SriwijayaAktual.com – Badan Pengurus Pusat Kerukunan
Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) membuat surat pernyataan tidak
terima terhadap pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi
korban gempa Ambon.
Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) membuat surat pernyataan tidak
terima terhadap pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi
korban gempa Ambon.
Dalam foto surat yang beredar, KKBMM meminta Pemerintah menghapus Maluku
dari peta Indonesia karena mereka merasa sudah tidak dianggap.
“Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku
sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus
pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami
Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai
cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku,” tulis surat yang
ditandatangani Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen tanggal 1 Oktober
2019, Kamis (3/10/2019).
Dalam surat itu, Djamaludin mengatakan pernyataan Wiranto tidak
mencerminkan perangai pejabat negara. Ia menulis Wiranto melukai
perasaan warga Maluku yang sedang terkena musibah. Padahal gempa di
Ambon menjadi momen warga antarsuku dan agama yang pernah terpecah kini
saling membantu dan menguatkan.
Lebih lanjut, Djamaludin menyebut perkataan Wiranto mencerminkan
absennya pemerintah selama ini dalam urusan-urusan warga Maluku.
“Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara
kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah
sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan
20 tahun silam, Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal
mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,” tulis
dia.
Djamaludin sendiri mengatakan bahwa seluruh isi surat tersebut benar.
Djamaludin berkata sudah dua kali mampir ke Kantor Menko Polhukam di
Jakarta pada Selasa (1/10) dan Rabu (2/10). Namun saat datang, mereka
tak bisa menemui Wiranto karena sedang pergi ke Singapura.
Djamaludin berkata sudah dua kali mampir ke Kantor Menko Polhukam di
Jakarta pada Selasa (1/10) dan Rabu (2/10). Namun saat datang, mereka
tak bisa menemui Wiranto karena sedang pergi ke Singapura.
“Betul, iya. Kalau sekiranya Pemerintah menganggap Maluku adalah beban
dari negara ini, kita minta seperti itu,” kata Djamaludin lewat
sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).
Djamaludin berencana kembali menyambangi Wiranto pada Senin (6/10/2019) pekan
depan. Ia ingin meminta klarifikasi langsung dan meminta Wiranto untuk
meminta maaf.
“Iya, betul. Pernyataan dicabut kemudian meminta maaf ke masyarakat Maluku,” tuturnya.
Sebelumnya, Wiranto menyatakan warga Maluku dibohongi dengan informasi
soal gempa susulan dan tsunami. Akibat hal itu, ia menganggap jumlah
pengungsi menjadi sangat banyak dan membebani pemerintah pusat dan
daerah.
“Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing
untuk mengurangi besaran pengungsi. Pengungsi terlalu besar sudah
menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9).
Wiranto juga sudah sempat meralat pernyataannya. Ia berkata tak pernah bermaksud melukai hati masyarakat Maluku. [*]
