Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Refly Harun: Operasi Pelemahan KPK RI Dimulai dari Dewan Pengawas

JAKARTA,  SriwijayaAktual.com – Pakar hukum tata negara, Refly Harun
menilai dibentuknya Dewan Pengawas dalam revisi UU KPK akan menjadi
cikal bakal pelemahan KPK.

Kini, menurut Refly, salah satu cara untuk menyelamatkan KPK adalah Presiden Jokowi harus menolak pengesahan RUU KPK.

“Tolak aja pengesahan RUU KPK, sudah selesai. Tapi kan sikap Presiden
menurut saya tidak firm, kan contoh Presiden menyetujui pembentukan
Dewan Pengawas, padahal Dewan Pengawas cikal bakal pelemahan KPK,” kata
Refly kepada wartawan, Sabtu (14/9/2019).

Refly mengatakan, KPK tidak perlu dibuatkan Dewan Pengawas karena
lingkup internal lembaga antirasuah itu sudah memiliki majelis etik.
Karena itu, dibuatnya Dewan Pengawas, menurut Refly, justru menjadi
upaya pelemahan KPK.

“Orang mengatakan di negara lain yang namanya penyadapan harus izin
pengadilan, ya itu kan kondisinya normal. Kalau kondisinya normal, KPK
nggak perlu ada, ini karena kondisi extraordinary, makanya korupsi
dibilang extraordinary crime, artinya penanganannya dengan cara luar
biasa, salah satunya adalah dengan menghadirkan lembaga superbody
bernama KPK,” ujarnya,  dikutip dari laman teropongsenayan.

“Kalau dibilang soal pengawasan tidak ada, lembaga republik ini tidak
ada yang tak punya pengawasan, semua ada pengawasan, baik formal maupun
nonformal. KPK itu udah ada pengawasan, contoh kalau misalnya terjadi
secara internal mereka kan ada majelis etik, bahkan bisa memberhentikan
anggota KPK yang melanggar,” imbuhnya.

Selain itu, dia mengatakan DPR juga menjadi pengawas eksternal yang
setiap kali bisa mengkritik KPK. Ada juga BPK, yang melakukan pengawasan
dari sektor keuangan. Maka itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada (UGM) ini menyebut pemerintah seharusnya mendukung penguatan
KPK dengan menolak revisi UU KPK.

“Jadi seharusnya yang dilakukan Presiden, elite politik harusnya memilih
sosok KPK yang benar-benar punya integritas bersih tidak punya cacat.
Tapi terhadap yang terpilih saya mengatakan, ya sudah karena ini sudah
terpilih, KPK sendiri mengatakan mereka dalam posisi tidak bisa menolak,
nanti diterima dalam paripurna kemudian disahkan,” ujarnya.

 Baca Juga: Pengen Lihat Bagaimana sich Artis Cantik Lagi Nge-Gym? Awas Salah Fokus & Khilaf!!

“Jadi ada dua isu yang penting, soal RUU KPK dan komisioner yang
terpilih. Soal komisioner terpilih ya sudah, karena proses sudah
dilalui, mau tak mau kita harus dukung. Karena kalau tak didukung,
keenakan,” imbuh Refly. [*]
Spesial Untuk Mu :  BUMN Monopoli Proyek, Ribuan Kontraktor Swasta Bangkrut!