 |
| [Ilustrasi/net] |
CEO PINA, Ekoputro Adijayanto, mengungkapkan, dalam upaya memperluas jangkauan untuk memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah, akan dibangun kerja sama dengan PT Efek Beragun Aset (EBA) lndonesia untuk memanfaatkan dana jangka panjang dari negara asing dalam bentuk Green Bonds.
Green Bonds merupakan suatu instrumen berbentuk surat utang yang ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha, dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan (KUBL).
Langkah itu diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PINA, PT EBA Indonesia, dan pihak otoritas Green Bonds, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (5/2/2018).
“Dengan kesempatan ini kami mendorong satu alternatif financing yaitu kolaborasi dengan adanya Green Bonds,” kata Eko di lokasi.
Eko menjelaskan, dengan adanya skema Green Bonds ini, maka setiap badan usaha bisa memiliki skema pembiayaan baru untuk bisa mendanai infrastruktur. Namun, skema kerja sama Green Bonds ini lebih kepada pengembangan infrastruktur yang dapat menekan populasi kendaraan bermotor di jalan raya.
“Oleh karena itu, sektor perkeretaapian, pelabuhan, hingga sektor kebandarudaraan jadi target utama dari pembiayaan melalui skema ini. Airport, seaport, juga railway, kereta api, itu yang sangat kita dorong,” kata Eko.
Ekoputro menambahkan, apabila pembiayaan diarahkan untuk suatu proyek infrastruktur, maka yang diperlukan adalah pembiayaan jangka panjang. Oleh karena itu Green Bonds bisa menjadi salah satu alternatifnya karena memiliki jangka waktu hingga 30 tahun lamanya.
Sementara itu Presiden Direktur PT EBA Indonesia, Yudhi Ismail mengatakan, Indonesia memiliki tantangan di sektor infrastruktur dalam hal pembiayaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut menggunakan green bonds, maka proyek infrastruktur harus bisa dapat memenuhi persyaratan untuk bisa ramah lingkungan.
“Jadi kita lihat Indonesia butuh biaya yang luar biasa besarnya untuk infrastruktur. Kita membangun infrastruktur tapi tanpa mengabaikan green housing (berwawasan lingkungan). Mudah-mudahan dengan berkumpulnya ini, kita sama-sama untuk bisa mencapai rencana pemerintah RI dalam menyelesaikan infrastruktur yang dibangun,” jelasnya.
Diketahui, saat ini terdapat 34 proyek infrastruktur dengan nilai total Rp 348,2 triliun yang terdaftar dalam pipeline PINA dan siap untuk ditawarkan dalam investor profesional. Proyek tersebut terdiri dari 19 proyek jalan tol, 4 proyek penerbangan, 10 proyek pembangkit dan transmisi listrik, serta 1 proyek pariwisata. (eds/detikF)
