oleh

Siap! Izin Pak Moeldoko, “Karhutla Bukan Bencana dari Allah SWT, Tapi Kelalaian Pemerintah”

-Berita-262 Dilihat

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kepala Kantor Staff
Kepresidenan (KSP), Moeldoko sempat mencuit di akun twitternya merespons
bencana asap karhutla. Menurutnya, kondisi ini tak lepas dari takdir
Tuhan.

“Segala musibah datangnya dari Allah SWT dan diperuntukkan untuk
hambaNya yang Ia percayai dengan porsiNya masing-masing. Musibah bisa
datang kapan saja, kepada siapa saja, dan dimana saja,” tulisnya dikutip
Selasa (17/9/2019).

“Dan yang perlu kita lakukan bukannya mengeluh tapi berusaha
menjalaninya dengan ikhlas dan berdoa meminta pertolongan Allah SWT.”

“Termasuk musibah yang menimpa Pekanbaru, Riau yang sedang terjadi juga
datangnya pun dari Allah SWT,” kata Moeldoko dalam rangkaian twit-nya.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengkritik keras respons
Moeldoko selaku pejabat publik. Menurut ICEL karhutla bukan bencana dari
Tuhan, tetapi kelalaian dalam perencanaan dan pencegahan.


Selama ini, menurut ICEL, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah
untuk mengatasi karhutla masih sebatas penanggulangan dan penegakan
hukum. Fungsi pencegahan dan pengawasan masih minim perhatian.

Dalam penelitian audit kepatuhan karhutla yang disusun ICEL (2017),
dijumpai temuan belum adanya pengawasan periodik dan intensif, data
pencegahan dan pengawasan yang tidak transparan, serta belum adanya
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Evaluasi perizinan juga tidak pernah dilakukan. Bahkan perizinan di
bidang lingkungan seringkali dianggap menghambat investasi dan hendak
dipangkas. Hal ini tampak jelas dengan adanya Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 2018 mengenai Online Single Submission (PP OSS) di mana dikenal
adanya Izin Lingkungan hanya berdasarkan komitmen semata.

Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Pengembangan Program ICEL secara
khusus menyoroti keseriusan pemerintah dalam menangani isu karhutla.
Menurutnya, karhutla 2019 menunjukkan ketidakcakapan Presiden Joko
Widodo dalam menangani masalah ini.

“Perlu dicatat, periode pertama pemerintahan Jokowi dibuka dan ditutup
dengan karhutla. Dengan segala hormat kepada tim yang sudah bekerja di
lapangan, masalah ini adalah tanggung jawab utama presiden,” ujarnya
lewat pesan tertulis kepada Indonesiainside.id, Selasa (17/9/2019).

Dia menjelaskan, setelah karhutla tahun 2015, Presiden membuat Inpres
No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan. Tetapi Inpres tersebut tidak dijalankan dan diawasi dengan
serius.

“Dari hasil sengketa informasi antara ICEL dengan Kemenkopolhukam tahun
2018, terungkap bahwa tidak pernah ada laporan pelaksanaan Inpres
tersebut, sehingga pelaksanaan pengendalian karhutla yang diamanatkan
Inpres 11/2015 patut dipertanyakan,” katanya.

Adapun dalam amar Putusan Sengketa Informasi Nomor 001/1/KIP-PS-A/2017
yang disebutkan Raynaldo, Komisi Informasi memerintahkan kepada
Kemenkopolhukam selaku Termohon untuk menyusun laporan pelaksanaan
Inpres No. 11 Tahun 2015 dan memberikannya kepada Pemohon sebagai
informasi publik yang terbuka untuk umum.

Kemudian, lanjutnya, terhadap Putusan CLS Palangkaraya yang isinya
adalah pelaksanaan kewajiban hukum saja pun, Presiden masih mau
mengajukan PK. Seandainya dari tingkat banding Presiden tidak PK, maka
kebijakan dan sistem pengendalian karhutla berdasarkan putusan tersebut
sudah tersedia.

“Terakhir yang perlu diingat, sebagian dari isi putusan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.” kata Raynaldo. 

Akhirnya Minta Maaf.
Pantauan Sriwijaya Aktual terlihat Kepala
Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko minta maaf atas pernyataan bahwa asap di
Sumatra dan Kalimantan merupakan musibah dari Allah. “Saya meminta maaf bila
menyinggung masyarakat Indonesia khususnya saudara-saudara kita yang berada di
Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra,” kata Moeldoko di akun Twitter-nya
@Dr_Moeldoko.


Moeldoko mengakui sengaja membagikan hadis atau ayat Al-Qur’an untuk saling
mengingatkan, tentunya bukan bermaksud menyinggung perasaan saudara kita di
Kalimantan dan Sumatra. 
“Pemerintah terus berusaha untuk sesegera mungkin
menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Presiden Jokowi beserta para jajaran
pemerintah telah berangkat ke Riau untuk melihat dan menanggulangi secara
langsung masalah karhutla yang terjadi di sana,” kata Moeldoko.



Kata Moeldoko, Presiden Jokowi telah melakukan beberapa upaya seperti membuat
hujan buatan dengan mengirimkan pesawat CN-295 dan Hercules untuk membuat
Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan skala yang lebih besar lagi melalui
Panglima TNI. [*]

Komentar