oleh

Selain Kelola Air, P3A Bisa Jadi Unit Bisnis Sosial

-Berita-224 Dilihat
Ilustrasi

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sangat diharapkan dalam
pengelolaan air. Pasalnya, penyediaan air irigasi bagi pertanian menjadi
salah satu kunci yang mendukung peningkatan produksi pangan. Namun, P3A
bisa tak sekadar perkumpulan partisipatif, P3A juga bisa menjadi unit
usaha sosial bagi anggota kelompok tani.
P3A mengelola atau memelihara jaringan irigasi tersier dan mencari
solusi secara lebih mandiri terhadap persoalan-persoalan menyangkut air
irigasi yang muncul di tingkat usaha tani.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian
Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengatakan, berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementan untuk mendongkrak
peningkatan produksi pangan secara signifikan.
“Saat ini penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang lebih
memadai menjadi fokus dalam peningkatan produksi pangan. Di antaranya
melalui pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan atau
pencetakan sawah baru dan penyediaan alat mesin pertanian,” kata Sarwo
Edhy, Selasa (12/2/2019).
Dari penyediaan sarana dan prasarana tersebut, jelas Sarwo Edhy,
secara kuantitas mengalami peningkatan. Begitu pula dengan pembangunan
atau rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah dilaksanakan mampu
memberikan kontribusi perluasan coverage area tanaman yang terairi.
“Namun saat ini, masih perlu ditingkatkan dalam penyediaan dan
pengelolaan air irigasi adalah bagaimana pengelolaan, pemanfaatan serta
pemeliharaan jaringan irigasi berjalan secara berkelanjutan. Sehingga
terus berkontribusi terhadap peningkatan produksi tanaman pangan,” kata
Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menuturkan, upaya pembinaan P3A tidak hanya diarahkan pada
penyediaan atau pembagian air secara merata kepada anggotanya. Tetapi
juga, mengelola atau memelihara jaringan irigasi tersier hingga mencari
solusi secara lebih mandiri terhadap persoalan-persoalan menyangkut air
irigasi yang muncul di tingkat usaha tani.
Di lapangan menunjukkan kehadiran P3A mampu menjadi pengelolaan air
dalam suatu sistem irigasi yang lebih luas. Sebagai contoh, pemeliharaan
saluran irigasi di tingkat sekunder dan primer ataupun daerah irigasi
secara utuh yang pembinaan dan pemberdayaan kelembagaannya sudah
mencapai pada tingkat mandiri.
“Partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi meliputi
partisipasi pada operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta
partisipasi pada rehabilitasi jaringan irigasi. Ditambah, partisipasi
pada pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi,” pungkas Sarwo Edhy.
Direktur Irigasi Pertanian, Rahmanto menambahkan, peran serta
masyarakat petani dapat pula dalam hal pembiayaan operasi dan
pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder. Namun Rahmanto
mengakui, P3A/GP3A seringkali menemui hambatan pada kemauan petani untuk
membayar iuran irigasi rendah.
“Kita sudah berlakukan Iuran Pengelolaan Air (IPAIR) yang dikelola
sepenuhnya oleh P3A. Memang, kalau hanya mengandalkan uang iuran dari
petani sulit sekali. Hal ini merupakan tantangan dan peluang bagi P3A
dalam memperluas kegiatan usaha ekonominya yang diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan para anggotanya,” tutur Rahmanto.
Rahmanto menegaskan bukan berarti P3A “menjual” air irigasi pada
pihak yang membayarnya. Karena, pemilikan atas hak guna air dan jaringan
irigasi oleh para petani anggota P3A bersifat kolektif.
Menurut Rahmanto, dalam perkumpulan P3A sebaiknya tidak hanya
pengelolaan air sebagai unit usaha. Perlu adanya unit usaha sampingan
seperti pengadaan saprodi, simpan pinjam, jasa alsintan, dan lain
sebagainya.
“Basis unit kegiatan tetap pada pengelolaan air irigasi untuk
anggotanya. Tapi juga bisa memberikan pelayanan lainnya yang
menghasilkan,” tambahnya.
Pengembangan unit baru ini diharapkan mampu menghidupkan aktivitas
perekonomian wilayah setempat serta mampu mengakomodasi berbagai
kebutuhan anggota. Unit usaha tersebut sebaiknya dilakukan mulai pada
level organisasi P3A Gabungan mengingat pada tingkat ini jumlah
anggotanya sudah relatif banyak (setara dengan satu kecamatan).
Selain mampu memenuhi kebutuhan petani dengan harga yang lebih murah,
nantinya sebagian keuntungan dari unit usaha baru ini bisa dialokasikan
untuk pembiayaan OP (saluran air menjadi bagus/ketersediaan air lebih
terjamin).
“Ini tentunya sangat berdampak pada tingkat produksi mendatang,” ujar Rahmanto.
Dia mencontohkan P3A “Tani Subur” di Cibadak Sukabumi-Jawa Barat.
Ternyata dari unit usaha warung saprodi telah berkontribusi besar dalam
pembiayaan OP. Hal ini sekaligus menjadi salah satu fakta yang
menunjukkan bahwa P3A pun mempunyai peluang dan mampu membangun.
Jadi, selain unit usaha irigasi juga membangun beberapa unit usaha
lainnya seperti saprodi, jasa alsintan, simpan pinjam, dan lain
sebagainya dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada.
“Kunci kekuatan P3A untuk mandiri dalam melakukan kegiatan dan
mengatasi persoalan yang dihadapinya adalah kepercayaan yang cukup
tinggi dari anggota terhadap pengurus P3A,” tutur Rahmanto.
Rahmanto menegaskan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 50Tahun 2001 tentang pedoman pemberdayaan P3A di daerah
mengamanatkan bahwa P3A dapat membentuk suatu usaha ekonomi atau
agribisnis, dengan tetap melestarikan pengelolaan irigasi.
Namun demikian Rahmanto mengingatkan, asalkan, unit usaha atau
koperasi tersebut berbeda secara struktural organisasi dengan
kelembagaan P3A. Misalnya, anggota P3A tidak diharuskan menjadi anggota
unit usaha/koperasi, Ketua P3A tidak boleh merangkap menjadi pengurus
unit usaha/koperasi.
“Paling terpenting adalah dana dari iuran pengelolaan irigasi P3A
tidak boleh dipakai untuk kegiatan unit usaha atau
koperasi,” tandasnya. [fajar]

Komentar