 |
| Ketua DPR Setya Novanto saat menghadiri sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Dalam sidang tersebut, beberapa kali Setnov mengaku lupa saat ditanya hakim maupun jaksa penuntut umum. [foto/liputan6] |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kantor yang berada di Lantai 27 Gedung Menara Imperium, Kuningan,
Jakarta Selatan, ternyata digunakan sebagai alamat lebih dari 14
perusahaan. Kantor yang dimiliki Ketua DPR Setya Novanto tersebut hanya diisi oleh tiga orang pegawai dari setiap perusahaan.
Jakarta Selatan, ternyata digunakan sebagai alamat lebih dari 14
perusahaan. Kantor yang dimiliki Ketua DPR Setya Novanto tersebut hanya diisi oleh tiga orang pegawai dari setiap perusahaan.
Demikian
terungkap ketika mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Deniarto
Suhartono, saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi
Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, [6 /11/2017].
terungkap ketika mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Deniarto
Suhartono, saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi
Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, [6 /11/2017].
Selain di PT Murakabi, Deniarto juga menjabat sebagai Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana.
Dua perusahaan itu, kata dia, hanya sebagian dari 14 perusahaan yang beralamat di kantor milik Novanto.
“Sebetulnya, waktu itu setiap ada proyek terus kami bikin
perusahaan. Jadi tiap kali ada proyek bikin perusahaan,” kata Deniarto
di majelis hakim.
perusahaan. Jadi tiap kali ada proyek bikin perusahaan,” kata Deniarto
di majelis hakim.
Majelis hakim memandang aneh dengan banyaknya
perusahaan yang berlokasi sama itu. Apalagi, menurut Deniarto, setiap
perusahaan tersebut hanya berisi tiga orang.
perusahaan yang berlokasi sama itu. Apalagi, menurut Deniarto, setiap
perusahaan tersebut hanya berisi tiga orang.
Selain Deniarto, ada pengusaha lain bernama Siprus dan Heru Taher. Ketiganya juga selaku pemegang saham.
Bahkan,
Ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar menduga masing-masing
perusahaan tersebut dibuat untuk melakukan kebohongan. Setiap perusahaan
tanpa dilengkapi kemampuan dan kapabilitas yang cukup, berusaha
mendapatkan uang melalui proses tender.
Ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar menduga masing-masing
perusahaan tersebut dibuat untuk melakukan kebohongan. Setiap perusahaan
tanpa dilengkapi kemampuan dan kapabilitas yang cukup, berusaha
mendapatkan uang melalui proses tender.
“Saya minta maaf. Itu kelemahan saya, waktu itu saya mau saja,” kata Deniarto.
Dalam kasus korupsi e-KTP, PT Murakabi pernah menjadi salah satu
konsorsium peserta lelang proyek e-KTP. Tapi atas pengaturan Andi
Agustinus alias Andi Narogong, PT Murakabi hanya sebagai perusahaan
pendamping.
konsorsium peserta lelang proyek e-KTP. Tapi atas pengaturan Andi
Agustinus alias Andi Narogong, PT Murakabi hanya sebagai perusahaan
pendamping.
Mayoritas saham PT Murakabi dimiliki PT Mondialindo
Graha Perdana. Adapun sebagian besar saham PT Mondialindo dikuasai oleh
keluarga Setya Novanto. (ase/viva)
Graha Perdana. Adapun sebagian besar saham PT Mondialindo dikuasai oleh
keluarga Setya Novanto. (ase/viva)
