oleh

Tax Ratio Rendah Dikritik Lima Fraksi DPR RI, Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani

foto/dok/net: Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Rasio pajak atau tax ratio pemerintah yang masih rendah disoroti lima
fraksi di DPR. Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKB, dan
PKS secara kompak mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan tax
ratio tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan jawaban bagi kelima
fraksi itu dalam rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Selasa (27/8/2019).

Sri Mulyani menyadari tantangan fiskal yang masih dihadapi adalah ruang fiskal karena tax ratio masih belum optimal.

“Di satu sisi pemerintah terus berupaya untuk memperluas basis pajak,
mencegah kebocoran pemungutan, melakukan reformasi perpajakan, serta
mempermudah pelayanan pada wajib pajak,” ungkapnya.

Di sisi lain, lanjut menkeu terbaik dunia itu, pemerintah juga
menjadikan instrumen perpajakan sebagai alat dalam memberi insentif
untuk mendukung laju kegiatan dunia usaha serta pengurangan beban wajib
pajak.

“Paling tidak sampai tahun 2018, pemerintah telah memberikan keringanan
atau potongan perpajakan dalam bentuk pengeluaran perpajakan (tax
expensiture) mencapai Rp 221,1 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB,”
ucapnya.
Selain mempermudah pelayanan pada wajib pajak, kata Sri, pihaknya juga
melakukan upaya tax ratio melalui peningatakan kepatuhan pajak.
Salah satu strateginya dengan optimalisasi penerimaan pajak yang
difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak lewat perbaikan
administrasi dan penyerdehanaan dengan menggunakan fasilitas berbasis
IT.
Upaya pemerintah dalam pencapaian tax ratio sebesar 11,5 persen dalam
RAPBN tahun 2020 dilakukan melalui tax gap, baik dari sisi administrasi
maupun regulasi.
“Untuk mendukung mencapainya tax ratio yang optimal dibutuhkan basis
kepatuhan pajak yang sifatnya voluntary compliance (kepatuhan pajak
sukarela) sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang
berkelanjutan,” tutupnya. (rmol)

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya