Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Secara Geopolitik, Memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Sangat Berbahaya!

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Pengkaji geopolitik Hendrajit
mengingatkan pemerintah bahwa memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan
Timur, sangat berbahaya secara geopolitik.

Hal ini disampaikan Hendrajit dalam seminar bertajuk “Menyoal Rencana
Pemindahan Ibu Kota Negara” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Hadir sebagai keynote specch di forum itu, Prof Amien Rais.

“Meskipun ini wacana, tadi sudah disampaikan Pak Fadli Zon, bahwa itu
belum menjadi satu rencana, tetapi memang ini wacana yang berbahaya.
Kedua, karena pilihan tentang Kalimantan itu sendiri,” kata Hendrajit.

Dalam argumentasinya, direktur eksekutif Global Future Institut itu
kembali pada ingatan masa lalu sebelum Belanda masuk ke Jawa dengan
menguasai Sunda Kelapa. Tujuannya untuk memblokade pelabuhan terbesar
masa itu yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Banten.

Dijelaskan Hendrajit, Banten itu merupakan daerah penyangga antara Laut
Jawa dengan Selat Sunda, tetapi Belanda tidak bisa langsung direct
attack ke Banten karena Sultan Agung Tirtayasa masih sangat kuat baik
secara militer maupun soliditas kerajaan.

Jadi, lanjutnya, Belanda memakai cara merebut daerah, kalau diibaratkan
Baten itu sebuah jantung, maka Sunda Kelapa adalah daerah lambung.
Inilah pola blokade dan isolasi yang diterapkan para gubernur jenderal
Belanda.

“Para gubernur jenderal (Belanda) menyadari betul bahwa lokasi geografis
itu sangat penting. Jadi bukan satu kebetulan Jakarta, ketika Indonesia
merdeka menjadi ibu kota. Itu pertimbangan yang paling penting dalam
melihat geopolitik,” tuturnya.

Hendrajit juga memandang persoalan ibu kota negara ini paralel dengan
masalah-masalah sebelumnya terkait proyek-proyek ekonomi. Tetapi tidak
mengintegrasikan antara ekonomi, geografi dan strategi.

Masalahnya hampir sama ketika Indonesia bekerjasama dengan Tiongkok
dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung di Sulawesi Utara. Hanya
karena ratusan triliun, kata Hendrajit, para elite bangsa ini
membayangkan Bitung sebagai proyek ekonomi, peluang bisnis. Sebaliknya,
mereka tidak berpikir secara wawasan geopolitik dalam hal ini Tiongkok,
yang menawarkan ratusan triliun.
Bahkan di penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), lanjutnya, Tiongkok menyatakan siap membanjiri Indonesia dengan
investasi dan hibah, namun mereka meminta satu saja kawasan ekonomi
khusus (KEK) dan yang diminta adalah Bitung.

“Para elite tidak berpikir, kenapa dia (Tiongkok) minta Bitung. Apa ada
kekayaan alam di situ? Tidak terlalu, tetapi lokasi geografis, dari
Bitung itu, adalah jalur Indonesia timur ke Asia Pasific, jadi itu pintu
gerbang,” tegas Hendrajit.

Maka, dengan dua tiga ratus triliun, sebagian wilayah Indonesia dicaplok
oleh Tiongkok dalam konteks sebagai investor, mereka mengendalikan
pengamaman maritim di Bitung. “Untuk apa? Untuk mengimbangi secara
nonmiliter terhadap dominasi Amerika yang sudah cukup solid secara
militer,” jelas Hendrajit.

Lantas apa kaitannya dengan Kalimantan? Secara umum, Hendrajit
menyatakan jika para elite entah tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa
Kalimantan dikelilingi Laut Tiongkok Selatan di bagian barat dan utara.
Di sini lah menurutnya skema Tiongkok itu jika dilihat dalam konteks
perkembangan tren global di mana Amerika – Tiongkok, itu titik
pertarungan hidup matinya ada di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok
Timur.

Berita Terkait: Pemindahan Ibu Kota Negara demi Obor China?

“Nah, ini termasuk Kalimantan di barat dan utara tadi, dikelilingi Laut
Tiongkok Selatan. Artinya apa? Kalau dia bersahabat kita akan jadi
epicentrum, tetapi kalau dia musuh, kita dikepung. Dikepung oleh blok
barat Amerika dan Tiongkok, karena itu memang titik utama. Walaupun
(pindah ibu kota) ini wacana, ini amat berbahaya,” tandasnya. [nn]
Spesial Untuk Mu :  Ini Katanya yang Dimaksud Prabowo Sebut Elite Maling