oleh

Presiden RI Joko Widodo Siap Gulirkan Reformasi Hukum Secara Besar-Besaran ‘Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara UU’

-Berita-215 Dilihat
Presiden RI Joko Widodo (net)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Presiden RI Joko Widodo
menyadari bahwa cita-cita Indonesia sebagai negara hukum belum
sepenuhnya terwujud, baik dalam praktek penyelenggaraan negara maupun
realita kehidupan rakyat sehari-hari. Sebagai negara hukum, kata dia,
kekuasaan pemerintah harus berdasarkan pada hukum dan negara harus hadir
memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, termasuk rasa
aman kepada seluruh warga negara.
“Hukum masih dirasa cenderung
runcing ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Jokowi saat membuka rapat
terbatas soal Reformasi Hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa
(11/10/2016).
Presiden mengungkapkan dalam Indeks Persepsi Korupsi
Dunia tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-88. Indeks Persepsi
Korupsi ialah indikator terkemuka praktik korupsi di suatu negara. Angka
ini menggambarkan persepsi para pebisnis dan pakar terhadap korupsi di
sektor publik. Begitu pula dalam Indeks Rule of Law tahun 2015,
Indonesia menempati ranking ke-52.
“Jika hal ini dibiarkan akan
memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada
institusi-institusi penegak hukum. Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi
dalam era kompetisi sekarang ini. Kepastian hukum merupakan suatu
keharusan,” tandasnya.
Oleh karena itu, menurutnya perlu dilakukan
reformasi hukum dari hulu sampai hilir. Setidaknya, menurut Jokowi, ada
tiga hal yang harus diperhatikan untuk memulihkan kepercayaan publik
terhadap keadilan dan kepastian hukum.
Pertama, penataan regulasi.
Presiden menegaskan agar setiap kementerian dan lembaga tidak lagi
berorientasi untuk memproduksi banyak peraturan melainkan harus
menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas.
“Saya ingin tekankan
kita adalah Negara Hukum, bukan Negara UU (Undang-Undang). Orientasi setiap membuat
peraturan mempermudah rakyat dengan beri keadilan, serta tidak tumpang
tindih,” jelasnya.
Baca Juga Ini; APPTHI Prihatin Terhadap Pelaksaanaan Hukum di Indonesia, Tawarkan Sembilan Paket Kebijakan Hukum Kepada Presiden RI Joko Widodo
Kedua, reformasi hukum di internal insitusi
penegak hukum. Presiden Jokowi juga meminta dilakukan pembenahan hukum
terutama di sentra-sentra pelayanan, seperti imigrasi, lapas, SIM, STNK,
BPKB, SKCK.
“Termasuk juga perkara
tilang, pastikan tidak ada praktek pungli di situ. Saya akan terus awasi
langsung perubahan di lapangan. Saya minta dilakukan langkah terobosan
dalam pencegahan dan penyelesaian kasus korupsi, HAM masa lalu,
penyelundupan, kebakaran hutan, dan lahan, serta narkoba,” paparnya.

Ketiga,
pembangunan budaya hukum. Menurut Presiden Jokowi, penguatan budaya
hukum harus jadi prioritas di tengah maraknya sikap intoleransi,
premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri. (*).

Sumber, Media Indonesia

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya