Berita  

Presiden Jokowi ‘Jual’ Aset Negara di Thamrin Cs Rp150 Triliun

Jokowi ‘Jual’ Aset
Negara di Thamrin Cs Rp150 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Pemindahan ibu kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke salah satu lokasi di
Kalimantan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp 466
triliun. Salah satu komponen utama pendanaan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang
Brodjonegoro menjelaskan komponen APBN yang akan digunakan berasal dari
sisi belanja negara yang harus dibiayai dari penerimaan.

“Kalau pakai pajak kan itu APBN murni. Nah kalau pakai aset di Jakarta
bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP (Pendapatan Negara Bukan
Pajak),” ujar Bambang kepada wartawan selepas mengikuti rapat terbatas
di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa
(6/8/2019).

“Potensinya sangat kasar. Kami lakukan pemetaan potensi aset di Medan
Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini
bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun.
Artinya dengan Rp 150 triliun bisa menutup untuk bangun istana,
pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas,” lanjut Bambang.

Menurut dia, anggaran pemindahan ibu kota akan masuk dalam APBN 2020 dan
bersifat multiyears. Ini mengingat secara keseluruhan proses ini
membutuhkan waktu sekitar 25 tahun. Mulai dari pembangunan pusat
pemerintahan hingga kawasan pendukung.

“Sebentar lagi Presiden akan umumkan lokasi definitif. 2021 full
konstruksi. 2024 proses pemindahan tahap pertama sudah dilakukan,” kata
Bambang. 

Pada hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas
terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi
menegaskan pilihan pemerintah sudah jelas bahwa ibu kota negara akan
dipindahkan ke Kalimantan. 

“Kita harus melihat visi besar 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” katanya. [cb]