Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Terkait Soal Status Puan Maharani, Megawati Masih Tunggu Petunjuk Jokowi, Status Apanya Sich?

Megawati Soekarno Putri – Jokowi [foto/dok/net]

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) masih menunggu petunjuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)
soal status Puan Maharani. Sebelumnya, Puan merupakan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan sekaligus salah
satu fungsionaris PDIP.
Seperti dilansir dari reportase CNNIndonesia.com,
Selasa (30/1/2018), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto
menyebutkan, sampai sekarang, Puan masih berstatus nonaktif usai
menjabat Ketua DPP bidang politik dan keamanan.
“Saya
bertanya kepada ibu ketua umum, beliau (Puan) masih nonaktif hingga ada
petunjuk lebih lanjut, arahan lebih lanjut dari bapak Presiden Jokowi,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/01/2018).
Hasto
menerangkan, status nonaktif Puan sudah ditetapkan Megawati saat
Kongres PDIP berlangsung. Walau telah menjabat Menko PMK, kala itu
Megawati tetap menunjuk Puan sebagai salah satu Ketua DPP PDIP.
Untuk itu, tambah Hasto, PDIP sebagai
partai utama pengusung Jokowi mendukung setiap kebijakan Presiden,
termasuk soal rangkap jabatan menteri dan fungsionaris partai politik.
“Tetapi
sekiranya presiden mengambil pertimbangan lain dalam rangka konsolidasi
politik yang terus menerus dilakukan dan memberikan kesempatan menteri
untuk merangkap jabatan, maka Mbak Puan menyatakan siap,” terangnya.
Lebih lanjut, Hasto menyebutkan, rangkap
jabatan dalam era demokrasi bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Para
pemimpin parpol yang merangkap sebagai perdana menteri, ataupun menteri
merupakan hal yang wajar.
Puan yang
masuk dalam kepengurusan pusat PDIP, tampak hadir dalam proses
verifikasi faktual yang dilakukan KPU. PDIP dinyatakan lolos verifikasi
faktual di tingkat pengurus pusat.
“Sehingga beliau hadir dalam rangka verifikasi parpol ini, berkaitan dengan jabatan di partai,”  tukas Hasto.
Menyoal
rangkap jabatan menteri dengan pimpinan partai politik dalam Kabinet
Jokowi, PDIP enggan ributkan hal itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada
Presiden. Ia yakin Jokowi punya pertimbangan sendiri atas kebijakannya
tersebut, seperti dikutip dari Tirto.ID.
Hasto berujar, partainya tidak mempersoalkan rangkap jabatan asal dilakukan secara setara.
“Kami
pribadi berpendapat, sebenarnya di negara lain, pimpinan partai
merangkap pimpinan eksekutif bahkan legislatif, itu hal biasa. Mengapa
kita ributkan? Yang penting setara semuanya,” jelas Hasto di Taman
Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (23/1/2018), tanpa menjelaskan arti
kata setara yang ia sebutkan. Demikian melansir CNNindonesia.com.
Seperti
diketahui, saat ini, kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla diisi dua menteri
yang merangkap jabatan yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
dan Menteri Sosial Idrus Marham.
Airlangga merupakan Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus menjabat Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar.
PDIP, lanjut Hasto, mendukung apapun sikap Jokowi. Bila rangkap jabatan
diperbolehkan karena menghadapi tahun politik, PDIP mempersilakannya.
Begitupun apabila dilarang, pihaknya akan tetap mendukung. [sk]

Spesial Untuk Mu :  Cawapres Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Gegara Kalah Lalu Melakukan People Power!