oleh

SKB Radikalisme ASN-PNS, Demokrat: Separah Itukah Anti-Pancasila

loading...
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai
Demokrat, Didik Mukriyanto, menyikapi keluarnya Surat Keputusan Bersama
(SKB) menteri dan lembaga, menyangkut radikalisme Aparatur Sipil Negara.

SKB tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan
Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara itu ditanda tangani oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB),
Mendagri, Menkumham, Menag, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala
BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, dan Komisi ASN.

“Menurut hemat saya, perlu mendapat perhatian yang cukup serius.
Sedemikian urgensinya, sehingga beberapa kementerian dan lembaga negara
harus membuat sebuah keputusan, bisa ditarik sebuah logika berpikir
bahwa, ASN bisa dianggap pihak yang mudah disusupi dan dijadikan agen
intoleransi dan antiideologi Pancasila,” kata Didik mempertanyakan
terbitnya SKB itu, Minggu, 24 November 2019.

Dia berbicara kemungkinan. Bisa saja, dengan banyaknya pihak yang
terlibat dalam SKB itu, lantaran sudah layak dikhawatirkan sikap ASN
seperti itu. Atau yang lebih ekstrem lagi, kata Didik, bahwa aparat
negara dan kelembagaannya selama ini kecolongan.

“Bisa juga ada anggapan bahwa selama ini tidak ada koordinasi yang baik, sehingga perlu dibuat keputusan bersama,” lanjutnya.

Didik sepakat bahwa sikap radikalisme, intoleransi dan antiideologi
Pancasila, yang melanggar empat pilar bangsa, harus diperangi dan
dicegah oleh negara. Dengan terbitnya SKB itu, ia melihat ada persoalan
serius dan membahayakan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Namun tetap menjadi pertanyaan bagi dia, apakah kondisi ASN sudah cukup
membahayakan terhadap bahaya intoleransi dan anti-Pancasila sehingga
perlu ada SKB. Lalu, kata dia, bagaimana peran dan tanggung jawab
lembaga terkait dalam mengatasi persoalan ini.

“Lantas, tanggung jawab siapa kalau ini benar-benar terjadi? Tidak
cukupkah mekanisme hukum dan penegakan hukumnya terjangkau oleh aturan
hukum dan aparat penegak hukum kita?” kata dia.
Dia juga mempertanyakan apakah langkah SKB ini sudah cukup baik dalam
pencegahan. Lalu, lanjut Didik, bagaimana dengan program revolusi mental
yang selama ini menjadi andalan Presiden Jokowi. Termasuk, arah program
bela negara yang menurutnya perlu diperjelas.

Untuk itu, kata Didik, sebaiknya kementerian dan lembaga yang telah
membuat keputusan bersama ini, bisa memberi penjelasan yang terang dan
gamblang mengenai latar belakang terbitnya SKB ini. Lalu apa urgensinya,
apakah berbahaya kalau SKB tidak terbit?

“Agar persepsi publik tidak ambyar kepada spekulasi yang berbeda-beda
dan menimbulkan pertanyaan, bahkan ketakutan terhadap ASN secara umum,”
katanya. [vivanews]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed