oleh

SWF Dorong Rumah Sakit Online Wujudkan Indonesia Sehat

Foto Bersama Usai Dialog Publik oleh SWF, Sabtu (10/9/2016), Haryono (Kemeje Batik Lengan Panjang Warna Biru).

PALEMBANG,
SriwijayaAktual.com
– Social Welfare Foundation (SWF)  mengadakan  dialog publik, dengan mengambil tema; “Sinergy Stakholder Mewujudkan
Indonesia Sehat” di Gedung DPD RI Sumsel, Kota Palembang, Sabtu (10/9/2016).
Dialog publik diisi dengan beberapa
narasumber, yakni; Dr. M. Ikhsan Kepala Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga
BPJS Kesehatan Pusat, Dr. Msy Rita Dewi, SpA (K) MARS Kepala Bidang Pelayanan
Medik   RSMH Palembang, dan Agung Prihatna M.Kesos  Direktur Center Of Social Security Studies.
Dalam inti paparanya, Kepala Group
Komunikasi dan Hubungan Lembaga BPJS Kesehatan Pusat, Dr. M. Ikhsan, menjelaskan,
bahwa  Ada enam fungsi BPJS Kesehatan untuk
mewujudkan Sinergy Stakeholder, yakni: ”
1. Penerbitan regulasi terkait sinergisitas BPJS
Kesehatan dan stakeholder yang mendukung program JKN-KIS
,
2.
Hubungan kelembagaan dengan
Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dukungan atas implementasi program JKN-KIS
,
3.
Peningkatan cakupan kepesertaan  dan Peningkatan
kualitas data kepesertaan
, 4.Fungsi Iuran dan Keuangan,
Peningkatan kolektabilitas iuran,
5.  Fungsi Pelayanan Kesehatan,
d
ukungan Pemerintah Pusat
atas kebijakan pelayanan kesehatan (sistem pembayaran INA CBGs, ketersediaan
obat)

dan dukungan Pemda
atas
optimalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan
,
serta 6.
 Organisasi BPJS Kesehatan,
Pengawasan serta penguatan
organisasi dari lembaga pemerintah maupun independen swasta atas Kemampuan IT,
SDM yang kompeten, pengelolaan barang dan jasa, tata kelola governance, serta
proses bisnis yang terukur
,” ucap Dr. Ikhsan Kepala Group
Komunikasi dan Hubungan Lembaga BPJS Pusat
Sementara itu, inti paparan Kepala
Bidang Pelayanan Medik   RSMH Palembang, Dr. Msy Rita Dewi, SpA (K)
MARS, mengatakan, bahwa  RSUP Muhammad
Hoessin  merupakan Rumah Sakit Pendidikan
yang berstandar nasional dan merupakan Rumah Sakit Rujukan tersier, artinya
hanya menerima pasien rujukan dari Rumah Sakit kelas B dan C, atau pasien dalam
kondisi darurat. Jangan beranggapan bahwa RSUP Muhammad Hoessin itu tidak
menerima pasien dan mempersulit pelayanan.“ Pungkasnya  Dr. Msy Rita Dewi, SpA (K) MARS
Selain itu, inti dalam   dialognya, Direktur Center Of Social
Security Studies, Agung Prihatna, M.Kesos, bahwa pentingnya peran semua
stakeholder untuk mewujudkan  program Jaminan
Kesehatan Nasional-KIS menuju Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019,
karena paling tidak ada  tiga stakeholder
penting, yaitu negara (state), swasta (private) dan  masyarakat (civil society), “ Tandasnya Agung.
 
Sementara
itu,  Direktur Social Welfare Foundation
(SWF), Hariyono, mengatakan,  Program
Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan
pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional,
diantaranya; 1) pilar paradigma sehat di lakukan
dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif
preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)
penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum
of care
dan intervensi berbasis risiko kesehatan; dan 3) sementara itu Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan dengan
strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. ” ucapnya
 Hariyono yang merupakan Alumni HMI
Cabang Palembang ini.
Selain itu, ada beberapa masukan yang disampaikan oleh SWF : Pertama,
Informasi tentang  real time jumlah ruang rawat inap Rumah Sakit baik untuk kelas 1,
II, III, Vip dan VVIP selama ini belum bisa diakses oleh masyarakat secara
online seperti ketika kita ingin membeli tiket pesawat. Kami mendesak agar
semua Rumah Sakit menerapkan sistem online sehingga mampu mengurangi penumpukan
pasien di Rumah Sakit.
Kedua, Selain itu,
kami juga melihat fakta bahwa Anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD belum
memenuhi standar UU. APBN 2016 anggaran kesehatan belum menyentuh angka 5 % di
luar gaji. Demikian juga halnya APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBD
Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Sumatra Selatan rerata belum memenuhi amanah UU
yang mengharuskan APBD sektor kesehatan minimal 10 % dari APBD di luar gaji.
Pemenuhan amanah UU diharapkan dapat mempercepat Pemenuhan rasio dokter,
perawat, bidan, apoteker dan tenaga medis lainnya. Selanjutnya  dapat mempercepat pemerataan dan perbaikan
sarana dan prasarana kesehatan yang masih timpang antar daerah khususnya pada
daerah tertinggal dan terbelakang.
Ketiga, kami mendorong
agar  Permenkes tentang perubahan tarif
INA CBGs yang infonya mulai berlaku September ini agar disosialisasikan
sehingga memberikan pemahaman kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta dalam
menerapkan tarif baru, baik pada RS kelas A, B, C dan D. Kami juga mendorong
agar struk biaya pengobatan diberikan copynya 
kepada pasien BPJS sebagai bentuk transparansi  sehingga pasien mengetahui manfaat BPJS. Dan
mereka menyadari bahwa dengan bergotong royong semua tertolong,” Tuturnya  Hariyono, yang magisternya dengan  Menulis Tesis “Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Semesta (JAMSOSKES)
di Provinsi Sumatera Selatan
  (2009)”.
(Art/Rel).

Komentar