![]() |
Megawati Soekarno Putri – Jokowi [foto/dok/net] |
Perjuangan (PDIP) masih menunggu petunjuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)
soal status Puan Maharani. Sebelumnya, Puan merupakan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan sekaligus salah
satu fungsionaris PDIP.
Selasa (30/1/2018), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto
menyebutkan, sampai sekarang, Puan masih berstatus nonaktif usai
menjabat Ketua DPP bidang politik dan keamanan.
bertanya kepada ibu ketua umum, beliau (Puan) masih nonaktif hingga ada
petunjuk lebih lanjut, arahan lebih lanjut dari bapak Presiden Jokowi,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/01/2018).
menerangkan, status nonaktif Puan sudah ditetapkan Megawati saat
Kongres PDIP berlangsung. Walau telah menjabat Menko PMK, kala itu
Megawati tetap menunjuk Puan sebagai salah satu Ketua DPP PDIP.
partai utama pengusung Jokowi mendukung setiap kebijakan Presiden,
termasuk soal rangkap jabatan menteri dan fungsionaris partai politik.
sekiranya presiden mengambil pertimbangan lain dalam rangka konsolidasi
politik yang terus menerus dilakukan dan memberikan kesempatan menteri
untuk merangkap jabatan, maka Mbak Puan menyatakan siap,” terangnya.
jabatan dalam era demokrasi bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Para
pemimpin parpol yang merangkap sebagai perdana menteri, ataupun menteri
merupakan hal yang wajar.
masuk dalam kepengurusan pusat PDIP, tampak hadir dalam proses
verifikasi faktual yang dilakukan KPU. PDIP dinyatakan lolos verifikasi
faktual di tingkat pengurus pusat.
rangkap jabatan menteri dengan pimpinan partai politik dalam Kabinet
Jokowi, PDIP enggan ributkan hal itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada
Presiden. Ia yakin Jokowi punya pertimbangan sendiri atas kebijakannya
tersebut, seperti dikutip dari Tirto.ID.
pribadi berpendapat, sebenarnya di negara lain, pimpinan partai
merangkap pimpinan eksekutif bahkan legislatif, itu hal biasa. Mengapa
kita ributkan? Yang penting setara semuanya,” jelas Hasto di Taman
Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (23/1/2018), tanpa menjelaskan arti
kata setara yang ia sebutkan. Demikian melansir CNNindonesia.com.
diketahui, saat ini, kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla diisi dua menteri
yang merangkap jabatan yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
dan Menteri Sosial Idrus Marham.
diperbolehkan karena menghadapi tahun politik, PDIP mempersilakannya.
Begitupun apabila dilarang, pihaknya akan tetap mendukung. [sk]