oleh

Ratusan Mahasiswa Dari Aliansi BEM se Sumsel, Aksi Unjuk Rasa Kritik Kebijakan Pemerintah Pusat

Mahasiswa Pengunjukrasa

PALEMBANG,
SriwijayaAktual.com
– Ratusan mahasiswa yang tergabung dari  Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  se Sumatera Selatan (Sumsel)  gruduk aksi unjuk rasa  di halaman 
gedung  DPRD Sumsel, Kota  Palembang,  Kamis (12/1/2017).
Pantauan
dilapangan, Aksi unjuk rasa ini,  selain  mahasiswa dari BEM se Sumsel dan organisasi
internal mahasiswa kampus,  juga tampak
terlihat dari kader organisasi mahasiswa eksternal kampus seperti;  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Secara
bergantian masing-masing Presiden Mahasiswa (Presma) atau Ketua BEM di universitas
swasta maupun negeri di Kota Palembang menyampaikan orasi.
Dalam
orasi tiga pokok utama tuntutanya, koordinator aksi yang merupakan Presma
Universitas Sriwijaya (Unsri), Rahmat Fahrizal, mengatakan,  Pertama, mendesak  mencabut PP No.60 tahun 2016 tentang kenaikan
tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada
kepolisian negara Republik Indonesia.

Kedua,
 Menolak kenaikan tarif dasar listrik
golongan 900 VA dan mendesak dikembalikanya subsidi untuk Tarif Dasar Listrik (TDL)
golongan 900 VA.
 

Ketiga,
kembalikan mekanisme penetapan harga BBM kepada pemerintah dan menjamin
terpenuhinya kebutuhan BBM bersubsidi di seluruh SPBU.
Tambahnya,
bahwa hari ini ada 19 Kota di seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa serentak  termasuk Kota Palembang,  dimana BEM  menuntut kebijakan pemerintah
yang dianggap tidak menguntungkan rakyat alias membuat penderitaan rakyat.”Tandasnya Rahmat.
Sementara
itu, perwakilan dari pengunjukrasa  diterima secara mediasi  di Ruang Rapat Banggar DPRD  Sumsel, langsung oleh Ketua DPRD Sumsel H. Giri
Ramanda Kiemas bersama anggota DPRD Sumsel lainya serta tampak terlihat Kapolresta
Palembang   Kombes Pol Wahyu Bintoro.
Situasi Dalam Mediasi

Dalam
menanggapi aspirasi mahasiswa pengunjukrasa, H. Giri Ramanda Kiemas mengatakan,
DPRD  Sumsel akan meneruskan aspirasi
mahasiswa ke pusat tentang tiga tuntutan atau Kebijakan. Pertama, menghapus PP
No. 60 Tahun 2016, menolak kenaikkan TDL oleh PLN yang telah melakukan evaluasi
harga. Ketiga, yakni menolak kenaikkan BBM.



“Dari
tiga tuntutan tersebut, DPRD Provinsi Sumsel akan fokus pada kelangkaan Premium
yang menghilang dari daerah-daerah. Karena dua tuntutan selain kelangkaan BBM
bukan menjadi kewenangan dari DPRD. 
Baca Juga Ini; Jelang Aksi Bela Rakyat 121, #MahasiswaPintaritudialog Bergema di ……

Lanjutnya Giri, Kewenangan DPRD tidak bisa mempengaruhi Kebijakkan pusat,
kecuali oleh DPR RI yang bisa memanggil PLN, Pertamina, dan Kementrian Keuangan
yang menaikkan ketiga hal tersebut.



Untuk
case  PT Pertamina terkait ketersedian premium di Sumsel. Melalui Komisi III
DPRD  Sumsel, akan memanggil PT Pertamina untuk mempertanyakan kelangkaan
Premium di Sumsel.



Tambahnya,
terkait pernyataan sikap, pimpinan DPRD siap membacakan pernyataan sikap  secara pribadi untuk menolak kenaikan BBM,
TDL dan PP No. 60 Tahun 2016. “Selain itu, akan memfax pernyataan sikap atau
tuntutan  pengunjukrasa  sebagai perwakilan masyarakat Sumsel ke
pemerintah pusat  dan siap akan memfasilitasi
untuk meminta perwakilan DPR RI untuk datang ke Sumsel mendengarkan aspirasi
rakyat Sumsel yang  menolak kebijakan
Pemerintah Pusat tersebut.”Tandasnya Giri. (Art)  

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya