 |
| Foto/Ist; Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan didampingi jajarannya menhadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2016) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com –
Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) pada hari ini, Kamis (1/9/2016) tentang Pembahasan Asumsi
Makro Sektor Energi RAPBN TA 2017 dan kegiatan selama 20 hari Menteri
ESDM sebelumnya menghasilkan beberapa kesimpulan.
Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) pada hari ini, Kamis (1/9/2016) tentang Pembahasan Asumsi
Makro Sektor Energi RAPBN TA 2017 dan kegiatan selama 20 hari Menteri
ESDM sebelumnya menghasilkan beberapa kesimpulan.
Raker
selama 5 jam ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi dari Fraksi
Demokrat, dan dihadiri sekitar 30 anggota menyepakati beberapa
kesimpulan, dan juga sudah disetujui Pelaksana tugas Menteri ESDM, Luhut
Binsar Pandjaitan.
selama 5 jam ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi dari Fraksi
Demokrat, dan dihadiri sekitar 30 anggota menyepakati beberapa
kesimpulan, dan juga sudah disetujui Pelaksana tugas Menteri ESDM, Luhut
Binsar Pandjaitan.
Baca juga; Bahas Izin Ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia, DPR dan Menteri Luhut Binsar Panjaitan Bersitegang
“Rapat
kali ini, kesimpulannya sudah disepakati oleh anggota Komisi VII dan
Kementerian ESDM,” ujar Mulyadi di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis
(1/9/2016).
kali ini, kesimpulannya sudah disepakati oleh anggota Komisi VII dan
Kementerian ESDM,” ujar Mulyadi di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis
(1/9/2016).
Berikut
kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM; Pertama,
Komisi VII DPR RI akan melakukan penetapan asumsi makro sektor ESDM
RAPBN 2017 pada rapat kerja dengan Plt. Menteri ESDM selanjutnya,
setalah melakukan pendalaman data lifting bersama SKK Migas dan KKKS.
Kedua, Komisi VII DPR RI meminta
Kementerian ESDM menyusun roadmap pembangunan Strategic Petroleum
Reserve (SPR) dan melakukan upaya-upaya peningkatan cadangan operasional
BBM dengan melibatkan stakeholder dalam bentuk kerja sama PT Pertamina
(Persero) dengan perusahaan swasta nasional.
Ketiga, Komisi VII DPR RI meminta
Kementerian ESDM untuk melakukan kajian terhadap izin perpanjangan
ekspor konsentrat yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2016 dan
hasil kajian Kementerian ESDM akan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI
dalam waktu dekat. (*).
kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM; Pertama,
Komisi VII DPR RI akan melakukan penetapan asumsi makro sektor ESDM
RAPBN 2017 pada rapat kerja dengan Plt. Menteri ESDM selanjutnya,
setalah melakukan pendalaman data lifting bersama SKK Migas dan KKKS.
Kedua, Komisi VII DPR RI meminta
Kementerian ESDM menyusun roadmap pembangunan Strategic Petroleum
Reserve (SPR) dan melakukan upaya-upaya peningkatan cadangan operasional
BBM dengan melibatkan stakeholder dalam bentuk kerja sama PT Pertamina
(Persero) dengan perusahaan swasta nasional.
Ketiga, Komisi VII DPR RI meminta
Kementerian ESDM untuk melakukan kajian terhadap izin perpanjangan
ekspor konsentrat yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2016 dan
hasil kajian Kementerian ESDM akan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI
dalam waktu dekat. (*).
Sumber, Mineralenergi.com
