oleh

PEOPLE POWER = MAKAR?

Oleh M Rizal Fadillah (Alumni Aktivis IMM)

SUARA PEMBACA-OPINI, SriwijayaAktual.com – Selain kafir dan salah input kata yang populer saat ini adalah people
power. Ini berkaitan dengan kritik terhadap indikasi kecurangan Pemilu.
People power oleh penguasa dinyatakan makar dan tentu inkonstitusonal.
Dalam dialektika berfikir sebutlah ini sebagai tesis. Sementara anti
tesisnya adalah bahwa people power itu bukan makar tapi hak rakyat untuk
mengingatkan penguasa. Nah sintesisnya adalah bahwa ada people power
yang makar, ada pula yang konstitusional.

People power dinyatakan makar, jika berhimpun dan bergeraknya rakyat
atau aksi rakyat itu dilakukan di luar area konstitusi. Misalnya rakyat
bergerak menduduki istana kepresidenan, mengambil alih markas TNI atau
Kepolisian, atau merebut saluran informasi publik dan menyiarkan apa
yang menjadi kehendaknya. People power model seperti ini adalah upaya
kudeta. Mengabaikan aturan yang ada. Wajar bila terancam delik.

Akan tetapi people power bukan merupakan suatu makar, jika aksi rakyat
tersebut dilakukan untuk memfungsikan lembaga lembaga yang diatur oleh
hukum atau konstitusi. Misalnya people power menjadi aksi rakyat untuk
mengingatkan KPU dan Bawaslu agar korektif, transparan, jujur, dan adil.
People yang melihat KPK tebang pilih kasus lalu people power mendesak
agar KPK independen dan berani menangani kasus-kasus korupsi yang
berdampak sistemik. Atau sebagaimana masa reformasi dulu people power
yang bergerak ke gedung MPR agar MPR melakukan proses-proses
konstitusional berhubungan dengan status Presiden yang diduga melakukan
penyimpangan. People power yang berujung pada fungsionalisasi lembaga
lembaga konstitusional adalah gerakan atau aksi konstitusional. People
power adalah hak berdemokrasi yang dijamin oleh Konstitusi.

Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat”. People power
mendapat jaminan konstitusional. Rakyat disini berkumpul dan menyatakan
pendapat. Aturan pelaksanaan itu bersifat teknis dan dibuat tidak boleh
bertentangan atau mengurangi hak hak yang secara tegas diatur oleh
Konstitusi. Menurut UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum, bentuk menyampaikan pendapat itu bisa
demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas (Pasal 9 ayat 1). Di
samping ada kebebasan menyampaikan fikiran secara bebas juga berhak
atas perlindungan hukum (Pasal 5). Tentu ada kewajiban yang diatur dalam
undang-undang ini. Akan tetapi semua dalam rangka menjamin hak-hak
asasi warga negara. Berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Atas dasar ini maka tidaklah bisa serta merta people power dikategorikan
makar, sangat tergantung pada pola aksi. Rakyat diperbolehkan unjuk
rasa dan unjuk kekuatan untuk menyampaikan pandangan dan keyakinan di
depan umum. Memotivasi sesuatu yang dijamin oleh Konstitusi tentu
konstitusional. Kecuali menghasut untuk melakukan pengrusakkan atau
merebut kekuasaan secara paksa, maka ada delik lain yang mengancam.

Oleh karena itu people power itu secara hukum sah-sah saja. Yang takut
pada people power biasanya adalah penguasa politik yang takut goyah
kekuasaannya. Sadar mulai tak dipercaya oleh rakyat. Menutupi banyak
kepentingannya. Pak Harto dulu memberi pelajaran yang berharga dengan
menghormati people power dan suksesi berjalan baik. BJ Habibie
melanjutkan kekuasaan dengan baik pula. Bangsa Indonesia matang dan
cukup berpengalaman.

Rakyat Indonesia itu bermoral, cerdas, dan tahu aturan. Jangan dibohongi
dan ditakut- takuti karena itu sesungguhnya adalah “abuse of power”. 
Penyalahgunaan kekuasaan. 
Bandung, 28 April 2019 
[tsc]

Lihat Juga video dibawah ini;

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya