 |
| Gubernur DIY, Sri Sultan HB X melakukan dialog dengan Netizen di Bangsal Kepatihan. (Foto : Yudho Priambodo) |
DIY-YOGYAKARTA, SriwijayaAktual.com – Gubernur DIY-Yogyakarta, Sri Sultan HB X mengakui pemerintah
maupun SKPD masih mempunyai keterbatasan dalam menampung keluhan
masyarakat DIY. Untuk itu, Pemda DIY tidak ingin tanggung-tanggung
melibatkan netizen menjadi salah satu penyambung lidah rakyat atau kepajangan tangannya dalam menyambungkan keluhan masyarakat DIY.
maupun SKPD masih mempunyai keterbatasan dalam menampung keluhan
masyarakat DIY. Untuk itu, Pemda DIY tidak ingin tanggung-tanggung
melibatkan netizen menjadi salah satu penyambung lidah rakyat atau kepajangan tangannya dalam menyambungkan keluhan masyarakat DIY.
“Saya mengakui kelemahan SKPD untuk aktif menjawab masyarakat kurang,
maka kami minta bantuan teman-teman netizen agar menggerakan SKPD aktif
di sosial media,” kata Sultan usia berdialog dengan masyarakat penggiat
sosial media DIY dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemda DIY di
Bangsal Kepatihan, Senin (20/3/2017) dikutip krjogja.
maka kami minta bantuan teman-teman netizen agar menggerakan SKPD aktif
di sosial media,” kata Sultan usia berdialog dengan masyarakat penggiat
sosial media DIY dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemda DIY di
Bangsal Kepatihan, Senin (20/3/2017) dikutip krjogja.
Koordinator Masyarakat Digital Jogja (Masdjo), Eko Nuryono
menyampaikan persoalan klasik di DIY setiap tahunnya selalu terulang
baik kemacetan, parkir, harga kuliner yang nuthuk dan sebagainya.
Masyarakat justru menyampaikan problematika via sosial media karena
tidak tahu harus mengadu kemana.
menyampaikan persoalan klasik di DIY setiap tahunnya selalu terulang
baik kemacetan, parkir, harga kuliner yang nuthuk dan sebagainya.
Masyarakat justru menyampaikan problematika via sosial media karena
tidak tahu harus mengadu kemana.
“Kami takut sebenarnya memberikan jawaban kepada masyarakat karena
kami bukan dinas yang terkait. Jadi supaya pertanyaan tersebut tidak
menjadi liar harus bermitra dengan SKPD terkait. Terlebih potensi
netizen sangat besar sehingga harus menciptakan sinergi dengan berbagai
pihak untuk branding Yogyakata semakin positif,” ungkap Eko.
kami bukan dinas yang terkait. Jadi supaya pertanyaan tersebut tidak
menjadi liar harus bermitra dengan SKPD terkait. Terlebih potensi
netizen sangat besar sehingga harus menciptakan sinergi dengan berbagai
pihak untuk branding Yogyakata semakin positif,” ungkap Eko.
Senada, Penggagas Info Jegatan Jogja (IJC), Yanto Sumantri atau yang
akrab disapa Antok ini mengungkapkan selama ini dirinya aktif di sosial
media untuk menghubungkan keluhan masyarakat dengan dinas terkait, sebab
masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana. Mengingat problematika di
DIY cukup tinggi mulai masalah parkir, angkutan umum dan sebagainya.
akrab disapa Antok ini mengungkapkan selama ini dirinya aktif di sosial
media untuk menghubungkan keluhan masyarakat dengan dinas terkait, sebab
masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana. Mengingat problematika di
DIY cukup tinggi mulai masalah parkir, angkutan umum dan sebagainya.
“Kami hanya ingin sama-sama bekerja untuk membantu masyarakat
tentunya kami harus bermitra dengan pemerintah. Sebab dinas terkaitlah
yang harus langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut,” kata
Antok.
tentunya kami harus bermitra dengan pemerintah. Sebab dinas terkaitlah
yang harus langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut,” kata
Antok.
Menurutnya semua kebijakan yang telah digulirkan pemerintah tersebut
selalu diintervensi dengan premanisme. Untuk itu, Pemda DIY justru harus
memberdayakan premanisme tersebut dan dirangkul untuk dibina karena
mereka bagian dari warga DIY. (*)
selalu diintervensi dengan premanisme. Untuk itu, Pemda DIY justru harus
memberdayakan premanisme tersebut dan dirangkul untuk dibina karena
mereka bagian dari warga DIY. (*)
