 |
| (Ilustrasi/Net) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kepolisian menempati peringkat pertama sebagai lembaga paling korup
di kawasan Asia Pasific, berdasarkan survei meter Global Corruption Barometer (GBC) 2017 oleh
Transparency International (TI).
di kawasan Asia Pasific, berdasarkan survei meter Global Corruption Barometer (GBC) 2017 oleh
Transparency International (TI).
“Polisi menempati urutan pertama dengan 39 persen. Publik
menganggap polisi adalah lembaga paling korup, disusul lembaga
legislatif 37 persen, legislatif daerah 35 persen, birokrasi 35 persen
dan kementerian 31 persen,” ujar Manajer Riset TI Indonesia, Wawan
Suyatmiko, saat peluncuran Global Corruption Barometer (GBC) 2017 di
D’Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).
menganggap polisi adalah lembaga paling korup, disusul lembaga
legislatif 37 persen, legislatif daerah 35 persen, birokrasi 35 persen
dan kementerian 31 persen,” ujar Manajer Riset TI Indonesia, Wawan
Suyatmiko, saat peluncuran Global Corruption Barometer (GBC) 2017 di
D’Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).
Survei se-Asia Pasifik dilakukan terhadap 21.861 responden di 16
negara. Penelitian dilakukan dari Juli 2015 hingga Januari 2017.
Kuesioner diterjemahkan ke dalam bahasa lokal untuk masing-masing
negara.
negara. Penelitian dilakukan dari Juli 2015 hingga Januari 2017.
Kuesioner diterjemahkan ke dalam bahasa lokal untuk masing-masing
negara.
Di tiap negara, sampel survei diperhitungkan secara proporsional
menjadi perwakilan nasional dari semua orang dewasa di negara tersebut.
Negara-negara yang masyarakatnya dilakukan survei selain Indonesia yaitu
India, Srilangka, Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Hong Kong,
Myanmar, Kamboja, Vietnam, Thailand dan Malaysia.
menjadi perwakilan nasional dari semua orang dewasa di negara tersebut.
Negara-negara yang masyarakatnya dilakukan survei selain Indonesia yaitu
India, Srilangka, Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Hong Kong,
Myanmar, Kamboja, Vietnam, Thailand dan Malaysia.
Wawan menjelaskan, hasil ini memberikan gambaran bahwa korupsi
masih terjadi dalam sektor layanan publik. Ketika berinteraksi dengan
layanan publik, lebih dari sepertiga masyarakat harus membayar suap. GCB
memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan
pengalaman masyarakat di masing-masing negara.
masih terjadi dalam sektor layanan publik. Ketika berinteraksi dengan
layanan publik, lebih dari sepertiga masyarakat harus membayar suap. GCB
memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan
pengalaman masyarakat di masing-masing negara.
Di Indonesia, survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka
dan telepon. Pengambilan data dilakukan pada 26 April sampai 27 Juni
2016.
dan telepon. Pengambilan data dilakukan pada 26 April sampai 27 Juni
2016.
“Sampel dikelompokkan berdasarkan daerah dan tingkat urbanisasi.
Kalangannya adalah rumah tangga yang dipilih secara acak,” kata Wawan.
Kalangannya adalah rumah tangga yang dipilih secara acak,” kata Wawan.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang
Trisasongko mengungkapkan, bahwa hasil ini menunjukan bahwa anggota
legislatif di seluruh Asia Pasifik itu perlu memperjuangkan keberpihakan
terhadap masyarakat yang jadi whistleblower. “Tambahnya
Trisasongko mengungkapkan, bahwa hasil ini menunjukan bahwa anggota
legislatif di seluruh Asia Pasifik itu perlu memperjuangkan keberpihakan
terhadap masyarakat yang jadi whistleblower. “Tambahnya
Pemerintah harus menepati janji untuk memberantasan korupsi,
termasuk komitmen untuk memenuhi Sustainable Development Goals atau
tujuan pembangunan berkelanjutan.
termasuk komitmen untuk memenuhi Sustainable Development Goals atau
tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Dalam konteks Indonesia, korupsi masih meningkat, dengan
lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak
dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korup,” beber Dadang. (*)
lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak
dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korup,” beber Dadang. (*)
Sumber, rimanews
Komentar