Oleh Asyari Usman (wartawan senior)
OPINI-KOLOM PEMBACA, SriiwjayaAktual.com – Megawati Soekarnoputri dipaksakan dan diikhlaskan lagi menjadi ketua
umum PDIP. Itulah yang terjadi di Kongres ke-5 Partai Banteng di Bali,
Kamis (9/8/2019). Kok bisa “paksa” dan “ikhlas” berada di satu situasi?
Tentu saja bisa. Khususnya di PDIP. Di habitat Banteng ini, Megawati
adalah “queen that can do everything”. Beliau adalah Ratu yang bisa
melakukan apa saja. Di kerajaan partainya.
Jadi, kalau beliau dipaksakan menjadi ketua umum lagi, maka dia harus
diikhlaskan untuk jabatan itu. Dengan demikian, “paksa”dan “ikhlas”
adalah dua kata yang berlawanan makna, tetapi tidak pernah bertentangan
di lingkungan PDIP. Semoga tidak membingungkan.
Baik. Kongres di Bali didominasi oleh kesoekarnoan ketua umumnya. Dari
sini terbaca bahwa partai itu tidak punya kepercayaan diri untuk
berjalan tanpa nama Soekarno. Mereka masih akan mengandalkan DNA politik
presiden pertama itu.
Lantas, apa yang bisa digambarkan tentang masa depan PDIP setelah
pimpinan tertingginya berganti dan tidak bisa menyandang nama Soekarno?
Secara umum, parpol-parpol yang mengandalkan ketokohan atau karisma
seseorang, akan terancam gulung tikar. Mereka akan mengecil dari pemilu
ke pemilu. Tak terkecuali PDIP. Partai ini akan mengalami kesulitan
ketika, suatu hari nanti, tidak lagi dipimpin oleh Megawati. Mereka
sudah bisa merasakan ini, Itulah sebabnya Bu Mega masih dipaksa atau
terpaksa menjadi ketua umum lagi.
Bu Mega dipaksa atau memaksakan diri karena misi beliau belum selesai.
Yaitu, memindahkan saham mayoritas Bu Mega di PDIP kepada salah seorang
anak beliau. Puan Maharani atau Prananda Prabowo.
Yang menjadi masalah, kalaupun transfer saham mayoritas itu bisa
dilakukan kepada Puan atau Prananda, mereka ini diperkirakan tidak akan
memiliki otoritas pribadi yang bisa menyamai Bu Mega. Dan sangat tak
mungkin menyulap Puan atau Prananda menjadi figur yang diandalkan
sebagai ‘vote getter’ (pengumpul suara) dalam waktu singkat. Megawati
telah melakukan ini sejak pemilu 1999.
Sampai detik ini, hanya Megawati dengan embel-embel Soekarnoputri-nya
yang bisa menyulut grass-root (akar rumput) “versi pokok-e” untuk terus
mendukung Banteng. Ke depan nanti, basis massa “versi pokok-e” akan
semakin mengecil jumlahnya sejalan dengan pertumbuhan di bidang
pendidikan dan intelektualitas. Ini bermakna bahwa kesoekarnoan pimpinan
PDIP hampir pasti tidak bisa lagi diandalkan untuk menambang suara di
masa-masa selanjutnya. Meskipun, misalnya, Bu Mega bisa bertahan 50 tahu
lagi di kursi ketua umum dengan Soekarnoputri-nya.
Nah, apalagai kalau Bu Mega digantikan oleh Puan atau Prananda. Mereka
ini tak mungkin memakai nama Soekarno. Agak aneh kalau Puan dan Prananda
disoekarnokan menjadi Puan Soekarnocucu atau Prananda Soekarnocucu.
Sudah bisa diperkirakan bagaimana postur Banteng nantinya kalau Puan
Maharani atau Prananda Prabowo memimpin PDIP. Akan sangat berat jika
sistem dinasti dikukuhkan sebagai model kepemimpinan partai. Inilah yang
tampaknya merisaukan Bu Mega dan para senior partai. Di satu sisi, Mega
ingin agar anak-anak beliau memimpin PDIP. Tetapi, di sisi lain, Mega
sadar bahwa embel-embel Soekarno tidak bisa disematkan ke kedua cucu
proklamator itu.
Jadi, ada dua faktor yang membuat PDIP unggul saat ini. Pertama, akar
rumput “versi pokok-e” yang relatif masih besar jumlahnya. Kedua, nama
Megawati yang menyandang Soekarnoputri. Seperti disebutkan tadi, kedua
faktor penentu ini akan segera sirna. Tak terelakkan. PDIP akan
kehilangan “drive” untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya.
Bahkan, sangat mungkin akan mejadi partai yang gulung tikar. Dalam arti,
blok-blok politik dinasti yang unggul hari ini akan berubah menjadi
partai gurem, partai 5 persenan.
