 |
| Foto/Ist; Susi Pudjiastuti |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan membeberkan program
Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKAKL) 2017 dalam
rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri
susi menjelaskan tentang penghematan anggaran dalam Kementeriannya.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ono Surono, mengaku
tidak bisa menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti tentang penghematan anggaran yang diinstruksikan oleh
Presiden Joko Widodo.
“Terus terang penjelasan Ibu belum masuk logika saya,” kata Ono dalam
rapat kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Komisi IV DPR RI,
Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Menurut Ono dan sejumlah anggota DPR yang menyampaikan pandangannya,
termasuk pimpinan sidang, penghematan anggaran yang dilakukan KKP akan
berdampak terhadap masyarakat nelayan.
Dengan makin sedikitnya pagu anggaran, jumlah nelayan yang mendapat bantuan akan makin sedikit. Ono juga menilai bahwa self blocking yang dilakukan Susi justru menunjukkan bahwa KKP tidak memiliki perencanaan anggaran yang baik sejak awal.
“Kalau tadi Ibu bilang self blocking, ya perencanaan dari awal bukan Rp 13,8 triliun, kalau memang perencanaan ini baik,” kata Ono.
“Menurut kami, alasan Ibu belum bisa kami terima,” sambung Ono.
Dalam rapat tersebut Susi mengatakan, meskipun anggaran KKP lebih sedikit, hal tersebut tidak mengurangi porsi 80 persen untuk stakeholders nelayan.
Susi juga menyampaikan, KKP sudah melakukan self blocking sebelum keluarnya instruksi penghematan anggaran.
Alhasil, KKP telah mengembalikan Rp 2,89 triliun dari pagu sebesar Rp 13,8 triliun.
“Namun, jumlah yang diberi bantuan tidak berkurang. Penghematan
karena ternyata ada kapal yang perencanaannya Rp 200 juta bisa kami
tekan hingga Rp 50-Rp 80 juta. Jadi, anggarannya saja yang lebih
sedikit, tetapi jumlah nelayannya sama,” ungkap Susi. (Abadikini/Adm)
