 |
| Presiden Jokowi menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga, di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumut, Sabtu (25/03/2017). (Foto: Humas Istana/Oji) |
MANDAILING NATAL-SUMUT, SriwijayaAktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembagian sertifikat
tanah di Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat sebagai bagian dari upaya
reforma agraria.
tanah di Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat sebagai bagian dari upaya
reforma agraria.
“Jadi sekarang harus berani mengatakan, Ya saya pemilik NKRI. Ini
buktinya sertifikat tanah saya,” kata Presiden Joko Widodo dalam
sambutannya saat acara Pembinaan, Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Reform
bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Hak atas Tanah di Taman Raja Batu,
Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu
(25/3/2017)
buktinya sertifikat tanah saya,” kata Presiden Joko Widodo dalam
sambutannya saat acara Pembinaan, Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Reform
bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Hak atas Tanah di Taman Raja Batu,
Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu
(25/3/2017)
Kepemilikan sertifikat tanah merupakan bukti sebagai pemilik sah
suatu lahan di NKRI. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang
belum mendapatkan sertifikat.
suatu lahan di NKRI. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang
belum mendapatkan sertifikat.
Dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat
Presiden diterima di Jakarta, presiden memberikan target 5 juta
sertifikat tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan
Djalil yang biasanya hanya 500-700 ribu sertifikat.
Presiden diterima di Jakarta, presiden memberikan target 5 juta
sertifikat tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan
Djalil yang biasanya hanya 500-700 ribu sertifikat.
Selama ini, ujar Presiden Jokowi kendala utama yang dihadapi
dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat adalah kurangnya jumlah
tenaga juru ukur.
dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat adalah kurangnya jumlah
tenaga juru ukur.
Presiden meminta ditambahnya juru ukur baik melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil maupun jalur alih daya.
“Tahun depan targetnya 7 juta sertifikat yang dibagikan,” jelas Presiden, dikutip dari antaranews.
Dari 106 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang yang telah
disertifikatkan. Presiden menginginkan semua bidang telah bersertifikat
pada 2025.
disertifikatkan. Presiden menginginkan semua bidang telah bersertifikat
pada 2025.
Pemerintah akan terus mendorong pembagian sertifikat tanah sebagai bagian reforma agraria untuk mewujudkan keadilan.
“Keadilan dalam penguasaan, dalam kepemilikan, dalam penggunaan
dan dalam pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya yang ada di
dalamnya,” ucap Presiden.
dan dalam pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya yang ada di
dalamnya,” ucap Presiden.
Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa apabila target tidak
tercapai, maka sejumlah harus bertanggungjawab mulai dari kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten/kota, kepala BPN tingkat
provinsi hingga menteri untuk tingkat pemerintah pusat.
tercapai, maka sejumlah harus bertanggungjawab mulai dari kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten/kota, kepala BPN tingkat
provinsi hingga menteri untuk tingkat pemerintah pusat.
Presiden mengingatkan para pimpinan harus bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan mencapai target tersebut.
Reforma agraria bukan sebatas persoalan administrasi terkait
penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan namun lebih
kepada keadilan.
penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan namun lebih
kepada keadilan.
Manfaat lain jika memiliki sertifikat kepemilikan tanah adalah
dapat menjadi jaminan ke bank. Namun Presiden mengingatkan agar
digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti untuk jaminan usaha dan
modal kerja bukan untuk yang bersifat konsumtif.
dapat menjadi jaminan ke bank. Namun Presiden mengingatkan agar
digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti untuk jaminan usaha dan
modal kerja bukan untuk yang bersifat konsumtif.
“Untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak, yang nantinya bisa diwariskan untuk anak cucu,” kata Presiden.
Dalam acara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil
mengatakan pemegang sertifikat yang hadir sebanyak 1.158 yang mewakili
seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara.
mengatakan pemegang sertifikat yang hadir sebanyak 1.158 yang mewakili
seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara.
Dia mengatakan permasalahan mendasar dalam proses sertifikat
tanah adalah adanya masyarakat yang memiliki lahan tapi tidak memliki
dana untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
tanah adalah adanya masyarakat yang memiliki lahan tapi tidak memliki
dana untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menteri mengatakan ada beberapa daerah yang memberikan solusi membebaskan BPHTB atau pun memberi potongan hingga 70 persen.
Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi didampingi oleh Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri
Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir
Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatera
Utara Tengku Erry Nuradi. (*)
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri
Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir
Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatera
Utara Tengku Erry Nuradi. (*)
