Pasang Iklan Murah disini
Berita  

‘Skenario Rezim dan Para Taipan Mengakuisisi RS Dibalik Pemutusan Kontrak BPJS Kesehatan’?

Ilustrasi

SriwijayaAktual.com – MEMASUKI awal tahun 2019, masyarakat dikejutkan dengan kabar buruk
yakni berupa pemutusan kontrak kerja sama BPJS Kesehatan dengan sejumlah
rumah sakit (RS) per 2 januari 2019.
Alasan penghentian kerjasama itu karena tidak terpenuhinya
persyaratan akreditasi. Logikanya, kalau tidak memenuhi persyaratan
mengapa sebelumnya BPJS bisa dan mau bekerjasama dengan sejumlah RS.
Dengan adanya pemutusan kontrak kerjasama itu, otomatis RS tidak bisa
lagi menerima pasien yang berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.
Awalnya masyarakat banyak berharap kepada sistem pelayanan BPJS
Kesehatan. Apalagi bulan Februari 2018 lalu, ‎Presiden Joko Widodo
sempat memamerkan keunggulan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan
BPJS Kesehatan kepada Managing Director IMF, Christine Lagarde. Namun,
ternyata itu semua blegedes.
BPJS merupakan bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS
terdiri dari dua jenis yaitu non-PBI (non-Penerima Bantuan Iuran) bagi
yang mampu dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) bagi masyarakat yang tidak
mampu. Di dalam BPJS non-PBI terdapat kelas-kelas berdasarkan tingkatan
pelayanan kesehatan. Setiap kelas mempunyai tarif yang harus dibayar,
seperti kelas 1 kelas yang tertinggi bertarif Rp 80.000, kelas 2 Rp
51.000, dan kelas 3 Rp 30.000.
Dengan membayar iuran tersebut, terdapat berbagai macam fasilitas
yang ditanggung. Mulai dari rawat jalan, rawat inap, persalinan, hingga
alat bantuan kesehatan. BPJS Kesehatan non-PBI memberlakukan denda jika
ada keterlambatan pembayaran iuran satu bulan. Manfaat yang dijanjikan
dari adanya program BPJS tersebut, kini tinggal isapan jempol.
Berdasarkan data BPJS hingga Mei 2018, peserta program jaminan
kesehatan telah mencapai hampir 200 juta jiwa atau sekitar 75% penduduk
Indonesia. Sebanyak 93 juta jiwa di antara mereka adalah Penerima
Bantuan Iuran (PBI), yaitu peserta BPJS yang premi bulanannya dibayarkan
pemerintah. Sisanya adalah non-PBI, yaitu yang membayar iuran premi
dengan uang mereka sendiri.
Namun kini RS terkendala untuk dapat memberikan pelayanan optimal
kepada masyarakat karena adanya persoalan keuangan BPJS yakni
membengkaknya defisit arus kas (cash flow).
Berdasarkan prognosis BPJS Kesehatan, hingga akhir tahun 2018 defisit arus kas BPJS sebesar Rp 16,5 triliun.
Meskipun Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya
pertolongan, namun defisit cash flow BPJS Kesehatan tidak bisa diatasi
dengan baik. Hingga akhirnya terjadi pemutusan kerja sama antara BPJS
dengan sejumlah RS.
Sebelumnya sempat tersiar banyak berita tentang kerepotan keuangan
Rumah Sakit akibat klaim yang tidak kunjung dibayar oleh BPJS. Keluhan
itu merata, baik dari RS Swasta maupun RSUD, dari kota kecil hingga
Jakarta. Dampaknya terasa ke segala arah mulai dari pasien dan
masyarakat lainnya, dokter, karyawan hingga supplier alat-alat kesehatan
dan obat-obatan (farmasi). Keadaan ini tentu meresahkan Semua pihak
utamanya pasien yang berobat ke RS.
Akibat janji-janji rezim Jokowi melalui KIS dan BPJS Kesehatan,
pembangunan klinik-klinik kesehatan serta rumah sakit swasta pun marak.
Namun belakangan ini berubah menjadi suram.
Para pengelola rumah sakit dan klinik-klinik swasta yang semula
berharap mendapat profit, kini mereka dihadapkan pada seretnya
likuiditas. Sementara klaim ke BPJS makin sulit dipenuhi.
Tertundanya pembayaran piutang klaim membuat manajemen RS seolah
kesulitan bernafas. Para pemodal kecil RS menghadapi suasana kritis.
Melanjutkan bisnis dihadang tipisnya oksigen likuiditas. Mundur dari
bisnis dihadapkan pada value jual RS yang menurun.
Keadaan ini seolah merupakan bagian dari skenario besar para pemilik
modal besar untuk mencaplok sejumlah rumah sakit yang sekarat akibat
mismanajemen di BPJS Kesehatan.
Skenario ini seperti sebuah rencana yang disusun rapih antara rezim
yang berkuasa saat ini dengan para taipan yang bergerak dalam industri
rumah sakit dan pelayanan kesehatan.
Perusahaan besar yang telah lebih dulu membangun dan mengembangkan
unit bisnis dalam industri rumah sakit, diantaranya Grup Lippo.
Demikian juga Grup Usaha Mayapada milik Ang Tjoen Ming atau biasa
dipangggil dengan nama Indonesia, Tahir, telah membangun RS Mayapada di
sejumlah Kota di Indonesia.
Kelompok usaha besar itulah yang memiliki kemampuan membeli rumah
sakit yang sekarang valuenya sedang jatuh akibat seretnya pembayaran
klaim BPJS.
Jika kondisinya seperti sekarang, bukan mustahil nantinya pelayanan
kesehatan masyarakat bukan lagi menjadi domain pemerintah, tetapi akan
diambil alih perusahaan swasta yang memiliki kapital besar seperti Grup
Lippo dan Mayapa Grup.
Selain kedua perusahaan konglomerasi tersebut, bisa jadi yang akan
mengakuisisi rumah sakit-rumah sakit yang “sakit” tersebut adalah
konsorsium investor RS di luar negeri.
Lalu apa dampaknya selanjutnya? Masyarakat menengah bawah akan
semakin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau.
Bila demikian, maka benarlah kata Cak Nun (Emha Ainun Najib) :
“Indonesia ke depan memang akan maju, tetapi kalian akan menjadi
jongos”. Na’udzubillah.
Penulis, Tjahja Gunawan
Wartawan Senior
Penulis Buku Chaerul Tanjung Anak Singkong
[* ]

Spesial Untuk Mu :  DPR: Presiden Offside!, Harga BBM Tak Diturunkan tapi Iuran BPJS Malah Dinaikkan