oleh

Puluhan Massa Gruduk Mapolda Sumsel: Usut Tuntas Dugaan Ijazah Palsu Kades Terpilih…

-Berita-17 views
loading...
Situasi Dalam Aksi Unjuk Rasanya 

PALEMBANG, SriwijayaAktual.com – Puluhan massa gelar aksi damai yang tergabung dalam LSM
DPP POSE RI (Dewan Pimpinan Pusat Pemerintah Organisasi Sosial dan Ekonomi
Republik Indonesia) dan Masyarakat desa Tapus.
Aksi tersebut menuntut Mapolda Sumsel untuk membatalkan
pelantikan Kades terpilih di Kabupaten Muara Enim, aksi berlangsung di
pintu depan gerbang Mapolda Sumsel di Jalan Jendral Sudirman, Selasa
(29/10/2019).
Para pendemo menuntut Polda Sumsel untuk mengusut tuntas
dan memproses Kades terpilih di Kecamatan Lembak Kabupaten muara Enim,
yang di duga menggunakan Ijazah Palsu (Dokumen Palsu), serta para
pendemo meminta Polda Sumsel untuk membatalkan pelantikan Kades tersebut
pada bulan Desember Mendatang.
“Hari ini kami masyarakat dari desa Tapus Kecamatan Lembak
Kabupaten Muara Enim, Sumsel menggelar aksi damai di Polda Sumsel dengan
tujuan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan ijazah palsu
yang dilakukan oleh Kades terpilih dan belum dilantik tepatnya di desa
Tapus,” ungkap Desi Lefri selaku koordinator aksi.
Desri juga mengatakan masyarakat meminta kepada pihak
kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan membatalkan
pelantikan kades berinisial (Al).
“Kami meminta kepada pihak Polda Sumsel untuk melakukan
penyelidikan terhadap oknum kades (Al). Kemudian menindak tegas pihak-
pihak yang terlibat terutama pihak panitia yang meloloskan administrasi
oknum (Al), kemudian mendesak dan meminta membatalkan pelantikan kades
bulan Desember 2019 mendatang serta mempidanakan pihak – pihak yang
terlibat dalam dugaan Ijazah palsu jika terbukti,” tegasnya.
Defri menambahkan, semua bukti dugaan ijazah palsu akan
mereka laporkan dan serahkan kepada pihak kepolisian agar dapat diproses
lebih lanjut.
Sementara Itu, Kabid Humas Polda Kombes Pol Drs. Supriadi
MM melalui Kaur infodok Kompol Abudani menanggapi hal tersebut, pihaknya
meminta kepada para aksi bahwa kasus tersebut harus dibuktikan sesuai
dengan fakta.
Dikatakan Abudani, pada Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP
oleh Pelaku (AL) dalam hal ini sebagai Kades kecamatan Lembak, kabupaten
Muara Enim.”Tandasnya. [andre]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed