Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Setelah Dilantik, DPR RI Langsung Kebut RUU KUHP

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Para anggota DPR yang dilantik kemarin
langsung tancap gas dengan sejumlah agenda. Salah satunya, menyusun
daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas setahun ke
depan.

Penyusunan dilakukan setelah pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk.

Ada beberapa RUU yang menjadi prioritas. Termasuk, menuntaskan lima RUU
yang tertunda di DPR periode sebelumnya. Yaitu, RUU KUHP, RUU
Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Koperasi.

Legislator PDIP Arteria Dahlan menyampaikan, lima RUU tersebut
diprediksi masuk prolegnas prioritas. Termasuk, RUU KUHP. ”Karena
kemarin tertunda, tentu harus segera dibahas,” kata Arteria setelah
pelantikan DPR kemarin. Dia mengakui, pembahasan RUU tersebut memantik
gelombang protes publik, khususnya mahasiswa. Karena itu, aksi demo
tersebut akan menjadi pelajaran penting bagi DPR baru. ”Tapi, sesuatu
yang jadi PR (pekerjaan rumah, Red) harus diselesaikan,” tegasnya.

Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil menyampaikan, RUU KUHP dan RUU lain
sudah masuk daftar carry over untuk dibahas DPR periode sekarang. Karena
itu, papar dia, sangat wajar jika RUU tersebut masuk prolegnas
prioritas tahun ini. Pasal-pasal yang selama ini dipersoalkan harus
dibahas secara terbuka. ”Agar tidak berlarut-latut,” imbuh politikus
dari Aceh itu.

Pada bagian lain, parpol-parpol penyokong Presiden Joko Widodo mulai
mempersoalkan wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(perppu). Minggu lalu (29/9), misalnya, para sekretaris jenderal
(Sekjen) partai menggelar pertemuan. Sekjen PPP Arsul Sani yang ikut
hadir dalam pertemuan mengakui, pihaknya memang membicarakan dorongan
publik yang meminta presiden mengeluarkan Perppu KPK.

Menurut dia, semua
partai koalisi penyokong pemerintah sepakat bahwa tidak ada kegentingan
yang mengharuskan presiden mengeluarkan perppu. ”Koalisi sepakat perppu
adalah opsi terakhir,” tegas Arsul.


Janji Wajah Baru
Sebanyak 575 anggota baru DPR resmi dilantik dalam rapat paripurna awal
masa jabatan di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta,
kemarin (1/10). Sebanyak 287 orang adalah wajah baru.
Mereka pun
berjanji memperbaiki citra dan kinerja DPR.

Sebelum pelantikan, Sekjen DPR Indra Iskandar mengumumkan pimpinan
sementara DPR yang akan memimpin rapat paripurna. Mereka adalah anggota
tertua dan termuda. Abdul Wahab Dalimunthe, 80, adalah anggota tertua
dan Hillary Brigitta Lasut, 23, anggota termuda.
Legislator Partai Nasdem Hillary Brigitta Lasut tercatat sebagai anggota termuda DPR 2019-2024. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Spesial Untuk Mu :  "Ada Potensi Ahok Untuk Melarikan Diri"

Hillary menyatakan, dirinya merasa sangat tersanjung ditunjuk sebagai
pimpinan sementara DPR. ”Ini sangat surprised,” ucapnya saat ditemui
seusai pelantikan.

Hillary menyadari, menjadi anggota DPR tidak mudah. Apalagi, saat ini
citra dan kinerja DPR dituding rendah. Dia berjanji berupaya
meningkatkan citra dewan di mata masyarakat. Politikus Partai Nasdem itu
mengatakan, masyarakat harus diberi pemahaman terkait kerja DPR. Dengan
begitu, citra dewan akan semakin baik.

Perempuan kelahiran Manado tersebut menerangkan, sosialisasi tentang DPR
harus terus digalakkan. ”Harus dimulai dari transparansi antara DPR dan
masyarakat,” tutur dia. Dewan harus transparan dengan apa yang mereka
lakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dengan baik.

Sebagai anak muda, Hillary ingin menanamkan nilai-nilai idealisme dan
memberikan harapan baru bagi masyarakat. ”Kami bukan anak-anak muda yang
disiapkan untuk menghadapi masa depan, tapi anak muda yang disiapkan
untuk mengubah masa depan,” terang anak Bupati Talaud Elly Engelbert
Lasut tersebut.

Muchamad Nabil Haroen, anggota baru DPR dari Fraksi PDI Perjuangan,
mengatakan, sebagian wajah baru di DPR adalah anak-anak muda. Menurut
pria 34 tahun itu, mereka akan menjadi darah segar untuk melakukan
perubahan di parlemen. Ketua umum Pagar Nusa tersebut menyatakan,
pihaknya sudah membentuk kaukus pemuda parlemen yang berisi para wakil
rakyat muda dari seluruh pelosok Indonesia. ”Kami sudah beberapa kali
bertemu,” ungkap dia. Selama ini ada 20 sampai 40 orang yang ikut
berkumpul. Mereka bertemu untuk memikirkan nasib bangsa ke depan.

Anggia Ermarini, anggota baru DPR dari Fraksi PKB, mengatakan, lolos ke
Senayan dan dilantik sebagai anggota DPR bukan sesuatu yang harus
dirayakan. Hal itu adalah langkah awal untuk berbuat lebih banyak bagi
rakyat. ”Bisa berkontribusi bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat,”
tutur dia kemarin.
Ketua umum PP Fatayat NU tersebut menyatakan, semua pihak harus bekerja
keras untuk menjadikan DPR lebih baik. Baik dari sisi kinerja maupun
citra. Partainya akan melakukan konsolidasi untuk merumuskan program apa
saja yang dilakukan ke depan. Langkah awalnya adalah memperbaiki
kualitas kinerja tenaga ahli (TA) yang akan membantunya melaksanakan
tugas.

Selain itu, anggota dewan harus bisa memilih komisi sesuai dengan bidang
masing-masing. ”Kalau passion saya di kesehatan. Tapi, saya serahkan ke
partai,” terangnya. Anggia juga mengajak anggota dewan yang lain saling
mengingatkan dan mengontrol. Dengan cara itu, mereka bisa mencegah
terjadinya korupsi di DPR. ”Wakil rakyat itu amanah,” tegas dia.

 Baca Juga: 5 Pimpinan DPR RI 2019-2024 Resmi Ditetapkan & Dilantik, Puan Maharani Ketua

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti mengaku siap
bekerja keras untuk memulihkan citra DPR. Dia berharap anggota kaukus
pemuda parlemen bisa berperan besar mengubah citra DPR. Menurut dara 26
tahun tersebut, sejauh ini ada 50 anggota yang terlibat dalam kaukus.
Mereka adalah legislator yang berusia di bawah 40 tahun.

Legislator dari dapil Gresik-Lamongan itu memiliki beberapa program yang
berhubungan langsung dengan anak-anak muda. Misalnya bekerja sama
dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan untuk
mendorong pendidikan bagi anak muda. ”Saya kira ini akan sangat
positif,” ucapnya.

Farah Puteri Nahlia, legislator berusia 23 tahun, berjanji bekerja keras
untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR ke depan. ”Saya akan mulai dari
diri sendiri. Saya akan bekerja sebaik mungkin membawa aspirasi
masyarakat. Tidak mau merusak karir dan masa depan yang masih panjang,”
tegasnya.

Terkait penempatan di komisi, Farah menyatakan masih berkoordinasi
dengan fraksi. ”Tapi berharap sesuai bidang saya,” imbuhnya. Farah
menuntaskan pendidikan luar negeri S-1 dan S-2 di London. Dia mengambil
pendidikan magister ilmu hubungan internasional di University of London.

Farah pernah bekerja magang di Kementerian Luar Negeri. Dia juga pernah
terlibat dalam pendampingan seorang TKW asal Subang pada Juni 2018. TKW
bernama Een Rohayati asal Desa Balingbing, Kecamatan Pegaden Barat,
Subang, tersebut berhasil dipulangkan dari Arab Saudi karena tak
menerima gaji selama bertahun-tahun.
Anggota Fraksi Partai Gerindra Mulan Jameela juga menyita perhatian.
Istri musisi kondang Ahmad Dhani itu melenggang ke Senayan setelah
melalui proses pergantian caleg di internal Gerindra. Ditemui seusai
pelantikan, Mulan berharap bisa ditempatkan di komisi X, komisi yang
membidangi pendidikan, olahraga, seni, budaya, dan sejarah.

”Saya ini kan punya latar belakang sebagai musisi dan industri kreatif.
Jadi sesuai dengan bidangnya,” ujar Mulan. Dia juga mengaku mengikuti
polemik yang berkembang akhir-akhir ini. Yaitu terkait pembahasan
sejumlah RUU kontroversial yang menyulut demonstrasi mahasiswa.

Pesan Ombudsman
Sementara itu, Ombudsman menitipkan pekerjaan rumah bagi anggota DPR
yang baru. Khususnya legislator perempuan. Komisioner Ombudsman Ninik
Rahayu mencatat, setidaknya sejumlah rancangan UU harus menjadi
perhatian anggota dewan.

Antara lain, revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Ninik menyebutkan,
setidaknya sudah empat kali revisi diajukan dalam program legislasi
nasional, tapi belum tuntas hingga sekarang. Hal yang sama berlaku untuk
RUU kesetaraan dan keadilan gender. ”RUU kesetaraan dan keadilan gender
diusulkan dalam prolegnas berkali-kali sejak 2004. Nyatanya, usulan
yang dimaksud tidak pernah jadi pembahasan prioritas,” ungkap Ninik
kemarin (1/10).

Kemudian, RUU yang tengah ramai diperbincangkan, yakni RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual. Ombudsman mencatat, RUU itu begitu kontroversial
karena kembali ditunda di akhir masa jabatan anggota DPR periode
2014–2019. Padahal, desakan publik sudah sebegitu kuatnya dan menjadi
salah satu poin tuntutan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu
belakangan. ”Sampai di ujung periode, ternyata DPR belum mampu
menyelesaikan pembahasan tahap satu,” lanjutnya.

Berita Terkait: Paripurna Akhir Jabatan DPR RI 2014-2019 Sepakati Carry Over 5 RUU

Belum sahnya KUHP yang baru menjadi alasan untuk menunda pembahasan RUU
PKS. Namun, bagi Ninik, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan karena
RUU PKS merupakan lex specialis dan inisiatif DPR sendiri. Sudah ada
pertimbangan yuridis, psikologis, dan filosofis yang menguatkan untuk
pembahasan RUU PKS. [jawapos]
Spesial Untuk Mu :  "SALAH KAPRAH POLITISASI MASJID"