Berita  

Pilgub DKI Jakarta 2017, Kader Golkar Mulai Bersuara Minta ‘Imbalan’ ke Ahok

Foto/Ist; Saat Penutupan Rapimnas Golkar (28/7/2016)
JAKARTA, SriwijayaAktual.comPilgub DKI 2017 belum dimulai, tapi sudah ada kader
Golkar yang meminta imbalan kepada calon yang mereka usung, Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok. Calon petahana itu ke depan diwajibkan ikut
membesarkan Golkar. Apalagi sikap Golkar mendukung Ahok memiliki potensi
negatif terhadap image partai. 
“Pertama, di tengah berbagai kontroversi Ahok di masyarakat yang
semakin meluas, sebenarnya Golkar sudah mendapatkan risiko ancaman
terkena dampak negatif dari kontroversi-kontroversi yang terus berlanjut
oleh Ahok,” kata fungsionaris Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di
Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Tokoh Muda Partai Golkar itu beralasan Ahok sejak awal
pencalonannya berkali-kali menunjukkan sikap antipartai politik. Bahkan,
pernyataan dan sikap Ahok cenderung merendahkan dan mengerdilkan
keberadaan parpol.
“Ahok pernah sampai mengatakan, dia akan lebih memilih tidak maju
sebagai Gubernur apabila pilihannya meninggalkan ‘Teman Ahok’ daripada
diusung parpol. Namun kemudian tiba-tiba berubah 180 derajat, seakan
sekarang yang paling merasa dianggap dan diperebutkan sebagai kader
parpol, setidaknya Golkar dan PDIP,” tutur Doli.
Berang Nusron Lengser
Doli juga mengungkit soal kader Golkar sekaligus Kepala BNP2TKI Nusron
Wahid yang mengambil risiko jabatannya hilang demi mendukung Ahok dan
mewakili simbol Golkar, pun tidak pernah diakui sebagai Ketua Tim
Pemenangan dan akhirnya digusur PDIP.
Menurut Doli, bila ada kubu parpol pendukung Ahok yang menggugat
Nusron karena pejabat publik, seharusnya penggantinya tetap orang
Golkar, bukan kader partai lain. “Indikatornya apa Golkar akan mendapat
manfaat atas dukungannya terhadap Ahok? Sudahlah figurnya kontroversial,
sejak awal antiparpol, kemudian menurunkan derajat Golkar sebagai
pengusung menjadi pendukung, setelah diusung PDIP.”
“Yang ditunggu adalah sikap dan peran petinggi Golkar yang harus
bisa memastikan Ahok benar-benar menunjukkan sikap dan
pernyataan-pernyataan untuk tetap menjadi bagian dan tanggung jawab
membesarkan Golkar dan meyakinkan seluruh warga Golkar, khususnya di DKI
untuk mendukungnya,” imbuh dia lagi.
Transaksi Politik
Isyarat agar Ahok berkontribusi kepada Golkar jika memenangkan
Pilgub DKI juga disampaikan Wakil Sekjen Partai Golkar Heitifah
Sjaifudian. Menurut dia, semua kepala daerah yang diusung Golkar harus
ikut membesarkan partai jika menang, termasuk Ahok yang akan maju
sebagai calon gubernur Jakarta bersama Djarot Saiful Hidayat.
“Sudah ditegaskan berkali-kali oleh Ketum (Setya Novanto) jangan
sampai sesudah terpilih kemudian dia tidak membantu Golkar, membesarkan
partainya,” kata Heitifah, mengutip pernyataan Ketum mereka.
Bagi Golkar agaknya wajar apabila partai meminta timbal balik
dari kepala daerah yang diusungnya. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham
menegaskan jika kepala daerah yang diusung Partai Golkar memenangkan
pilkada, harus memanfaatkan kekuasaannya untuk membesarkan Partai
Golkar.
“Ini namanya pemanfaatan posisi, yang namanya bupati, wali kota,
gubernur harus dimanfaatkan posisi itu untuk kebesaran Golkar. Ada
bupati berkuasa di situ, Golkarnya masa kalah?” kata Idrus.
Jangan Ada Udang di Balik Bakso
Namun agaknya permintaan Golkar ini diprediksi akan mental di
hadapan Ahok. Kader Demokrat pendukung Ahok, Ruhut Sitompul memastikan
apa yang diminta Golkar takkan terealisasi. “Karena itu aku mendukung
siapapun dengan hati, enggak ada udang di balik bakso. Kalau mau dukung
Ahok, tolong lah, jangan ada maksud sesuatu,” kata dia.
Bahkan, Ruhut menyindir apa yang diminta mantan partainya itu
tidak logis. “Memenangkan itu harus dengan hati, jangan ada sesuatu
dibelakangnya. Menangkanlah seseorang karena dia bersih, dia tokoh
pembaharu,” imbuh anggota DPR Komisi III itu.
Kecaman terhadap permintaan Golkar juga datang dari sesama kubu
partai pengusung Ahok. Politikus Hanura Miryam S Haryani mengklaim
sebagai partai pendukung Ahok sejak awal, partainya tidak bakal mengemis
seperti yang dilakukan Golkar.
“Tidak usah minta-minta. Bagi Partai Hanura, yang penting
Ahok-Djarot jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta lagi,” tandas Juru
Bicara Tim Pemenangan Ahok saat masih hanya diusung tiga parpol NasDem,
Golkar, dan Hanura itu.
Baca Juga Ini; Golkar DKI Jakarta; Jika PDIP Tidak Mau Gabung, Silakan Bikin Baru Sendiri …
PDIP Jadi Kunci
Pasangan Ahok-Djarot telah resmi terdaftar sebagai calon pasangan
yang akan bertarung dalam Pilgub DKI 2017, dengan kekuatan empat partai
pendukung PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura. Dukungan paling akhir
datang dari PDIP, ketika mereka mendeklarasi pasangan Ahok-Djarot di
kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jumat (20/9) malam, atau sehari
sebelum pendaftaran ke KPU.
Jauh sebelum Ahok memutuskan Djarot sebagai pendamping, calon
petahana itu sempat menyatakan akan maju lewat jalur independen dengan
dukungan relawan Teman Ahok. Saat Teman Ahok hampir berhasil
mengumpulkan syarat satu juta KTP untuk maju independen, sejumlah parpol
mulai merapat.
NasDem menjadi parpol pertama yang mendeklarasikan dukungan pada
12 Februari 2016. Wiranto bersama partai besutannya Hanura mengikuti
jejak mengusung Ahok pada 26 Maret.  Golkar menjadi partai ketiga dalam
koalisi ketika mendeklarasikan dukungan pada 14 Juni, atau lima hari
sebelum Teman Ahok mengumumkan pencapaian satu juta KTP dukungan.
Meski ketiga parpol itu lebih dulu mendukung Ahok, tetapi PDIP
tetap memegang peran kunci dalam majunya Ahok. Terbukti, Ketua DPP PDIP
yang juga wagub DKI Djarot Saiful Hidayat akhirnya terpilih menjadi duet
Ahok, menyingkirkan nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono yang digadang sebelumnya. (Red/Rimanews).

Spesial Untuk Mu :  Wiranto Terancam Dipecat oleh Jokowi? Gara-gara ini...