membangun
yang baru, menyusun ulang sejarah baru, budaya Ibukota baru dan lain
sebagainya.

Contohnya Amerika Serikat yang memiliki dua Ibukota kembar. New York
menjadi pusat bisnis, sementara Washington DC menjadi Ibukota
administrasi pemerintahan sekaligus budaya dan sejarah bangsa Amerika.
Sementara wacana pemindahan Ibukota Indonesia ini kelihatan tidak jelas,
bahkan pemindahan ini seperti pemindahan total, mulai dari
pemerintahan, budaya, dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia akan
dibawa ke Kalimantan, dan Jakarta ditinggalkan menjadi kota bersejarah
yang mati karena ditinggal.

Saya mencurigai ada segelintir orang yang ingin mengubur sejarah bangsa
Indonesia dan menggantinya dengan sejarah bangsa lain yang lebih baru
sehingga jati diri bangsa Indonesia hilang dan negara ini akan
dikendalikan oleh golongan bangsa lain. Saya menduga itu terjadi, karena
akar sejarah dan museum perjuangan bangsa Indonesia akan dibentuk ulang
sehingga sejarah itu tisak otentik lagi, dan di situlah penjajah
mengisi sejarah kita. Dari segi sejarah dan budaya ini berbahaya.

Kalau kita melihat dari segi pertahanan, maka Ibukota baru itu sangat
rentan dari berbagai gangguan keamanan dari luar. Harus disadari bahwa
Ibukota itu adalah benteng terakhir pertahanan bangsa, dalam perang
kalau Ibukota jatuh maka negara telah diduduki. Melihat kondisi
geografis Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat
dengan Singapura akan menjadi masalah tersendiri bagi keamanan negara.
Apabila Ibukota saja tidak aman, maka negara juga selamanya tidak aman.

Kalau kita telusuri lagi dalam anggaran yang direncanakan oleh
pemerintah senilai 447 triliun untuk biaya pembangunan Ibukota baru.
Dalam anggaran belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah kemarin,
tidak terdapat anggaran untuk pembangunan Ibukota. Terverifikasi bahwa
pemindahan Ibukota masih wacana belaka.

Alasan pemerintah ingin memindahkan Ibukota Jakarta ke Kalimantan hanya
karena ingin adanya pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk yang
selama ini telah terkonsentrasi di Jawa. Seharusnya alasan tersebut
tidak muncul sebab, kalau Ibukota dipindahkan ke Kalimantan
daerah-daerah lain bisa menuntut juga hal yang sama atas alasan
pemerataan pembangunan.

Pemerataan pembangunan tidak perlu untuk memindahkan Ibukota, karena
pemerataan pembangunan itu adalah kewajiban pemerintah yang diamanatkan
oleh konstitusi, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Berarti rakyat
Indonesia secara umum harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal
pembangunan.

Sebenarnya menggunakan alasan pemerataan dalam pemindahan Ibukota,
memperkuat dugaan bahwa pemerintah tidak serius untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Artinya ia gagal mewujudkan itu, lalu mencari cara
untuk menyelamatkan kegagalan itu dengan “mengkambinghitamkan” Pulau
Jawa.

Memang dari segi wilayah geografis kalimantan merupakan wilayah yang
berada di tengah. Tentu itu sangat strategis untuk menjadi Ibukota,
namun pemerintah tidak pernah mau melibatkan tokoh-tokoh baik yang
kritik maupun yang mendukung untuk sama-sama membuat kajian dan
penelitian tentang pemindahan Ibukota tersebut.

Seakan-akan rencana pemindahan Ibukota hanyalah rencana segelintir
orang. Akhirnya, karena kurangnya kajian dan pembahasan yang secara
menyeluruh, isu pemindahan Ibukota ini menjadi salah satu penyumbang
keributan baru dalam masyarakat.

Apabila pemindahan Ibukota ini tidak serius dan hanya untuk memainkan
citra dan mengulangi kebohongan seperti kebohongan tentang mobil Esemka,
saya menyarankan untuk menghentikannya. Sebab bisa saja beberapa hari
kedepan akan ada tuntutan Jakarta atau semacamnya, dan itu akan menambah
masalah baru.

Ingat, sampai hari ini Papua masih bergejolak, Sumatera juga masih belum
terima, Jakarta Sudah mulai menuntut, maka yang akan terjadi adalah
perpecahan dan saling menuntut, bahkan bisa berujung mengambil sikap
untuk memisahkan diri.

Pemerintah wajib memeriksa diri, bagaimana keadaan ekonomi rakyat di
berbagai daerah, bagaimana kondisi sosial masyarakat pasca Pilpres 2019,
masyarakat masih banyak yang tidak terima atas dugaan kecurangan itu.
Jangan sampai pemerintah sibuk mengurusi wacana tetapi mengabaikan
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kalau itu terjadi akumulasi
kekecewaan akan melahirkan letupan keras perlawanan masyarakat.

Semoga apa yang saya sampaikan ini akan menjadi bahan evaluasi diri kita
khususnya pemerintah yang berkuasa. Dan semoga tidak akan terjadi
hal-hal yang memecahkan persatuan dan kesatuan kita. NKRI adalah hasil
kesepakatan bangsa Indonesia setelah diusulkan oleh M. Natsir (Masyumi).

Jadi tugas kita menjaga NKRI ini dan menjaga Pancasila supaya tetap
menjadi perekat bagi bangsa Indonesia sampai kiamat yang akan datang.

Wallahualam bis shawab.

[rmol]