JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal
dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyerukan konstituennya menyiapkan
kontrak politik dengan kandidat. Pilkada kali ini diikuti tiga pasangan
calon, yakni Ahok-Djarot, Agus-Sylviana, dan Anies-Sandi.
dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyerukan konstituennya menyiapkan
kontrak politik dengan kandidat. Pilkada kali ini diikuti tiga pasangan
calon, yakni Ahok-Djarot, Agus-Sylviana, dan Anies-Sandi.
Fahira mengingatkan, ketika kandidat atau Calon Gubernur (Cagub) mendatangi komunitas-komunitas
warga di Jakarta untuk berdialog, dimanfaatkan untuk menyodorkan
kontrak politik, yang tentunya poin-poinnya sesuai kesepakatan warga.
warga di Jakarta untuk berdialog, dimanfaatkan untuk menyodorkan
kontrak politik, yang tentunya poin-poinnya sesuai kesepakatan warga.
“Ini cara untuk ‘mengikat’ mereka, agar tidak ingkar janji setelah
nanti terpilih. Bagi yang tidak berani, jangan dipilih,” ujar Fahira
dalam siaran persnya, Rabu (28/9/2016).
nanti terpilih. Bagi yang tidak berani, jangan dipilih,” ujar Fahira
dalam siaran persnya, Rabu (28/9/2016).
Menurutnya, komunitas-komunitas warga yang ada di Jakarta, sudah
mulai bisa mengindentifikasi, menginventarisasi, merumuskan, dan
memformulasikan isu-isu apa saja yang selama ini menjadi kendala bagi
warga dan harus segera diselesaikan.
mulai bisa mengindentifikasi, menginventarisasi, merumuskan, dan
memformulasikan isu-isu apa saja yang selama ini menjadi kendala bagi
warga dan harus segera diselesaikan.
Isu-isunya bisa dimulai dari persoalan umum misalnya pembenahan
sistem transportasi, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak hingga isu-isu spesifik
misalnya soal reklamasi Teluk Jakarta, penggusuran, atau kendala-kendala
lain yang dihadapi komunitas warga tersebut misalnya akses jalan,
kemudahan mendapat modal bagi komunitas-komunitas UKM, akses pembinaan
dan perlindungan bagi pedagang pasar tradisional dan lainnya.
sistem transportasi, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak hingga isu-isu spesifik
misalnya soal reklamasi Teluk Jakarta, penggusuran, atau kendala-kendala
lain yang dihadapi komunitas warga tersebut misalnya akses jalan,
kemudahan mendapat modal bagi komunitas-komunitas UKM, akses pembinaan
dan perlindungan bagi pedagang pasar tradisional dan lainnya.
“Komunitas warga, pasti punya isu spesifik masing-masing. Silahkan
diformulasikan dan disodorkan kepada para calon, saat mereka kampanye
nanti. Selama poin-poin kontrak politik yang dibuat warga masuk akal,
tidak bernuansa SARA, dan untuk kemaslahatan warga, tidak ada alasan
bagi calon untuk tidak menandatanganinya,” ujar Wakil Ketua Komite III
DPD ini.
diformulasikan dan disodorkan kepada para calon, saat mereka kampanye
nanti. Selama poin-poin kontrak politik yang dibuat warga masuk akal,
tidak bernuansa SARA, dan untuk kemaslahatan warga, tidak ada alasan
bagi calon untuk tidak menandatanganinya,” ujar Wakil Ketua Komite III
DPD ini.
Agar kontrak politik nantinya tidak hanya menjadi sehelai kertas yang
tidak bermakna, Fahira menyarankan, warga juga membuat poin-poin
kontrak politik di baliho besar untuk kemudian ditandatangani pasangan
calon dan diletakkan di tempat-tempat strategis dan di-publish secara
massif lewat berbagai platform saluran komunikasi, terutama media massa
dan media sosial.
tidak bermakna, Fahira menyarankan, warga juga membuat poin-poin
kontrak politik di baliho besar untuk kemudian ditandatangani pasangan
calon dan diletakkan di tempat-tempat strategis dan di-publish secara
massif lewat berbagai platform saluran komunikasi, terutama media massa
dan media sosial.
“Ini untuk memberi efek psikologis. Mungkin kalau cuma sehelai
kertas, daya ingat kita tidak terlalu kuat. Kalau lewat cara-cara ‘tidak
biasa’ seperti ini, nanti setelah terpilih, mereka akan ‘dihantui’
untuk segera merealisasikan kontrak politik yang mereka sepakati,”
ujarnya.
kertas, daya ingat kita tidak terlalu kuat. Kalau lewat cara-cara ‘tidak
biasa’ seperti ini, nanti setelah terpilih, mereka akan ‘dihantui’
untuk segera merealisasikan kontrak politik yang mereka sepakati,”
ujarnya.
Baca Juga Ini; Ini Lho … Isi Kontrak Politik Gerindra Dengan Anies-Sandiaga Uno
“Jika perlu, setelah terpilih, isi kontrak politik dibuat
prasastinya, pasangan calon terpilih diminta datang dan menandatangai
sekali lagi kontrak politik yang sudah mereka setujui saat kampanye.
Jika janjinya misalnya menata permukiman kumuh, ya harus ditata, bukan
digusur.” (asp/viva)
prasastinya, pasangan calon terpilih diminta datang dan menandatangai
sekali lagi kontrak politik yang sudah mereka setujui saat kampanye.
Jika janjinya misalnya menata permukiman kumuh, ya harus ditata, bukan
digusur.” (asp/viva)
