oleh

SK Penonaktifan Ahok Tidak Dikeluarkan Mendagri, Ini Alasannya …

-Berita-233 Dilihat
(Istimewa)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Tersangka kasus penistaan agama yang juga
Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, bakal kembali memimpin
Jakarta pada 12 Februari nanti.
Ini karena, masa cutinya berakhir dan Ahok akan kembali menjabat
sebagai Gubernur DKI defenitif. Ahok dapat kembali menjabat karena
sampai saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak kunjung menerbitkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan Ahok yang sudah berstatus terdakwa
tersebut.
Lalu apa alasan Mendagri? Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit
Pudjianto, beralasan, pihaknya belum bisa mengeluarkan SK penonaktifan
karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus Ahok belum juga
memutuskan berapa lama Ahok akan dituntut.
“Jaksa itu kan mendakwa dua pasal 156 sama 156a (KUHP). Kalau
sekarang kami berhentikan menggunakan dakwaan pasal 156a, terus
tuntutannya menggunakan pasal satunya, ya kami digugat toh,” kilah
Widodo, Kamis (9/2/2017), dikutip dari jpnn.com.

Baca Juga Ini; Analisis Hukum Tentang Kasus Ahok Penistaan Agama Islam

Ia beranggapan, pasal 156 memiliki hukuman maksimal empat tahun dan
pasal 156a lima tahun. Sementara sebagaimana ketentuan Pasal 83 UU Nomor
23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Kemendagri baru bisa memberhentikan
kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, jika tuntutannya kurungan
penjara lima tahun ke atas.
“Kalau dakwaannya tunggal hanya satu pasal (156a,red) tentu saya akan
pakai itu (sebagai dasar penerbitan SK penonaktifan Ahok,red). Nah
masalahnya, ini berlapis. Sehingga tuntutannya menggunakan pasal yang
mana, kan belum diketahui,” ucap Widodo. (*)

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya