”Penantian & Menunggu Kejelasan Dana Bantuan Gempa di Lombok & Komitmen Menkeu”

Berita114 Dilihat
Bangunan Luluh Lantak, Korban Gempa Lombok Salat di Luar Ruangan [Ist]

LOMBOK UTARA-NTB, SriwijayaAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara melayangkan
surat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kejelasan soal
bantuan kepada warga terdampak gempa. Pemerintah pusat telah menjanjikan
bantuan untuk warga yang rumahnya rusak dan bantuan jaminan hidup. 
“Pak Bupati (Lombok Utara) sudah melayangkan surat permohonan
kejelasan terhadap jaminan hidup yang disampaikan sekjen Kemensos pada
dua bulan lalu,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kabag Humas Setda Kabupaten
Lombok Utara Mujadid Muhas, Minggu (7/10/2018).
Selain
jaminan hidup, Mujadid mengatakan, hingga saat ini Pemkab Lombok Utara
dan warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat di Lombok Utara
belum menerima sepeser pun bantuan. Hasil verifikasi data, rumah rusak
berat di Lombok Utara mencapai sekira 23 rumah.
Lombok
Utara tidak sendirian. Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid juga
menyatakan akan terus menagih janji pemerintah pusat melalui Kemensos
tentang bantuan jaminan hidup untuk warga terdampak gempa. Ia mengatakan
Lombok Barat telah merampungkan verifikasi data rumah rusak berat
akibat gempa.
Ia menambahkan Lombok Barat segera
mengirimkan data tersebut ke Kemensos sebagai syarat pencairan bantuan
jadup. “Rumah rusak berat di Lombok Barat itu 13.996 unit, satu rumah
misal empat orang, tinggal dikali Rp 10 ribu selama enam bulan, tinggal
diserahkan saja,” ujar Fauzan kepada wartawan seperti dilabsir Republika di Lombok Barat, Minggu (7/10/2018).
Akan
tetapi, Fauzan mengaku agak bingung dengan surat edaran yang dibuat
Kemensos yang meminta kepala daerah untuk tidak menjanjikan bantuan
jaminan hidup kepada warga. “Padahal kan sebelumnya beliau (mensos) yang
sampaikan (saat ke Lombok Barat,” kata dia.
Fauzan
menyebutkan, surat edaran itu ditujukan kepada gubernur NTB, tetapi
ditembuskan juga kepada bupati dan wali kota di NTB, termasuk dirinya.
“Kami nuntut kepada pemerintah pusat, kami tetap menuntut komitmen itu
karena itu janji,” ujar Fauzan. 
Tergantung pemerintah pusat

Janji
dari Kemensos soal jaminan hidup, kalau tidak segera direalisasikan
maka ujung-ujungnya akan Pak Jokowi yang kena imbasnya,” Pengamat dari
Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto.

Kepala
Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan hingga
kini bantuan yang sudah cair untuk santunan kematian dengan nilai Rp
8,6 miliar. Sementara untuk bantuan jaminan hidup sedang berproses.  
Bantuan jaminan hidup itu terkait dengan bantuan rumah rusak. Hingga
saat ini, dia katakan, baru Pemkab Lombok Tengah yang telah mengirimkan
data warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat ke Kemensos sebagai
salah satu syarat mendapatkan jaminan hidup. 
Ia
mengatakan Pemkab Lombok Barat dan Pemkot Mataram segera mengirimkan
data dalam waktu dekat ke Kemensos. Dia menambahkan, Gubernur NTB
Zulkieflimansyah juga telah berkomunikasi melalui sambungan telepon
dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menanyakan kejelasan bantuan
jadup. 
“Persoalan cair dan tidak cairnya, ada dan tidak (dana) itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Ahsanul. 
Pengamat dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram Bambang
Mei Finarwanto mengatakan, pemerintah pusat harus maksimal dalam
melakukan penanganan bencana di NTB dan Sulawesi Tengah. “Pemerintah
harus segera merealisasikan janji-janji karena korban terdampak gempa
tentu akan menagih,” ujar Bambang kepada wartawan di Mataram, NTB, Minggu.
Bambang
mengatakan, sejumlah janji yang diminta para korban terdampak gempa
seperti pemberian bantuan dana untuk membangun kembali rumah yang rusak
dan bantuan jaminan hidup. Bambang menilai, kondisi ini jangan sampai
berlarut-larut karena akan memberikan dampak yang tidak bagi citra
pemerintah itu sendiri.
Terlebih, Bambang
mengatakan, saat ini memasuki tahun politik, di mana isu penanganan
bencana sangat rentan untuk dipolitisasi. “Misalnya, janji dari Kemensos
soal jaminan hidup, kalau tidak segera direalisasikan maka
ujung-ujungnya akan Pak Jokowi yang kena imbasnya,” ucap Bambang. 
Komitmen menkeu

“Tujuannya bukan uang tidak boleh diambil, tetapi kebaikan untuk kita semua merencanakan secara bertahap,” kata Sri Mulyani.

Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan pemerintah pusat memiliki
komitmen dalam pemulihan kondisi warga terdampak gempa di NTB. Ada dua
bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak gempa, yakni bantuan
rumah rusak dan bantuan jaminan hidup.  
Sri menjanjikan Kemenkeu akan mencairkan sesuai jumlah yang diklaim.
Syaratnya, seluruh kebutuhan tersebut sudah diverifikasi dan disertai
landasan hukum. BNPB dan Kemensos melakukan verifikasi untuk jaminan
hidup, sedangkan Kementerian PUPR untuk membangun hunian tetap. 
Terkait
bantuan rumah, ia menerangkan, ada mekanisme agar anggaran untuk
kebutuhan tersebut bisa dikeluarkan. Sesuai janji Presiden Jokowi, yakni
rumah rusak berat dapat bantuan Rp 50 juta, yang rusak sedang Rp 25
juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.
Pertama,
pemerintah daerah terdampak bencana melakukan pendataan warga yang
rumahnya rusak untuk kemudian disampaikan ke Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB). Tahap selanjutnya adalah proses
verifikasi dengan akurat.
“Jadi proses verifikasi
sudah dianggap selesai 23 ribu kepala keluarga lebih sekarang ini sudah
dibayarkan,” kata Sri saat mendampingi Direktur Pelaksana Dana Moneter
Internasional (IMF) Christine Lagarde di Desa Guntur Macan, Kecamatan
Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (8/10). 
Sejumlah anggota
TNI membersihkan puing bangunan pascgempa bumi berkekuatan 6,4 SR di
Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Selong, Lombok Timur, NTB, Selasa
(31/7/2018).
Sri menerangkan, proses pencairan bantuan dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan ketersediaan bahan bangunan yang ada. “Tujuannya
bukan uang tidak boleh diambil, tetapi kebaikan untuk kita semua
merencanakan secara bertahap,” kata dia.
Untuk
bantuan jaminan hidup (jadup), kata Sri, baru akan bisa diberikan saat
warga telah kembali ke rumah yang permanen. Namun, pemda saat ini sudah
melakukan inventarisasi data seluruh penduduk terdampak gempa yang
nantinya akan mendapatkan bantuan jadup.
“Daftar itu
sudah disampaikan. Pemda dan Kemensos akan melakukan verifikasi
bersamam BNPB, nanti kami Kemenkeu kita akan langsung cairkan,” katanya
menambahkan. 
Sri juga menyatakan pemerintah pusat
sudah membelanjakan Rp 2,1 triliun untuk berbagai kebutuhan kedaruratan
dan bantuan perumahan terdampak gempa di Lombok. Tidak hanya itu,
pemerintah juga siap mengganggarkan dana rehabilitasi Lombok pada
anggaran tahun depan.
Sri mengatakan, ada prosedur
dan landasan hukum yang sedang dibahas bersama DPR agar bisa berjalan
pada 1 Januari 2019. “Untuk 2019 sedang kami diskusikan untuk
dianggarkan. Jadi bukan kita tidak punya uang, uangnya ada,” kata dia. 
Selama
tiga bulan mendatang atau hingga akhir tahun ini, ia mengatakan, dana
bencana di NTB menggunakan cadangan dana. Ia menambahkan dana ini akan
dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Jangan kaitkan dengan Pertemuan IMF-Bank Dunia
Dia
juga menepis anggapan dana bantuan untuk NTB tidak ada lantaran
difokuskan untuk penanganan bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Tidak, uang untuk Lombok ya untuk Lombok, Sulteng untuk Sulteng,” kata
dia.
Ia mengatakan anggaran pertemuan tahunan
IMF-Bank Dunia di Bali juga tidak berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi
pemerintah dalam penanganan bencana. “Di sana (acara IMF) anggaran
sudah dilakukan dengan secara hati-hati, pos anggaran untuk bencana pos
sendiri yang kita kelola,” kata dia.
Ia meminta semua pihak sebaiknya tidak mencampuraduk perasaan warga sebagai korban gempa dan pertemuan IMF-Bank Dunia. “Enggak
boleh orang campur aduk perasaan warga yang kena gempa, buat pernyataan
yang provokatif bahwa uang (pemerintah) habis untuk di Bali,” katanya.
Sri
menegaskan pemerintah memiliki cukup dana untuk merealisasikan bantuan
kepada warga terdampak gempa di NTB. Akan tetapi, ia menegaskan
pengelolaan keuangan negara, termasuk alokasi dana untuk daerah
terdampak, tetap dilakukan dengan prinsip hati-hati. 
Sri
melanjutkan, hal terpenting saat ini masyarakat harus terus diberikan
pemahaman terkait pola dan mitigasi bencana, serta perencanaan anggaran
menangani bencana. Hal ini termasuk mekanisme asuransi kepada rumah,
bangunan, dan infrastruktur.
Dengan demikian,
apabila terjadi bencana tidak selalu muncul isu bahwa pemerintah
memiliki anggaran atau tidak. Ia menambahkan, selain APBN, pemerintah
juga sedang merencanakan membuat stimulus untuk kehidupan ekonomi
kembali normal.
“Mereka yang mengalami kerusakan dari sisi bisnis oleh OJK akan dilakukan mekanisme penghapusan pinjaman itu,” kata dia. 
Ia menambahkan Indonesia pernah melakukan ini ketika gempa Aceh pada 2014. “Nanti melalui proses,” kata dia. 
Tidak hanya pinjaman, semua bisnis yang terdampak gempa akan dipertimbangkan untuk mendapatkan keringan pajak atau tax relief. “Jadi semuanya agar warga miliki kesempatan untuk kembali bangkit,” katanya menambahkan.  [*] 

Spesial Untuk Mu :  [VIDEO] Kisah Abang & Adik Berumur 5 dan 3 Tahun Bawa Mobil Cari Ayah

Komentar