oleh

Temui Presiden RI Jokowi Di Istana, HMI Beri Sembilan Tuntutan ‘Senturi’

-Berita-197 Dilihat

BOGOR-JABAR, SriwijayaAktual.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memberi sembilan tuntutan yang mereka
beri nama ‘Senturi’ atau ‘Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia’ kepada
Presiden Joko Widodo.
Tuntutan itu diberikan dalam kesempatan pembukaan Sekolah Pimpinan (Sepim) HMI oleh Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.
“Ada sebuah gagasan yang dalam pengantar ini ingin kami sampaikan.
Kami menyebutnya Senturi, Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia. Gagasan
besar ini kami kaji bersama-sama di HMI,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar
(PB) HMI Respiratori Saddam Al-Jihad di lokasi, Jumat, 5 Oktober 2018.
Menurut Saddam, tuntutan dirumuskan berangkat dari visi kebangsaan
HMI. Hal ini juga dielaborasikan dengan nilai-nilai kritis yang dianut
organisasi yang telah berdiri sejak 1947.
Pemenuhan tuntutan yang dilakukan secara berkesinambungan diyakini
bisa mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara unggul pada 2045,
tercapai.
“Gagasan dan poin utama dari segenap gagasan itu semua adalah
bagaimana kesinambungan, keberlanjutan visi itu dilaksanakan,” ujar
Saddam.
Di samping itu, Saddam menyampaikan, HMI juga menyodorkan ide
pembentukan cabang ‘pemerintahan pemuda’. Diberikannya kesempatan khusus
kepada generasi muda untuk memiliki wewenang pemerintahan membuat
mereka memiliki kontribusi aktif untuk membangun bangsa.
“Sebuah gagasan besar yang ingin diciptakan HMI adalah youth government, pemerintahan pemuda,” kata Saddam.
Berikut adalah sembilan poin Senturi yang diberikan HMI:
  1. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stake holder
    dan menekankan agar Indonesia tidak berutang kepada IMF dan World Bank.
  2. Membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme.
  3. Menelaah kembali kebijakan terkait berkembangnya Tenaga Kerja Asing
    (TKA) agar tercipta penyeimbangan antara TKA dengan peran tenaga kerja
    lokal.
  4. Menekankan kepada pemerintah untuk melakukan penguatan kedaulatan energi terhadap perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
  5. Menekankan terciptanya holding pangan di Indonesia agar kedaulatan pangan dapat terjaga dengan keberlanjutan pangan Indonesia.
  6. Menekankan pemerintah untuk melakukan penegakan supremasi hukum dan
    Hak Asasi Manusia (HAM), baik di KPK, Kejaksaan, dan Polisi demi menjaga
    marwah NKRI.
  7. Memperkuat pemerataan pendidikan demi menghasilkan peningkatan
    kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) demi terciptanya nation character
    building.
  8. Menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.
  9. Mendorong terciptanya open government demi keterbukaan informasi publik di setiap instansi pemerintah dan politik.
(ak/viva)

Komentar