oleh

Perizinan Dipersulit Mendagri, FPI Tantang Tito Karnavian Debat Bahas NKRI Bersyariah

-Berita-27 views
loading...

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Ketua Umum (Ketum) Front Pembela Islam
(FPI), Ustaz Ahmad Sobri Lubis menantang Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian membahas NKRI Bersyariah lantaran telah
mempersulit mengeluarkan perizinan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Menurut Ustaz Sobri, FPI telah mengurus SKT sejak 20 tahun lamanya tanpa
adanya masalah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sekarang ada peraturan baru, ormas keagamaan harus ada rekomendasi dari
Kementerian Agama, kami penuhi semua, ini sudah standar ya jadi kita
ikutin,” ucap Ustaz Sobri kepada wartawan di Gedung Dewan Dakwah
Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Pada pengurusan SKT kali ini, kata Sobri, FPI telah mengikuti aturan
yang ada. Serta Kemenag  sudah melakukan penelitian mendalam tentang
Ormas FPI serta penelitian terhadap AD/ART FPI.

“Dari Kementerian Agama sudah melakukan penelitian, sudah melakukan
pembahasan-pembahasan dan penelitian mendalam tentang ormas FPI. AD/ART
sudah diteliti, tentang Khilafah Islamiyyah yang ada di FPI sudah
ditelti secara mendalam oleh pakar-pakar yang mengerti dibidangnya,”
paparnya.

Sementara itu, lanjut Sobri, pakar sudah menerangkan secara gamblang tentang jihad, takbik syariah yang ada di AD/ART FPI

“Sehingga keluar bahwasanya FPI sangat NKRI, Pancasilais. Sudah selesai.
Akhirnya apa? Keluar rekomendasi dari Kementerian Agama,” sambungnya.

Sobri menambakan, usai melewati proses di Kemenag, berlanjut proses di
Kemendagri. Namun, saat di Kemendagri dianggap ada masalah. Menurutnya,
Tito mempersoalkan sejumlah poin yang ada di AD/ART FPI.

“Silakan Kemendagri mau mempermasalahkan, daripada ribut-ribut,
ramai-ramai cerita di alam maya, (lebih baik) ketemu aja langsung buat
penelitian, siapa pakar-pakarnya Kemendagri?,” ujar Sobri.

Bahkan, Sobri mengaku heran dengan Menteri Tito yang mempersoalkan
beberapa poin di AD/ART FPI tentang Khilafah maupun urusan Syariah.

“Apa pemahamannya (Kemendagri) dengan Kemenag ada yang berbeda? Apa
(Kemendagri) lebih paham urusan khilafah? Urusan syariah, Kemenag apa
Kemendagri siapa yang lebih paham urusan agama?” tutup Sobri sambil
terheran-heran. [rmol]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed