oleh

Pimpinan MPR juga Tegaskan: Prabowo Cs Tidak Bisa Diveto Menko Polhukam Mahfud MD

loading...

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Polemik mengenai hak veto yang
dimiliki menteri koordinator (Menko) di kabinet terus bergulir sejak hak
tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD usai pelantikan di Istana
Negara, Rabu lalu (23/10/2019).

Terbaru, anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta hak veto yang diklaim Mahfud segera diatur.

Pasalnya, lanjut Masinton, dalam UUD 1945, jika Presiden dan Wakil
Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas
Presiden adalah Mendagri, Menlu dan Menhan secara bersamaan, bukan
Menko.

Sekarang pertanyaan besar muncul, apakah Menko masih bisa menggunakan
veto, saat tiga menteri itu berfungsi sebagai pelaksana tugas kepala
negara?

loading...

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menjelaskan bahwa hak veto yang diberikan
pada Menko tidak akan berlaku apabila menteri tengah bertugas dengan
perintah UUD.
“Ketika tiga menteri ini kemudian menjalankan fungsi dan tugas Presiden
dan Wapres itu kan perintah UUD. Kalau perintah UUD ya tidak bisa diveto
oleh Menko dong,” ujar Arsul di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Arsul menegaskan juga bahwa veto yang dimaksud dalam kabinet tidak
bersifat mutlak. Tetapi, tetap mengacu pada UUD 45 sebagai landasan
konstitusi.

“Jadi bukan berarti veto itu seperti yang ada di Dewan Keamanan PBB, di
menteri maunya begini, dibilang enggak boleh. Ya enggak begitu,” tukas
politisi PPP ini.

Di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Pertahanan dijabat Prabowo Subianto,
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian. [rmol]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed