Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Perpres Potongan Zakat PNS Selesai Pertengahan 2018, Baznas akan Bertanggungjawab Menghimpun & Mendayagunakan!

ilustrasi/istimewa

Baznas akan bertanggung jawab menghimpun dan mendayagunaan dana zakat ini.

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  — Kementerian Agama (Kemenag) tengah mempersiapkan
Peraturan Presiden (Perpres) tentang pungutan zakat bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) atau PNS  muslim. Dalam perpres tersebut akan diatur zakat bagi ASN
muslim sebesar 2,5 persen dari gajinya.
Guna mewujudkan hal itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau
lembaga amil resmi akan bertanggung jawab menghimpun dan mendayagunaan
dana zakat ini. Direktur Pendistribusian Zakat Nasional Baznas, Mohd
Nasir Tajang mengatakan pihaknya sudah mengusulkan kebijakan ini kepada
pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Saat ini tengah mengumpulkan
beberapa tenaga ahli seperti guru besar tata hukum dan negara dan ahli
ekonomi untuk mengkaji penarikan zakat ASN tersebut.
“Baznas
sudah lama mengusulkan, sekarang ini istilahhnya mengkristalkan jadi
butuh dukungan presiden untuk hal ini. Sudah di tangan presiden, mungkin
pertengahan tahun selesai perpesnya,” ujarnya kepada Republika usai
acara ‘Turnamen Futsal Baznas dan LAS’ di Grand Futsal Kuningan,
Jakarta, Ahad (25/2/2018).
Sebagaimana amanat Pasal 5 Ayat 1 UU
Zakat No 23 Tahun 2011 yakni, untuk melaksanakan pengelolaan zakat,
pemerintah membentuk Baznas. Kemudian, Pasal 6 UU Zakat menegaskan,
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan
zakat secara nasional. Pasal 17, berbunyi, untuk membantu Baznas dalam
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
masyarakat dapat membentuk LAZ.
Dalam pendistribusian dana
zakat, infak dan sedekah (ZIS), Baznas melakukan berbagai saluran yakni
melalui Baznas provinsi dan kabupaten/kota, lembaga program, ormas,
yayasan dan lembaga yang menangani mustahik, baik langsung kepada
mustahik maupun melalui kerja sama bidang bidang tertentu dalam membantu
mustahik.
Nasir kembali mengingatkan, beberapa waktu lalu
di Kantor MUI, BAZNAS telah menandatangani kerja sama pendistribusian
zakat Baznas melalui LAZ. “Dukungan ormas-ormas besar dalam
pendistribusian zakat Baznas akan membantu penyaluran yang transparan,
merata dan akuntabel di mata masyarakat,” ucap Nasir.
Pendistribusian
melalui LAZ akan menyasar bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi. Seluruh pendistribusian disalurkan kepada asnaf
zakat dan dipertanggungjawabkan. Baznas juga akan mendorong capacity
building LAZ dalam mendistribusikan zakat.
Baznas
menerapkan pengawasan rangkap dalam pendistribusian berupa monitor dan
evaluasi oleh tim independen, audit internal, audit kantor akuntan
publik (KAP), audit syariah. Penerapan manajemen ISO untuk memastikan
pendistribusian sesuai dengan syariat zakat yang berupa Fatwa MUI,
pandangan syariah anggota bidang syariah Baznas dan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari asnaf zakat yang telah
jelas aturannya.

Berita Terkait: La Heboh Soal Pemotongan Gaji PNS untuk “ZAKAT”, Barusan Jokowi bilang: itu Baru Wacana, Jangan Jadi Polemik

Baznas juga akan mengembangkan berbagai
kemitraan pendistribusian zakat lainnya untuk melayani seluas mungkin
kepentingan umat, termasuk mendukung berbagai program MUI. Penguatan
pemberdayaan dibarengi dengan penguatan dakwah akan mendorong keberkahan
dan kemakmuran Indonesia.
“Dalam pengumpulan zakat maupun
pendistribusian, Baznas akan terus dipandu oleh syariat Islam, Fatwa
MUI, tuntunan ulama dan perundangan yang berlaku secara efektif dan
efisien dan cermat serta berhati-hati,” ungkapnya.
Untuk
itu, agar wacana pengembangan zakat Indonesia dapat berjalan dengan
keberkahan, yakni sebanyak mungkin masyarakat Indonesia dapat berzakat
dengan mudah, aman dan modern dan pendistribusian dana zakat umat yang
sesuai syariah, amanah, transparan dan akuntabel. [*] 

Spesial Untuk Mu :  VIDEO! Heboh Penampakan 'Alien' Setinggi 2 Meter di Miami AS, Puluhan Mobil Polisi Dikerahkan