Perkara yang Menyita Perhatian Publik, ‘KPK Masih Terus Usut Korupsi Skandal BLBI’

Berita52 Dilihat
Ilustrasi
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – KPK masih mengusut pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam
pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan permintaan
keterangan Menteri Koordinator Ekonomi kwik Kian Gie, Kamis kemarin.
“Kemarin benar kami melakukan permintaan keterangan terhadap Kwik
Kian Gie, pada 2014-2015 kami juga sudah lakukan permintaan keterangan
jadi klarifikasi ini adalah proses lanjutan sejak 2014 terkait BLBI,”
kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Juma’t (21/4/2017) malam, dikutip antaranews. 
Namun Febri belum mengetahui apakah ada pihak lain yang juga dimintai keterangan dalam pemnyelidikan tersebut. 
“Pemanggilan pihak-pihak dalam proses ini pernah terjadi pada
2014-2015 dan dipandang KPK relevan. Dari info awal, pemanggilan Kwik
Kian Gie adalah proses lanjutan dari 2014 dan karena perkara ini adalah
salah satu perkara penting yang juga ditunggu banyak pihak dan
ditanyakan banyak pihak. Kami cukup concern karena perkara ini
diperhatikan publik,” tambah Febri.
Ia mengakui bahwa tidak semua perkembangan penyelidikan itu dapat diketahui publik karena belum sampai tahap penyidikan.
“Ada karakter-karakter yang membutuhkan analisis data lebih
banyak apalagi kalau perkara itu terjadi bertahun-tahun sebelumnya
bahkan saat KPK belum berdiri, jadi perlu energi lebih untuk proses
penanganannya,” ungkap Febri.
Sebelum pimpinan KPK 2011-2015 lengser, diketahui sudah ada gelar
perkara (ekspose) BLBI dan disimpulkan sudah ada beberapa pihak yang
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun hingga saat ini belum
ada surat perintah penyidikan (sprindik) mengenai penetapan tersangka
kasus tersebut.
Dalam penyelidikan BLBI, KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat
pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 yaitu Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) 2001-2004 Laksamana Sukardi, mantan Kepala Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan
Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator
Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan
1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan mantan
Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.
Spesial Untuk Mu :  Polisi sebut, Nama Ratna Sarumpaet Tidak Ada di 23 Rumah Sakit di Bandung
Satu orang pernah dicegah dalam kasus ini yaitu Lusiana yang
diduga mengelola tanah yang diberikan kepada penyelenggara negara yang
memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKL.
Mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres
No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati yang mendapat
masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator
Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Laksamana Sukardi.
Dari Rp144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank
umum nasional, sebanyak Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara
karena tidak dikembalikan kepada negara, tapi baru 16 orang yang
diproses ke pengadilan.
Sedangkan sisanya yaitu para obligor yang tidak mengembalikan
dana mendapatkan mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
dari Kejaksaan Agung karena mendapatkan SKL berdasarkan Inpres No 8
tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang
telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor
yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan PKPS.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang
saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai penjualan dari
aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp19,38
triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar. (*)

Komentar