 |
| Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers, (Antara) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan,
pemerintah tidak ingin adanya upaya pelemahan terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK harus diperkuat lantaran
negara masih memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang maksimal.
pemerintah tidak ingin adanya upaya pelemahan terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK harus diperkuat lantaran
negara masih memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang maksimal.
“Saya tidak ingin KPK lemah. Sudah. KPK harus kuat dan upaya
pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendur karena negara kita
masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi,”
kata Jokowi di Press Room Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa
(13/5/2017), dikutip dari Okezone.
pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendur karena negara kita
masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi,”
kata Jokowi di Press Room Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa
(13/5/2017), dikutip dari Okezone.
okowi menjelaskan, independensi lembaga antirasuah harus menjadi
landasan utama dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Independensi
itu juga harus menjadi landasan keputusan KPK dalam mengusut suatu
perkara korupsi.
landasan utama dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Independensi
itu juga harus menjadi landasan keputusan KPK dalam mengusut suatu
perkara korupsi.
“Jadi, kita perlu KPK yang kuat, KPK yang independen, dan
pemikiran tersebut harus menjadi sebuah landasan dalam rangka upaya kita
bersama, untuk pemberantasan korupsi dan pemikiran ini harus menjadi
landasan kita bersama dalam semua langkah, dalam setiap pembuatan
keputusan,” sambung Jokowi.
pemikiran tersebut harus menjadi sebuah landasan dalam rangka upaya kita
bersama, untuk pemberantasan korupsi dan pemikiran ini harus menjadi
landasan kita bersama dalam semua langkah, dalam setiap pembuatan
keputusan,” sambung Jokowi.
“Jadi jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, enggak boleh. Jadi saya kira (itu),” tegasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan mengomentari hak angket
KPK yang dibentuk DPR RI. Sebab, hak angket KPK merupakan hak dan ranah
dari para wakil rakyat. “Itu wilayah DPR,” pungkas Jokowi. (*)
KPK yang dibentuk DPR RI. Sebab, hak angket KPK merupakan hak dan ranah
dari para wakil rakyat. “Itu wilayah DPR,” pungkas Jokowi. (*)