Megawati sendiri, dulu, muncul menjadi tokoh karena ‘dibesarkan’ oleh
penindasan era Orde Baru. Penindasan terhadap PDIP membuat Mega menjadi
‘pahlawan’. Kepahlawanan itulah yang kemudian membawa keberuntungan bagi
PDIP. Partai ini langsung menang hampir 34% di pemilu 1999, pemilu
pertama era Reformasi. Golkar tergeser ke posisi kedua dengan perolehan
suara 22.5%.
Tetapi, di pemilu 2004, PDIP hanya merebut 18.5%. Golkar malah di urutan
teratas dengan perolehan 21.5%. Penurunan drastis perolehan suara PDIP
dari 34% di tahun 1999 menjadi 18.5% di tahun 2004 menunjukkan bahwa
dukungan besar kepada PDIP itu hanya “protest vote” (suara protes)
terhadap para penguasa otoriter saat itu.
Suara besar PDIP pada pemilu 1999 itu tak bertahan. Setelah ini, Banteng
tak pernah mencapai di atas 20% di pemilu-pemilu berikutnya. Pada pileg
2019, PDIP memperoleh 19.3%. Perolehan besar ini sangat disangsikan
kemurniannya. Patut diduga, PDIP bisa menduduki posisi teratas karena
banyak melakukan praktik yang bertentangan dengan asas-asas pemilu.
Mereka leluasa melakukan itu karena sedang memegang kekuasaan.
tak pernah mencapai di atas 20% di pemilu-pemilu berikutnya. Pada pileg
2019, PDIP memperoleh 19.3%. Perolehan besar ini sangat disangsikan
kemurniannya. Patut diduga, PDIP bisa menduduki posisi teratas karena
banyak melakukan praktik yang bertentangan dengan asas-asas pemilu.
Mereka leluasa melakukan itu karena sedang memegang kekuasaan.
Kembali ke peralihan kepemimpinan dari Mega kepada kedua anak beliau.
Proses transfer kepemilikan PDIP pasti bisa lancar. Tidak akan ada yang
berani menentang kalau Bu Mega mendudukkan Puan atau Prananda sebagai
ketua umum. Sangat mudah. Sebab, PDIP tidak beda dengan “perusahaan
keluarga” yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Bu Mega. Artinya,
orang-orang yang disebut kader atau politisi di situ sama seperti
pegawai perusahaan. Mereka bisa dipromosikan atau didemosikan kapan saja
oleh pemilik perusahaan. Tidak ada yang bisa mencegah atau
berkeberatan.
Tidak ada rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam arti, tidak ada suara
lain di PDIP kecuali suara Bu Mega. Beliau adalah suara tunggal. Apa
saja gagasan, usulan, atau keputusan di lingkungan partai bisa diveto
oleh Ibu Ketum. Sebaliknya, apa saja yang diinginkan Bu Mega, harus
dilaksanakan. Kalaupun ada rapat, munas, kongres, dll, itu hanya sekadar
menjabarkan AD/ART saja. Proforma belaka.
Di era post-millenial, anak-anak muda Indonesia tidak akan menoleh ke
parpol “perusahaan keluarga” model PDIP. Generasi penerus tak akan
‘nyambung’ dengan praktik seperti itu. PDIP akan tergerus dengan
sendirinya. Diperkirakan, inilah awal dari stagnasi perolehan suara yang
kemudian memburuk menjadi penciutan secara konstan. Banteng akan
semakin kurus. PDIP akan mengalami deflasasi pengikut dan pemilih dari
pemilu ke pemilu.
Itulah ancaman gulung tikar kalau para pemimpin di partai ini tidak
segera melakukan tindakan radikal. Tindakan yang indektik dengan
mentalitas generasi muda post-millenial yang sangat kontras dengan watak
para politisi ‘old-style’ (model lama) yang bermentalitas korup
(corrupt mentality).
Jadi, dengan cara pengelolaan yang ada saat ini, PDIP kelihatannya tidak
akan bisa bertahan lama. Partai-partai lain yang akan mengalami nasib
yang sama termasuk Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan
PKB. Sedangkan Hanura dan PPP sudah lebih dulu mengerdil.
Diperkirakan, hanya Golkar dan PKS yang bisa bertahan karena mereka
tidak bersandar pada ketokohan satu-dua orang. Mereka adalah partai yang
rasional dengan sistem siapa bagus dia naik (merit system). Bukan
karena suka atau tak suka pimpinan.
PKS, khususnya, akan menjadi partai modern yang mengkombinasikan
pembinaan mentalitas mandiri dengan loyalitas, antikorup dan antikarat.
Kalau PKS konsisten sebagai partai prorakyat, dan pemilu berjaan tanpa
kecurangan, mereka berpeluang untuk menjulang tinggi.[tsc]
