Oleh : Hersubeno Arief
Konsultan Media dan Politik
dengar atau setidaknya membaca “Hikayat karung bocor?” Cerita ini
berkisah tentang orang pandir yang sangat rajin menabung beras di
karung. Dia bercita-cita menjadi orang kaya yang mempunyai beras
segudang.
menduga sudah menjadi orang kaya. Suatu saat ketika dia membuka
karung-karung tersebut, ternyata tak sebutir beraspun yang dia temukan.
Karungnya bocor.
umat Islam. Bedanya Presiden Jokowi tentu bukanlah “si pandir.” Seorang
Presiden adalah manusia pilih tanding, manusia istimewa. Hanya saja
namanya manusia, tentu punya khilaf dan alpa.
Islam. Namun di sisi lain berbagai kebijakannya banyak yang tidak
menguntungkan, atau bahkan malah terkesan memusuhi Islam.
terendah. Dukungannya terhadap Ahok membuat Jokowi berhadapan dengan
sebagian besar umat Islam.
bergerilya ke berbagai pondok pesantren dan kantong-kantong pemilih
Islam. Dia menebar sejumlah bantuan, terutama di kantung-kantung warga
Nahdlatul Ulama (NU).
dan Ciamis, Jawa Barat yang menjadi ikon perlawanan terhadap rezim
pemerintah dalam Aksi Bela Islam 212.
Pilpres 2019 semakin mendekat. Sebagai pemilih terbesar, suara umat
Islam harus dimenangkannya bila ingin kembali memperpanjang jabatannya
sebagai Presiden.
(Perppu) No 2 Tahun 2017 yang mengatur kewenangan pemerintah melakukan
pembubaran Ormas yang dinilai radikal dan bertentangan dengan
Pancasila. Perppu ini dimaksudkan sebagai jalur singkat pemerintah untuk
membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
pembubaran HTI hanyalah langkah awal untuk membubarkan berbagai Ormas
Islam yang dianggap selalu menjadi batu sandungan bagi pemerintah. Salah
satu target utamanya adalah Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin
Habib Rizieq Shihab.
Pembina GNPF MUI, sekaligus menjadi ikon perlawanan terhadap pemerintah
melalui berbagai Aksi Bela Islam.
tidak terlalu panas, maka mereka akan bergerak menuju sasaran yang lebih
besar lagi. Namun “panasnya air” berupa reaksi keras penolakan rencana
pembubaran HTI ternyata tidak membuat Jokowi melangkah surut.
pakar, lembaga dan perguruan tinggi yang selama ini mendukung Jokowi,
sebagai peraturan yang berpotensi melanggar HAM dan sangat bertentangan
dengan nilai-nilai demokrasi.
secara demokratis, menjadi diktator yang bisa dengan sewenang-wenang
mengabaikan prinsip-prinsip sebuah negara demokratis yang selalu
mengedepankan pendekatan hukum.
Ormas, lebih kejam dibandingkan UU yang pernah ada pada pemerintahan
Belanda, Orde Lama maupun Orde Baru.
penguasa yang melengkapi diri dengan ajian Idu Geni. Ludah api! Siapapun
yang terkena ludahnya, ucapannya, bakal mati. Sungguh sangat sakti.
Menkumham bisa membubarkan Ormas yang dianggap bertentangan dengan
Pancasila dan para pengikutnya bisa dipenjara.
karung bocor, tapi secara sadar dia juga ikut melubangi karung tersebut.
Jadi jangan kaget ketika karung tersebut dibuka pada Pilpres 2019,
isinya bisa kosong melompong.
kembali ke titik terendah seperti ketika berlangsung Pilkada DKI, bahkan
lebih parah.
namun juga berhadapan dengan elemen-elemen pembela demokrasi dan hak
asasi manusia (HAM).
Ahok yang menistakan agama. Kini semuanya terang benderang. Jokowi tidak
bisa mengelak. Perppu Ormas adalah produk pemerintahannya.
tidak bersahabat. Taringnya telah keluar. Wajah yang sebenarnya sudah
mulai dinampakkan ketika membuat sebuah dikotomi “Saya Pancasila” dan
mencoba membuat stigma “Kamu bukan Pancasila!”.
kelompok intoleran, anti NKRI, anti Pancasila dan berbagai label buruk
lainnya adalah desain besar dan kebijakan yang dirancang oleh
pemerintahannya.
lebih buruk. Polarisasi di kalangan kubu pembela dan penentang Jokowi
kembali menguat dan menegang. Perang di sosial media maupun polemik dan
perdebatan di media massa kembali berkecamuk.
saja kubu penentang Jokowi di kalangan umat Islam dan kelompok-kelompok
masyarakat madani (civil society) makin besar.
internasional yang mengkhawatirkan Indonesia terjerumus menjadi negara
diktator yang anti demokrasi dan melanggar HAM.
PKB, PPP dan Hanura berhadapan dengan PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN
yang kembali membelot.
Satu-satunya kursi menteri PAN di kabinet, yakni Menpan dan Reformasi
Birokrasi dipastikan akan dicopot dalam reshufle jilid IV yang akan
segera dilaksanakan Jokowi.
dipastikan Perppu tersebut akan disetujui oleh DPR. Kecuali bila akal
sehat para anggota dewan kembali berfungsi. Kita akan menyaksikan
drama-drama pemecatan anggota DPR dari fraksi pemerintah, bila mereka
berani melawan kehendak Jokowi.
hanya menjadi penyokong penista agama, tetapi kini juga menjadi partai
penyokong Perppu yang akan memberangus Ormas Islam.
kembali bergema dan ini bisa menjadi “karung bocor” tidak hanya bagi
Jokowi, tapi juga bagi partai-partai penyokongnya. (abadikini)