oleh

‘Tersangka Korupsi Kembalikan Uang, Polri Dapat Hentikan Kasusnya’

-Berita-271 Dilihat

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. [dok/net]

Kabareskrim hari ini tanda tangani perjanjian terkait indikasi korupsi. 

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal
Polisi Ari Dono Sukmanto mengatakan penyelidikan kasus korupsi pejabat
daerah akan dihentikan apabila sang koruptor telah mengembalikan uang
kerugian negara tersebut ke kas negara. Pada hari ini, Ari Dono
menandatangani Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Indikasi
Korupsi di Jakarta.

“Kalau masih penyelidikan,
kemudian tersangka mengembalikan uangnya, mungkin persoalan ini tidak
kami lanjutkan ke penyidikan,” kata Ari, Rabu (28/2/2018).
Menurutnya,
dengan dikembalikannya uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi,
maka anggaran untuk proses penyidikan tidak akan terbuang. Apalagi,
jika kerugian tersebut sekitar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.
“Anggaran penanganan korupsi di Kepolisian itu Rp 208 juta, kalau yang dikorupsi Rp100 juta kan
negara jadi tekor. Penyidikan (biayanya) segitu, belum nanti penuntutan
ada (anggaran) lagi, nanti peradilan sampai masa pemidanaan ada lagi,”
jelasnya.
Terlebih lagi, dengan banyaknya kasus
dugaan korupsi pejabat daerah, kinerja Polri dalam menangani kasus
korupsi dapat menghambat kinerja aparat pengawasan intern pemerintah
(APIP). Menurut Ari Dono, mekanisme terbaik adalah ada jalinan kerja
sama antara aparat penegak hukum (APH) dari Polri dengan APIP dari
Kementerian Dalam Negeri.
Sehingga, penegakan hukum
dan pengendalian aparat yang melakukan tindak pidana korupsi di daerah
dapat berjalan. “Jadi, kalau, misalnya, uang penyidikan korupsi untuk
Kepolisian ditambah, berarti penyidik akan kejar (kasus) korupsi terus,
berarti harus dapat (kasus korupsi) terus. APIP-nya jadi tidak jalan,
oleh karenanya nanti akan kami koordinasikan,” tuturnya.
Guna
menangani kasus tindak pidana korupsi di daerah, Kemendagri melalui
Inspektorat Jenderal menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum
(APH) dari Polri dan Kejaksaan Agung RI. Perjanjian kerja sama tersebut
dilakukan di Jakarta, Rabu, dengan ditandatangani oleh Irjen Kemendagri
Sri Wahyuningsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Adi
Toegarisman dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Ari Dono Sukmanto;
dengan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
“Inti
perjanjian kerja sama ini, saya sepakat, bahwa untuk memperkuat
komitmen dalam menangani korupsi di daerah, masing-masing sudah punya
protap dan khusus untuk Irjen Kemendagri, ini dapat memperkuat aparat
pengawasan intern pemerintah (APIP),” kata Mendagri. [rep]
Sumber : Antara
 

Komentar